404 Not Found

Maaf, halaman yang anda cari tidak tersedia atau URL yang Anda inputkan salah

Diisukan Maju Kembali di Pilkada 2024, Freddy Thie: Saya Fokus Menyelesaikan Tugas

DETIKINDONESIA.CO.ID, KAIMANA – Bupati Kabupaten Kaimana, Freddy Thie menanggapi isu, soal dirinya akan kembali mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Kaimana dalam perhelatan Pilkada 2024.

Freddy Thie menegaskan, saat ini dirinya masih fokus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabannya sebagai Bupati Kaimana, yang diberikan amanah oleh masyarakat.

“Saya akan fokus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, di masa akhir kepemimpinan saya sebagai Bupati Kaimana, ” kata Freddy Thie usai menghadiri pelaksanaan serah terima lahan hibah dari Pemkab Kaimana kepada PT. PLN UIP Maluku Papua, disalah satu hotel Kaimana belum lama ini.

Menurutnya, Pilkada tahun ini akan dilaksanakan pada 27 November 2024, sebagai warga negara yang baik, memiliki hak dan kedudukan sama, serta ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara silahkan mencalonkan diri.

Disinggung terkait maju kembali di Pilkada 2024, Bupati Kaimana menjelaskan, pertama harus sehat dulu, kedua kembali ke tingkat kenyamanan masyarakat masih senang atau tidak dengan apa yang kita kerjakan.

“Kalau tingkat kenyamanan masyarakat tinggi, Saya akan kembali mencalonkan diri, sebaliknya jika tingkat kenyamanan masyarakat sangat rendah, maka saya tidak perlu memaksa diri, saya harus tahu diri,” katanya.

“Sesuai regulasi, siapapun berhak untuk mencalonkan diri sebagai Bupati, melalui dua cara yakni, jalur partai politik dan jalur independen, semua keputusan serta pilihan berada di tangan rakyat,” lanjut ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat.

DPR dan Pemerintah Resmi Putuskan Pilgub Jakarta Hanya Satu Putaran

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTADPR dan pemerintah telah menyepakati untuk menghapus aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa berlangsung dalam dua putaran.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat lanjutan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (18/3).

Aturan itu akan sama dengan mekanisme pilkada di daerah lain.

“Di UU DKI sekarang, pemenang pilkada itu sama dengan pemenang pilpres, 50 plus 1. Sekarang di usulan pemerintah tidak menyebut 50 plus 1, itu artinya sama dengan pilkada yang lain. Suara terbanyak,” kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas dalam rapat.

“Setuju ya? Setuju? Setuju,” imbuhnya meminta persetujuan peserta rapat Baleg lain.

Supratman mendukung usulan tersebut. Dia menilai usulan pemerintah penting dengan mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat.

Pihaknya mengaku belajar dari kondisi pasca-Pilkada 2017 yang dinilai telah menimbulkan pembelahan di tengah masyarakat.

“Karena kalau sampai dua putaran, seperti yang terjadi pada 2017 kan dua putaran. Sekarang konsekuensinya, siapa yang pemenang langsung selesai,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Sementara, Sekjen Kemendagri Suhajar mengatakan usulan pemerintah akan mengikuti aturan pilkada di daerah-daerah lain. Termasuk beberapa daerah khusus seperti Aceh hingga Papua.

“Jadi mengikuti aturan pilkada selama ini yaitu UU pilkada yang kita buat besama, begitu pula dengan UU khusus lainnya,” kata Suhajar.

Bupati Safitri Malik Soulisa Raih Penghargaan The Top Women Leader Indonesia 2024

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKATA – Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa, meraih penghargaan dari The Indonesia Global Awards 2024, Inovasi Wanita Indonesia yang dipersembahkan oleh Seven Media Asia, Asia Global Council & Seven Media Asia.

Penghargaan ini diberikan kepada para pemimpin terbaik yang telah banyak melakukan perubahan di berbagai sektor pembangunan bagi masyarakat pada wilayah kepemimpinan masing-masing daerah dan salah satunya adalah bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa.

Penyerahan penghargaan dari The Indonesia Global Awards 2024, Inovasi Wanita Indonesia diterima langsung oleh bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa, sebagai The Top Women Leader Indonesia 2024, pada 8 Maret 2024 lalu di Jakarta bersama dengan sejumlah kepala daerah lain.

Pemberian penghargaan ini diberikan kepada para Pemimpin terbaik meliputi, Legislatif, Kepala Daerah, Pemimpin atas pencapaian kinerja dan prestasi kepemimpinan juga melakukan Perubahan dan serta inovasi baru dalam mewujudkan Indonesia Maju.

Seperti diketahui, Penghargaan dari Seven Media Asia, Asia Global Council & Seven Media Asia juga pernah diberikan kepada Safitri Malik Soulisa selaku bupati Buru Selatan sebagai Best Women Inspirational of Indonesia 2023.

Hasil ini menunjukkan apa yang telah dilakukan dalam tugas-tugas pelayanan publik kepada masyarakat kabupaten Buru Selatan sebagai bupati yang intens dalam melakukan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di lapangan.

