Akademisi: Kejanggalan Kasus Kredit Macet Bank Saruma Perlu Diungkap

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALSEL  –  Kasus kredit macet Bank Saruma di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, yang membuat kerugian sebesar Rp. 6 miliar masih menjadi misteri. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan bagaimana aliran uang tersebut?.

Muhammad Kasim Faisal, selaku akademisi STAI Alkairaat Labuha, mengungkapkan beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Ia mengutip beberapa media online yang pernah memberitakan bahwa ada kaitan antara kasus kredit macet Bank Saruma dengan pembangunan lantai 2 kantor bupati dan Kesekretariatan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

“Menurut dokumen dan beberapa sumber yang saya pelajari, ada beberapa kejanggalan dalam kasus Bank Saruma ini. Pertama, ada nama pejabat daerah sebagai dugaan pelaku yang merugikan daerah sebesar Rp 6 miliar sehingga pejabat tersebut dinonaktifkan oleh pemerintah daerah. Namun, ternyata pihak KASN mengeluarkan surat hasil mediasi yang bersifat administratif birokrasi dan sekarang menjabat sebagai Staf Bagian Umum Setda kabupaten Halmahera Selatan,” kata Faisal kepada detik Indonesia Kamis (31/8/2023).

Baca Juga :  Masih Dikelolah DKP Halteng; PPI Weda Disoroti LSM GMBI Malut

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kedua, dari anggaran Rp 6 miliar tersebut, ternyata terdapat Rp. 1,6 miliar untuk pembangunan lantai 2 kantor bupati dan Rp 900 juta untuk kesekretariatan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Uang tersebut mengalir ke deposito rekening tertentu dan ditandatangani oleh beberapa unsur pimpinan. Bahkan Pin dan password keuangan ada di BPKAD. Ini menunjukkan bahwa ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” lanjutnya.

“Ketiga, kasus ini seharusnya ditangani secara litigasi karena ada unsur pidana di dalamnya. Namun, kenapa diselesaikan secara non litigasi? Apakah ada upaya penutupan kasus ini? Saya berharap agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini dan mengungkap siapa saja yang terlibat,” tegasnya.

Faisal menambahkan bahwa ia berpendapat sebagai akademisi yang peduli dengan kondisi daerahnya. Ia berharap agar kasus ini tidak berdampak buruk bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan.

“Kasus ini sangat merugikan daerah dan masyarakat. Uang sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang lebih bermanfaat. Saya berharap agar pemerintah daerah dan DPRD bisa lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah,” Tutup Faisal.