7 Provinsi Boneka Indonesia di Tanah Papua Bukan Jalan Penyelesaian Akar Persoalan Konflik

Realitas Dinamika Politik

DETIKINDONESIA.CO.ID – (Indonesia bangsa kolonial modern berwatak rasis, fasis, militeristik, kriminal, brutal,  barbar dan neo kapitalis yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa Papua Barat sejak 19 Desember 1961)

Pemekaran 7 provinsi BONEKA Indonesia di TANAH Papua ini tebukti maladministrasi, miskin pertimbangan moral dan etik, miskin kajian akademik, miskin dukungan dan legitimasi rakyat Papua.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saya setuju dengan pendapat Pieter Rumaniowi yang menanggapi rencana pemekatan 7 provinsi BONEKA Indonesia di TANAH PAPUA, seperti dikutip ini:

“Kalau saya lihat hal ini, Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mau lakukan rencana kerja OAP yaitu pemekaran 7 wilayah adat y ang ada di tanah Papua. Dan hal ini di lakukan secara sepihak. Tidak libatkan tokoh adat dari 7 wilayah adat di maksud. Ini suatu pekerjaan keliru yang akan menyulitkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nanti akan ada penolakan dari 7 wilayah adat di tanah Papua oleh masyakat di maksud.” (Sumber: Pesan WA Sabtu, 25 Juli 2022).

Pemekaran 7 provinsi BONEKA Indonesia di TANAH Papua ini, 100% murni kepentingan dan pertimbangan politik dan murni kepentingan militer dan murni kepentingan migran. 7 provinsi BONEKA Indonesia di TANAH Papua diperjuangkan oleh militer.

Menteri Dalam Negeri Indonesia, Dr. Muhammad Tito Karnavian yang menjadi orang kunci dan aktor utama pemekaran provinsi-provinsi BONEKA di TANAH Papua mengatakan:

“Ini kan situasi nasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional.”
“Aturan teknisnya kan, bisa dibuat. Yang enggak bisa diubah kan Kitab Suci.”
“Sementara itu, Moratorium tetap di wilayah lain.”(Sumber: CNN Indonesia, Jumat, 1 November 2019).

Tujuh provinsi  BONEKA di Papua itu juga idenya Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Ir. Drs. H.Abdullah Mahmud Hendropriyono, sebagaimana dikutip ini.

“7 provinsi, syarat untuk meredam pemberontakan. Ini masalah keamanan dan masalah politik. Syarat-syarat administratif nanti  kalau sudah aman bikin syarat-syarat administratif. Seluruh Irian, tidak sampai dua juta orang.”

Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Ir. Drs. H.Abdullah Mahmud Hendropriyono lebih dikenal A.M. Hendropriyono adalah salah satu tokoh intelijen dan militer Indonesia.

Tujuan utama pemekaran 7 provinsi BONEKA Indonesia di TANAH Papua sebagai berikut:

1. Abdullah Mahmud Hendropriyono dan Muhammad Tito Karnavian sudah sampaikan secara terbuka dan di depan publik bahwa pemekaran 7 provinsi BONEKA Indonesia di TANAH Papua ialah tujuan keamanan atau militer dan tujuan politik. (baca penyataan dikutip tadi).

2. Memecah-belah dari kesatuan dan keutuhan orang asli Papua atau politik adu-domba (de vide et impera) supaya orang asli Papua hidup tidak bersatu, hidup dalam keterpecahan, dan hidup dalam kehancuran dengan permusuhan yang pro pemekaran provinsi BONEKA Indonesia dengan yang menolak rencana jahat Iblis itu.

3. REMILITERISASI atau membangun basis-basis militer dan kepolisian di seluruh TANAH Papua, yaitu 7 Kodam, 7 Polda, Korem, Kodim, Koramil, Polres, Polsek, Mako Brimob.

4. Memarginalkan/meminggirkan dan memusnahkan (genocide) orang asli Papua (OAP) dengan sistematis, terstruktur, terprogram, terpadu, terintegrasi, meluas, masif dan kolektif.

7. Dalam wilayah pemekaran 7 provinsi BONEKA Indonesia akan diisi oleh orang-orang asing dari Indonesia yang selalu disebut kaum migran atau pendatang. Semua sektor, di pemerintahan, kursi-kursi politik, sektor bisnis dan perusahaan 99,9% akan menjadi milik orang asing Indonesia atau migran/pendatang dan mereka semua 100% didukung  dan dilindungi serta dijaga oleh militer/kepolisian dan hukum serta undang-undang kolonial asing Indonesia di TANAH Papua.

8. Pemekaran 7 provinsi BONEKA Indonesia di TANAH Papua ini bagian kepanikan penguasa Indonesia atas pergerakan Perjuangan Politik Papua Barat Merdeka yang dilakukan oleh rakyat dan bangsa Papua Barat melalui wadah politik resmi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Tuan Benny Wenda di Oxford Inggris sebagai Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat.  Dan juga pemekaran 7 provinsi BONEKA Indonesia ini, saya melihat dan menganalisa sebagai upaya pemerintah untuk pengalihan perhatian rakyat dan bangsa Papua Barat supaya tidak fokus mendukung perjuangan hak politik melalui ULMWP.

9. Tujuan lain juga ialah pemerintah Indonesia berusaha  keras dan sistematis untuk menghilangkan jejak-jejak kekerasan dan kejahatan Negara, yaitu empat akar masalah Papua  yang sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI dan sekarang: BRIN). Negara berusaha menghilangkan berbagai bentuk pelanggaran berat HAM dan ketidakadilan di Papua, sebagai berikut:

Halaman : 1 2 Selanjutnya