Kemnaker Imbau Grab Hingga Gojek Wajib Beri Ojol THR

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI mengimbau perusahaan yang bergerak di bidang ojek daring (ojol) dan kurir logistik untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2024 kepada para pekerjanya.

Pemberian THR kepada para pekerja ojol dan kurir logistik mengacu kepada Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Kami sudah menjalin komunikasi dengan para direksi, manajemen, ojol, atau pekerja yang kerja dengan platform digital, termasuk kurir logistik untuk dibayarkan THR sebagaimana tercakup dalam SE THR Keagamaan ini,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Putri mengatakan pengemudi ojol dan kurir logistik tetap berhak mendapatkan THR, sebab, walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tetapi ojol dan kurir logistik tetap masuk dalam kategori Pekerja Waktu Tertentu (PKWT).

Terkait SE THR Keagamaan 2024, ia menambahkan Kemnaker akan memasifkan informasinya baik dari media cetak maupun online, serta melalui mediator hubungan industrial, Pengawas Ketenagakerjaan, dan para Kepala Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

“Kami sudah menginformasikan untuk melakukan pembinaan, dorongan sekaligus penjelasan mengenai pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2024 supaya tepat waktu,” ujarnya.

Putri mengungkapkan sudah ada perusahaan yang telah melapor ke Kemnaker untuk membayarkan THR Keagamaannya setelah hari raya, untuk itu pihaknya akan terus mendampingi semaksimal mungkin agar THR Keagamaan tersebut dapat dibayarkan sesuai surat edaran (SE) Menaker.

Ia menyebut harus ada keputusan bersama antara pekerja dan pengusaha, jika terpaksa THR Keagamaannya dibayarkan setelah hari raya dengan alasan kondisi tertentu yang memang tidak mampu diantisipasi.

“Kita tetap optimistis, insyaallah THR-nya akan dibayarkan tepat waktu,” harap Putri.

SBGN Malut Gugat PT. IWIP Kedua Kalinya di PN Ternate Terkait PHK

DETIKINDONESIA.CO.ID, TERNATE – Perselisihan Hubungan Industrial yang mana PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap salah satu karyawan tanpa memberikan hak-nya. Eks karyawan tersebut bekerja di Departemen Logistik 1, jabatan Operator DT 10 Bola.

Sekretaris Serikat Buruh Garda Nusantara (SBGN) Provinsi Maluku Utara Sofyan Abubakar biasa disapa Black Panther mengatakan bahwa persoalan ini sudah selesai di tahap Perudingan Bipartit dan Tripartit.

Dalam mediasi terkahir di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara perna salah satu HRD yang mengikuti mediasi terakhir mengatakan silahkan hitung hak kalian dan kirimkan ke saya. Dan eks karyawan sudah mengirimkan haknya, tetapi nyata-nya tidak diberikan.

Lanjut Black Panther, kuasa hukum kami Serikat Buruh Garda Nusantara (SBGN) Provinsi Maluku Utara sudah menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan dan gugatan. Kemungkinan Minggu ini sudah kami daftar di Pengadilan Negeri Ternate.

Sangat tegas Black Panther mengatakan bahwa PT. IWIP jangan bermain-main terhadap hak karyawan, sebab Hak karyawan Wajib hukumnya PT. IWIP berikan sesuai UU yang berlaku. Black Panther menambahkan, ini yang kedua kalinya kami gugat PT. IWIP yang mana PT. IWIP perna kalah Telak di PN Ternate.

Perlu kami sampaikan kepada seluruh karyawan bahwa ketika kalian di-PHK 2 tahun yang lalu masih bisa digugat. Jangankan 2 tahun lalu, 10-15 tahun lalu pun masih bisa digugat. Yang mengatakan tidak bisa karena sudah masuk kaduwarsa yang mana sudah lewat 1 tahun, itu sebenarnya mereka menakuti kalian para karyawan atau jangan-jangan mereka tidak paham. Jangan kalian takut mencari kebenaran dan keadilan. Sebab kami bersama kalian para kaum buruh yang bekerja di Maluku Utara, Tutup Sofyan.

 

Demo Para Guru Honorer Bertahan Hingga Malam Hari, Pj Bupati Langkat Diteriaki Penipu

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT – Puluhan guru honorer yang merasa dicurangi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 meneriaki Pj Bupati Langkat penipu, Senin (18/3/2024) malam.

Pasalnya, puluhan guru mengatasnamakan aliansi guru honorer yang melakukan demo di depan Kantor Bupati Langkat, pukul 14.00 WIB merasa kecewa dikarenakan tidak dapat menemui Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy.

Pantauan Detik Indonesia dilokasi, puluhan guru rela berbuka puasa dan bertahan hingga malam hari di depan pintu pagar Kantor Bupati Langkat demi bertemu Pj Bupati Langkat.

Namun, hingga pukul 20.15 WIB, Pj Bupati Langkat tidak juga menemui, hingga para guru honorer bergegas meninggalkan lokasi sambil berteriak ungkapkan kekecewaannya.

