3 Dokumen DOB Diserahkan ke MRPB, Pemda Raja Ampat Tempuhi UU Lex Specialis

Kamis, 25 November 2021 - 08:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA, RAJA AMPAT- Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terus gencar dilakukan.setelah beberapa pekan lalu Pemerintah Daerah menyerahkan 3 dokumen DOB kepada Komisi II DPR-RI di Kampung Waigama Distrik Misool Utara.

Kali ini, Pemerintah daerah Raja Ampat menempuh jalur Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendorong 3 DOB yang mana, 3 dokumen tersebut telah diserahkan sebelumnya di Komisi II DPR-RI.

Dalam undang-undang otonomi khusus (Otsus), sebagaimana telah direvisi nampaknya memberi peluang besar bagi pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat.Dalam undang-undang itu,tertuang dalam pasat 76.Pasal ini hanya terdiri dari satu ayat saja.Berikut bunyi pasalnya:

Pasal 76 (UU Otsus Papua 2001)

Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Sementara,dalam revisi UU perubahan, Pasal 76 terdiri atas lima ayat. Ayat 3 Pasal 76 menyatakan bahwa pemekaran dilakukan tanpa melalui tahapan daerah persiapan. Meski demikian, dalam ayat 4 ditegaskan bahwa pemekaran harus memberi ruang untuk orang asli Papua (OAP). Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 76

(1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

Baca Juga :  Temui Tim Pengajar Tangan Pengharapan, Bupati Freddy Jalin Kerja Sama

(2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonomi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

(3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Macap
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Suhu Politik Memanas, Sejumlah Baliho Bacalon Bupati Padang lawas Dirusak OTK
Serius Nyalon Bupati Halsel, Asmar Bani Sambangi Dua Desa Di Pulau Makian
Emak – Emak Desa Foya Tobaru siap Dukung Hj Eka Dahliani Usman Sebagai Calon Bupati 
Rapat Paripurna Ke 6, Walikota Tidore Kepulauan Menyampaikan RPD Tentang LPP 2023
Bentuk Keseriusan Maju Calon Bupati Halsel, Hj Eka Dahliani Usman, Terus Lakukan Konsolidasi 
Di Depan Ratusan Warga, Hj Eka Dahliani Usman menyampaikan Keseriusan Maju Pilkada Halsel 
Tokoh Adat Minta Ibu Safitri Malik Soulisa Pimpin Buru Selatan Periode Kedua
Kurban Dan Doa Bersama, Eka Dahliani Usman, Di Sambut Dengan Teriakan Bupati Halsel 

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 22:25 WIB

Suhu Politik Memanas, Sejumlah Baliho Bacalon Bupati Padang lawas Dirusak OTK

Jumat, 21 Juni 2024 - 22:24 WIB

Serius Nyalon Bupati Halsel, Asmar Bani Sambangi Dua Desa Di Pulau Makian

Jumat, 21 Juni 2024 - 17:25 WIB

Emak – Emak Desa Foya Tobaru siap Dukung Hj Eka Dahliani Usman Sebagai Calon Bupati 

Jumat, 21 Juni 2024 - 11:27 WIB

Rapat Paripurna Ke 6, Walikota Tidore Kepulauan Menyampaikan RPD Tentang LPP 2023

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:46 WIB

Di Hadapan Warga Panambuang, Hj Eka Dahliani, Di Sebut Sosok Perempuan Yang Berjiwa Sosial

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:21 WIB

Di Depan Ratusan Warga, Hj Eka Dahliani Usman menyampaikan Keseriusan Maju Pilkada Halsel 

Rabu, 19 Juni 2024 - 11:03 WIB

Tokoh Adat Minta Ibu Safitri Malik Soulisa Pimpin Buru Selatan Periode Kedua

Rabu, 19 Juni 2024 - 10:33 WIB

Sabet Penghargaan Nasional, Capt Ali Ibrahim, Satu – Satunya Walikota Terbaik di Maluku Utara

Berita Terbaru