“Pj Bupati Penipu…Pj Bupati Penipu,” teriak sejumlah guru honorer, hingga berulang kali sambil bergegas meninggalkan lokasi saat itu.

Pada kesempatan itu, Yusril Mahendra LBH Medan selaku pendamping guru-guru honorer
mengungkapkan, demo guru honorer hingga malam dan Pj Bupati tidak berani menemui para guru.

“Hingga malam Pj Bupati Langkat tidak berani menemui para guru honorer yang hari ini mencari keadilan,” ungkap Yusril, pendamping guru honorer, Senin (18/3/2024) malam.

Sambung Yusril, kami sangat kecewa padahal tadi sudah ada Kabag Umum Pemkab Langkat akan menyampaikan Pj Bupati namun hingga malam ini kami bubar Pj Bupati tidak menjumpai guru honorer.

“Kami kecewa Pj Bupati tidak menjumpai para guru honorer. Guru-guru honorer hanya mau berjumpa dan silaturahmi dan meminta kejelasan masalah PPPK,” ujar Yusril kembali, yang saat itu didampingi puluhan guru honorer.

 

Yusril pun megherankan, ada apa dengan Pj Bupati Langkat kok sama dengan Plt Bupati Langkat. seharusnya Pj hari ini hadir memberikan keadilan bagi PPPK, tapi sampai sekarang tidak berani menjumpai.

“Ada apa dengan Pj Bupati Langkat ? Kok sama dengan Plt Bupati Langkat. Harusnya Pj Bupati hari ini hadir dan memberikan keadilan bagi PPPK, tapi kenapa tidak menjumpai,” herannya.

 

Yusril menambahkan, kami dari LBH Medan beserta guru honorer sudah memasukan gugatan ke PTUN dan kami juga sedang menunggu langkah dari Polda Sumut. Siapa yang nantinya ditetapkan tersangka.

“Kami menunggu pihak Polda Sumut, siapa yang nantinya ditetapkan tersangka, namun sampai hari belum ada ditetapkan,” ketusnya.

 

Terakhir kami aksi di Polda kemarin, lanjut Yusril Mahendra. Katanya BKD dan Kadis Pendidikan Langkat sudah diambil keterangan sebagai saksi oleh pihak kepolisian Polda Sumut.

“BKD dan Kadis sudah diambil keterengan sebagai saksi oleh pihak Polda, dan pihak Polda Sumut menyampaikan tidak terlalu lama lagi akan menetapkan tersangka,” ujar Yusril menirukan, sembari katakan kami dan para guru honorer akan tetap berjuang siapa yang akan di PTUN nanti.

 

Ditempat yang sama salah satu guru honorer, Febri Wahyu Suganda mengukapkan kekecewaannya dikarenakan Pj Bupati ada di dalam.

“Kami kecewa dari tadi siang kami menunggu tidak ada kepastian dan hari Rabu kami akan kembali. Namun kalau tidak juga kepastian, mau tak mau kami harus masuk,” kesal Wahyu.

 

Keterangan Foto: Aksi Demo Puluhan Guru Honorer di depan Kantor Bupati Langkat, Senin (18/3/2024).

Diberitakan sebelumnya. Puluhan guru honorer yang merasa dicurangi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara kembali demo di depan Kantor Bupati Langkat, pada Senin (18/3/2024) siang.

Demo kembali puluhan guru honorer seleksi PPPK 2023 kali ini tidak membuahkan hasil. Sebab, Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy
belum dapat menemui puluhan guru-guru honorer.

“Pj Bupati Langkat bukan orang yang bertanggung jawab. Karena kami hari, Jumat (15/3) kemarin sudah datang dan kami datang kemari bukan tanpa surat. Kami melayangkan surat ke Polres dan Kantor Bupati Langkat,” ujar Irwansyah.

Selain melakukan orasinya, terlihat sejumlah guru membawa banner berisi kritikan dan sindiran pada pejabat Pemkab Langkat.

Dimana salah satu banner itu bertuliskan antara lain “Innalillahi Wa Inalillahi Rojiun Langkat Berduka! Matinya Keadilan Bagi Peserta PPPK Guru 2023 Kabupaten Langkat”.

Dalam aksi itu, Dian Novindra kordinator dari aliansi guru honorer menyampaikan, guru honorer masih dengan tuntutan yang sama yakni menyelesaikan permasalahan SKTT di
karenakan melanggar ketentuan administrasi dan terdapat dugaan transaksional

“Serta para guru honorer seleksi PPPK guru 2023 di Kabupaten Langkat mendesak Pj Bupati Langkat untuk mendiskualifikasi guru ‘siluman’ yang lulus PPPK dan umumkan hasil seleksi PPPK sesuai CAT BKN,” paparnya.

Mereka juga berharap bisa bertemu dengan  Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy. “Bapak Pj Bupati diharapkan keluar, dengarkan isi hati kami Pak. Jangan zolimi kami Pak. Kembalikan hak kami Pak,” kata Dian dalam orasinya, dengan diteriakan para guru lainnya.

Ditengah para guru honorer melakukan orasi. Staf ahli Bupati Langkat, Sujarno menemui para guru honorer. Namun para aksi menolak penyampaian salah satu staf Bupati tersebut.

“Aksi Jum’at kemarin kita ditemui Asisten III, Musti Sitepu dan sekarang kita ditemui staf ahli Bupati Langkat. Kami mau Pj Bupati yang menemui kami disini, atau kami yang kedalam,”uajr para guru honorer saat itu.

 

Puluhan Guru Honorer Geruduk Kantor Bupati Langkat, Pj Bupati Dianggap Tak Bertanggung Jawab

DETIKINDONESIA.CO.ID,LANGKAT – Puluhan guru honorer seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang merasa di curangi kembali melakukan demo di depan Kantor Bupati Langkat, pada Senin (18/3/2024).

Demo kembali puluhan guru honorer seleksi PPPK 2023 kali ini tidak membuahkan hasil. Sebab, Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy
belum dapat menemui puluhan guru-guru honorer.

“Pj Bupati Langkat bukan orang yang bertanggung jawab. Karena kami hari, Jumat (15/3) kemarin sudah datang dan kami datang kemari bukan tanpa surat. Kami melayangkan surat ke Polres dan Kantor Bupati Langkat,” ujar Irwansyah.

Selain melakukan orasinya, terlihat sejumlah guru membawa banner berisi kritikan dan sindiran pada pejabat Pemkab Langkat.

Dimana banner itu bertuliskan antara lain “Innalillahi Wa Inalillahi Rojiun Langkat Berduka! Matinya Keadilan Bagi Peserta PPPK Guru 2023 Kabupaten Langkat”.

Dalam aksi itu, Dian Novindra kordinator dari aliansi guru honorer menyampaikan, guru honorer masih dengan tuntutan yang sama yakni menyelesaikan permasalahan SKTT di
karenakan melanggar ketentuan administrasi dan terdapat dugaan transaksional

Serta para guru honorer seleksi PPPK guru 2023 di Kabupaten Langkat mendesak Pj Bupati Langkat untuk mendiskualifikasi guru ‘siluman’ yang lulus PPPK dan umumkan hasil seleksi PPPK sesuai CAT BKN.

Mereka juga berharap bisa bertemu dengan  Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy. “Bapak Pj Bupati diharapkan keluar, dengarkan isi hati kami Pak. Jangan zolimi kami Pak. Kembalikan hak kami Pak,” kata Dian dalam orasinya, dengan diteriakan para guru lainnya.

Ditengah para guru honorer yang merasa dicurangi Pemkab Langkat saat melakukan orasi. Staf ahli Bupati Langkat, Sujarno menemui para guru honorer. Namun para aksi menolak penyampaian salah satu Staf Bupati tersebut.

“Aksi Jum’at kemarin kita ditemui Asisten III, Musti Sitepu dan sekarang kita ditemui staf ahli Bupati Langkat. Kami mau Pj Bupati yang menemui kami disini, atau kami yang kedalam,” harap para guru honorer saat itu.

Tak ada titik temu antar guru honorer dengan
sejumlah pejabat Pemkab Langkat. Staf ahli Bupati Langkat dan Kasatpol PP bersama pejabat lain meninggalkan lokasi.

Sementara puluhan pengunjuk rasa masih bertahan di depan pintu pagar Kantor Bupati Langkat.

DPR Ogah Pindah ke IKN, Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislasi

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kesepakatan pemerintah untuk memasukkan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bahwa daerah ini akan dijadikan ibu kota khusus bidang legislasi. Namun, pemerintah menolak.

Usulan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi saat rapat kerja antara DPR dan Pemerintah tentang daftar invetarisasi masalah (DIM) RUU DKJ. Pembahasan DIM itu sendirinya sebetulnya sudah selesai dan tinggal dibawa ke Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

Namun, ketetapan untuk memulai rapat Timus dan Timsin itu terhenti karena DPR berikeras supaya usulan itu disepakati pemerintah. Sementara itu pemerintah juga enggan memberi kesepakatan karena menurut mereka seluruh lembaga negara harus ikut pindah ke ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur, yakni Ibu Kota Nusantara atau IKN.

“Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak misalkan di DKJ termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, parlemen. Artinya aktivitas parlemen bisa di IKN tapi pusat kegiatannya di DKJ,” ucap Baidowi di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Merespons permintaan Achmad Baidowi yang juga merupakan pimpinan sidang di Baleg saat itu, pemerintah yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menolak usulan tersebut. Ia menekankan kedudukan lembaga negara tidak hanya bisa pemerintah atau eksekutif di IKN, melainkan harus termasuk DPR sebagai bagian dari lembaga legislatif.

“Tentunya dengan tetap menghormati pendapat kawan-kawan, namun izinkan pemerintah berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut pemerintah jangan biarkan kami saja yang di sana, kita harus bersama pimpinan dalam konteks negara kesatuan,” ucap Suhajar.

Achmad Baidowi yang akrab disapa Awiek lalu menimpali bahwa usulan ini juga sudah disepakati oleh dewan perwakilan daerah atau DPD sebagai bagian dari bentuk kongkrit kekhususan Jakarta setelah tak lagi menyandang gelar Daerah Khusus Ibukota atau DKI ketika RUU DKJ sah menjadi UU. Namun, lagi-lagi Suhajar menolak persetujuan.

“Pemerintah tetap berkeinginan bahwa kita akan pindah penuh semua ke sana, memang konsepnya bertahap pimpinan,” ucap Suhajar. Awiek pun menimpali dengan mengatakan, “tahapnya enggak tahu sampai kapan,” tutur Awiek.

Awiek pun mengungkapkan, berkaca dari roda pemerintahan negara lain, banyak yang akhirnya menetapkan ibu kotanya tidak hanya satu, seperti Afrika Selatan. Sebagaimana diketahui, Afrika Selatan memiliki tiga ibu kota, yakni cabang pemerintahan eksekutif berada di Pretoria, yudikatif berada di Bloemfontein, dan legislatif berada di Cape Town.

Ia pun kembali mengusulkan pemerintah supaya sepakat memasuki rumusan itu, sambil menekankan paling tidak pemerintah sepakat menambahkan kata “dapat” dalam rumusan terkait pasal baru di RUU DKJ tentang itu, sebagaimana telah disepakati dalam DIM 572.

DIM 572 yang sudah disepakati pemerintah sendiri berbunyi: Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga Negara, lembaga dan organisasi lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di Ibu Kota Negara, masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara.

Suhajar lalu merujuk pada ketentuan baru dalam DIM 572 yang sudah disepakati dengan mengatakan bahwa kata dapat telah masuk di dalamnya. “Sebenarnya dalam rumusan yang telah dibuat pemerintah, oleh beberapa menteri sudah merumuskan yang kemarin itu menurut kami sudah tertampung,” tegas Suhajar.

Karena tak juga memperoleh persetujuan, Baleg DPR meminta Suhajar berkonsultasi dulu ke tingkat menterinya. Dengan demikian, ia menskors rapat. “Sambil kita konsultasi, khususnya pemerintah, dan kira nanti bisa lobby-lobby rapat kami skors sampai pukul 16.00 WIB,” tutur Awiek.

“Maka sebelum ini clear kita pending dulu, kita skors dulu sebelum masuk timus, kita masuk lagi, tapi sayangkan pending hanya mutus ini,” ungkapnya.

Golkar Blak-blakan Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto blak-blakan menyebut Golkar pantas mendapatkan lima kursi menteri di Kabinet Prabowo. Menurut Airlangga, partainya memiliki kontribusi besar untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Airlangga berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo, Partai Golkar mendapat porsi lebih besar dalam kabinet.

“Karena kami (Golkar) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25%. Nah, kalau 25%, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis,” kata Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Bali, Jumat, 15 Maret 2024

Airlangga menyampaikan kemenangan Prabowo-Gibran berkat kontribusi 75-80% kader dan simpatisan Partai Golkar. Sehingga, Prabowo-Gibran bisa meraih suara 58?n menang sekali putaran Pilpres.

Airlangga juga berseloroh bahwa angka tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Partai Golkar dalam mendukung Pasangan Calon (Paslon) saat Pilpres.

Vladimir Putin Menang Telak di Pemilu Rusia

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin akan berlanjut dalam 6 tahun ke depan setelah dirinya menang telak pada pemilu yang telah berlangsung akhir pekan lalu.

Hasil sementara memungkinkannya menyalip Joseph Stalin sebagai pemimpin terlama di negeri itu, bahkan selama lebih dari 200 tahun. Mengingat tingkat harapan hidup warga Rusia mencapai 71,54 tahun, ia pun bisa jadi “presiden seumur hidup”.

Dikutip Reuters Senin (18/3/2024), Putin meraih suara 87,8%. Ini merupakan hasil tertinggi dalam sejarah pasca Uni Soviet runtuh.

Hasil itu didapat dari jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat Public Opinion Foundation (FOM). Penelitian Opini Publik Rusia (VCIOM) juga menempatkan Putin mendapat 87%.

Kominfo Akhirnya Buka Suara Terkait Lokasi Server Alibaba yang Dipakai KPU

Gedung KPU RI

Gedung KPU RI

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap server atau penyimpanan data yang digunakan Alibaba Cloud untuk layanan buat Komisi Pemilihan Umum (KPU) berada di Indonesia.

“Yang digunakan KPU itu ada di Indonesia. Alibaba itu ada di Indonesia. IP nya bisa dari mana saja,” ujar Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (15/3).

Pascapemilu, beredar informasi mengenai Sirekap menggunakan layanan Alibaba Cloud yang berlokasi di luar negeri, yakni China, Singapura, dan Prancis.

KPU mengakui memiliki kontrak dengan Alibaba, terkait pengadaan dan kontrak cloud untuk Sirekap Pemilu 2024.

“Jadi benar KPU memiliki kerja sama dengan Alibaba cloud?” tanya Majelis Komisioner (MK) KIP Republik Indonesia, Arya Sandhiyudha dalam persidangan di Ruang Sidang Utama Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) Wisma BSG Jakarta, Rabu (13/3).

“Benar, majelis,” jawab perwakilan KPU.

Namun, pada Februari, KPU sebelumnya telah membantah terkait tudingan data yang berada di luar negeri. Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan seluruh server yang menyimpan data Sirekap berada di Indonesia.

“Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain,” ujar Betty di kantornya, Senin (19/2) malam.

Lebih lanjut, Semuel menyebut penggunaan layanan cloud pihak ketiga memang diperbolehkan untuk lembaga atau institusi pemerintahan dengan catatan semua aplikasi dan datanya ada di Indonesia.

“Jadi persyaratan utamanya, semua aplikasi dan data pemerintah itu harus ada di indonesia, tidak dibatasi itu punyanya siapa, pokoknya harus ada di Indonesia, dan keamanannya sudah pasti dicek,” tandas Semuel.

PDIP Sebut Harun Masiku Sebenarnya Korban

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menilai buron tersangka dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR-RI periode 2019-2024, Harun Masiku hanya sebagai korban.

Hasto menjelaskan bahwa Harun sebenarnya memiliki hak konstitusional menjadi anggota DPR untuk menggantikan anggota sebelumnya yang meninggal. Dalam posisi itu, kata Hasto, Harun hanya tergoda oleh oknum KPU yang meminta imbalan dalam proses itu.

“Harun Masiku ini kan sebenarnya dia korban. Karena dia punya hak konstitusional saat itu berdasarkan keputusan MA,” kata Hasto dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta dikutip, Minggu (17/3).

“Ada calon terpilih yang saat itu meninggal. Nah, dalam proses ini, kemudian ada tekanan dari oknum-oknum KPU yang meminta adanya suatu imbalan. Maka dia tergoda,” imbuhnya.

Namun, terlepas dari itu, Hasto menuding kasus Harun Masiku juga digunakan oleh pihak tertentu untuk menyerang dirinya. Padahal, telah ada tiga orang yang menjalani proses hukum.

“Sebenarnya kasus itu memang suatu quote and quote suatu proses untuk mengkaitkan dengan saya. Padahal sudah ada tiga yang menjalani hukuman pidana karena terkait dengan suap tersebut,” kata Hasto.

Dia mengaku juga telah memberikan penjelasan di pengadilan terkait dugaan keterkaitan dengan kasus tersebut. Dan tidak ditemukan fakta keterkaitan.

Namun, kata Hasto, kasus itu saat ini mendadak kembali dimunculkan bersamaan dengan suara-suara kritis terhadap pemerintah. Termasuk yang disampaikan dirinya dalam beberapa kali kesempatan.

“Ketika saya persoalkan kecurangan pemilu, ketika saya mengkritisi Pak Jokowi, partai-partai yang juga bersama dengan satu gerbong untuk mengusung Prabowo dan Gibran, tiba-tiba selalu dimunculkan Harun Masiku. seolah-olah itu dikaitkan dengan saya. Padahal enggak ada kaitannya,” kata dia.

Kabar Gembira Sejumlah Partai Politik Bakal Memberikan Dukungan ke Hj. Eka Dahliani

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALSEL – Bakal calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Hj. Eka Dahliani Abusama dikabarkan bakal didukung sejumlah partai politik untuk maju di Pilkada Halmahera Selatan tahun 2024.

Kabar dukungan sejumlah partai politik ini diantaranya PKB, Golkar dan PSI. Bahkan Gerindra juga dikabarkan bakal mengarah dukungannya ke Eka Dahliani lewat komunikasi dengan sejumlah pengurus pusat.

Melihat manuver politik Eka Dahliani yang mendapatkan dukungan sejumlah partai politik, mantan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba pun mengakui kehebatan istri mendiang bupati Usman Sidik itu.

Mantan bupati Halmahera Selatan periode 2019-2021 itu dikabarkan berkeinginan maju di Pilkada Halmahera Selatan berpaketan dengan Eka Dahliani. Keinginan Bahrain ini lantas dibeberkan oleh kerabat dekat Eka Dahliani.

“Bahran diam-diam meminta untuk ketemu dengan ibu Eka Dahliani. Keinginan Bahrain ketemua Ibu Eka ini dalam rangka bahas paket di Pilkada Halmahera Selatan,” katanya kepada media ini, Senin (18/3/2024)

Terpisah, kordinator relawan Eka Dahliani Abusama, Irfan Abdurahim saat dikonfirmasi terkait kebenaran kabar tersebut, dirinya membenarkan.

Irfan mengatakan, Bahrain belum lama ini ingin bertemu dengan Eka Dahliani untuk membahas paket di Pilkada Halmahera Selatan.

“Benar adanya informasi tersebut tetapi belum direspon oleh Ibu Eka, sebab saat ini yang bersangkutan juga masih konsen melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas di Pemprov Maluku Utara,” pungkasnya”

 

Survei Internal PKB Ada Dua Nama Siap Dampingi Istri Mendiang Bupati Usman Sidik

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALSEL – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan 5 kursi di DPRD Halmahera Selatan tengah melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Halmahera Selatan tahun 2024.

Melalui pembahasan tersebut, bakal calon bupati yang di bahas internal PKB saat ini tengah menguat ke istri mendiang Bupati Usman Sidik, Eka Dahliani Abusama.

Nama istri mendiang Usman Sidik itu diperkuat melalui sejumlah pernyataan Politisi PKB, diantaranya Ketua DPW PKB Maluku Utara Jasri Usman dan Ketua DPC PKB Halmahera Selatan Muslim Hi Rakib.

Sementara itu, untuk kandidat calon wakil bupati sendiri nama Politisi Golkar, Sagaf Hi Taha disebut menguat jadi kandidat calon wakil Bupati mendampingi figur pilihan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di pilkada 2024.

Selain Sagaf, nama Rivai Umar juga belakangan ini disebut masuk dalam radar PKB. Mantan rektor Universitas Khairun Ternate itu dikabarkan tengah di bahas dalam internal PKB dalam penjaringan bakal calon wakil bupati.

“Pembahasan di internal PKB itu ada dua nama yang menguat sebagai kandidat calon wakil bupati dampingi Ibu Eka Dahliani Abusama yakni Pak Rivai Umar dan Sagaf Hi Taha,” cerita Sumber yang juga pengurus PKB Halmahera Selatan, Sabtu (17/3/2023) kemarin.

Ia mennyebut, melalui hasil pembahasan tersebut, PKB saat ini sedang melakukan surfei untuk kedua kandidat calon wakil bupati tersebut. “Jadi dua figur ini lagi di survei PKB,” tuturnya.

Sementara, tim relawan Eka Dahliani Abusama, Irfan Abdurahim saat dikonfirmasi mengatakan, mengenai figur wakil yang bakal mendampingi Eka Dahliani Abusama sepenuhnya diserahkan ke partai pengusing baik PKB dan partai koalisi lainya.

“Kominikasi tim relawan ke Ibu Eka Dahliani mengenai calon wakil bupati, menurut beliau tetap mengacu pada keputusan partai,” ungkapnya, Minggu (17/3/2024).

Irfan juga mengatakan, pihaknya sementara fokus pada pembentukan relawan desa, diman targetnya tim relawan di 249 desa di Halmahera Selatan sudah terbentuk sebelum kepitusan final PKB mengenai paket pilkada nanti.

“Jadi untuk menunggu keputusan final partai, kami saat ini tengah membentuk relawan di desa-desa,”

Maju Pilkada Halsel 2024, Asmar Bani Dapat Respon Positif dari Semua Kalangan

DETIKINDONESIA CO.ID, HALSEL – Sikap politik Asmar Bani untuk bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendapat respon positif dari berbagai kalangan, baik aktivis, tokoh pemuda, maupun kalangan grass root. Salah satunnya adalah tokoh pemuda Maluku Utara (Malut), Tamrin A Ibrahim.

Pasalnya, menurut mantan ketua KNPI Malut periode 2016-2019 ini, sosok Asmar Bani memiliki kecakapan yang sudah teruji.
“saya sangat kenal dekat, beliau hebat dan sangat memiliki kecakapan kepemimpinan yang mumpuni dan teruji,”Pungkas Tamrin

Direktur ELsil Kierah ini juga berkisah tentang kedekatannya saat besama-sama membesarkan Elsil Kieraha, sebuah LSM yang sangat aktif di Malut.

“Asmar Bani dahulu merupakan anggota saya di ELsil Kieraha, di program United Nations Development Programme (UNDP) dan United States Agency for International Development (USAID) selama 5 tahun”. Kisahnya

Tamrin bercerita, “Saya kenal betul beliau (Asmar Bani) soal komitmen dan visi tarung beliau di dunia Organisasi Kemahasiswa dan Kepemudaan (OKP),” Ujar Tamrin di sala satu akun Grup Whatsaap, Minggu (17/3/2024).

Tamrin secara pribadi salut ketika Asmar Bani dipercayakan mendiang Bupati Usman Sidik untuk memagang salah satu jabatan Kepala Dinas (Kadis) di lingkup OPD Halsel,

“Saya senang sekali lompatan karir yang gemilang dan syarat dukungan dengan karirnya yang mempuni,” Ucapnya sembari memberikan salam hormat kepada Asmar Bani.

Tamrin juga menyampaikan, apresiasi dan mendo’akan Asmar Bani yang siap berkarya dan mengabdi untuk daerah Halsel.

“Pilihan berada di ruang publik adalah bukan pilihan biasa, karena harus siap tahan badai dan angin ribut,” Cetusnya.

Tambrin bilang, Sosok Asmar Bani yang saya kenal telah banyak di terpa dengan gelombang tekanan dan mampuh melewati etape demi etape dalam berkarir.

“Saya salut dan bangga pada sosok yang bukan muda lagi, tetapi selalu energik seolah memberikan “Intrupsi” pada anak muda untuk memanfaatkan setiap peluang dan pilihan kedepan,” Pungkasnya seraya menyampaikan rasa rindu, “lama sudah tak jumpa dengan beliai (Asmar Bani).

Sekedar informasi, Asmar Bani saat ini telah menggerakkan para relawannya untuk bergerak dengan mengusung tagline Aspirasi Bersama (AB) yang juga merupakan singkatan dari Asmar Bani.

“Kami sekarang begerak dengan tagline Aspirasi Bersama Untuk Halsel Brilian (Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan). Cetus Iksan, salah satu relawan yang di temui media ini di selah-selah pemasangan Baliho AB di kota Labuha.

Menpan-RB Setujui Usulan 1.700 Kuota ASN di Kota Tidore Kepulauan

DETIKINDONESIA.CO.ID, TIDORE – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI, menyetujui usulan kuota kebutuhan ASN di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 1.700 orang.

Hal tersebut tertuang dalam surat persetujuan kebutuhan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan Surat Menteri PAN-RB, Nomor : B/100.6/M.SM.01.00/2024, Tanggal 13 Maret, tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN Lingkungan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

Sebanyak 1.700 kebutuhan ASN dengan rincian masing-masing CPNS Tenaga Kesehatan sebanyak 51, P3K tenaga Teknis 826 orang, P3K Guru sebanyak 127 orang, dan P3K tenaga Kesehatan sebanyak 696 orang.

Penerimaan kuoata kebutuhan pegawai ASN sebanyak 1.700 orang tersebut diterima langsung oleh Walikota Tidore Kepulauan Capt, H. Ali Ibrahim saat mengikuti rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN Tahun 2024 bersama Kementerian PAN-RB, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Tidore Kepulauan Capt, H. Ali Ibrahim menjelaskan, sebelumnya Pemkot Tidore telah mengusulkan kuota kebutuhan pegawai ASN Kota Tidore Kepulauan 2024 dan telah disetujui olen Menpan RB sebanyak 1.700.

“Alhamdulillah, pak Menteri sudah setuju dan menetapkan kuota kebutuhan pegawai untuk Kota Tidore Kepulauan sebanyak 1.700 orang, saya harapkan para pencari kerja yang kebutuhannya telah disetujui oleh Menpan RB ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para tenaga honorer maupun para pencari kerja yang ingin mengabdi sebagai P3K maupun ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tidore.” kata Ali Ibrahim, Minggu siang, (17/3/2024).

Walikota dua periode ini menjelaskan, dirinya bersama wakil walikota berkomitmen kuat untuk memperjuangkan kuota dan formasi kebutuhan CPNS dan P3K bagi para honorer, maupun bagi pencari kerja yang ingin mengabdi sebagai P3K maupun sebagai calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

“Selaku walikota, saya bersama Pak wakil Walikota memiliki komitmen yang kuat untuk memperhatikan nasib para honorer yang ingin menjadi ASN atau PNS, maupun diangkat menjadi pegawai P3K, termasuk yang ingin menjajakan profesi sebagai tenaga P3K guru atau P3K kesehatan,” kata Ali Ibrahim.

Saat ini Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dibawah kepemimpinan Capt, H. Ali Ibrahim, MH dan Muhammad Sinen SE telah berhasil memperjuangkan aspirasi para pencari kerja di Kota Tidore yang berkeinginan menjadi calon ASN maupun sebagai P3K di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, pasalnya kuota yang diusulkan Pemda Tidore berhasil disetujui olen Kemenpan RB RI sebanyak 1.700 dengan rincian masing-masing CPNS Tenaga Kesehatan sebanyak 51, P3K tenaga Teknis sebanyak 826 orang, P3K Guru sebanyak127 orang, dan P3K Kesehatan sebanyak 696 orang.

Kepala BKPSDM Kota Tidore, Rusdy Thamrin, membenarkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan walikota dan wakil walikota dengan mengirimkan usulan kebutuhan berupa kuota dan formasi calon ASN dan P3K ke menteri PAN dan RB pada akhir Januari 2024 lalu, sehingga saat ini sudah ada balasan dari Menteri PAN dan RB yang diberikan langsung kepada Walikota Tidore Kepulauan disela-sela mengikuti rapat Koordinasi di Jakarta kemarin.

“Kami sudah tindaklanjuti arahan pak Walikota dan Pak Wakil Walikota terkait usulan kuota dan formasi CPNS dan P3K di lingkup Kota Tidore Kepulauan, tinggal bagaimana kedepan kita akan mengatur ” terang Rusdy

Besok siang, Aliansi Guru Honorer bakal kembali Aksi di Depan Kantor Bupati Langkat

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT – Puluhan guru honorer di Kabupaten Langkat Sumatera Utara, dikabarkan akan kembali menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Langkat, pada Senin 18 Maret 2024, pukul 13.00 WIB.

Menurut pesan berantai flyer yang dihimpun wartawan, Minggu (17/3/2024). Flyer berisi seruan aksi damai aliansi guru honorer bersama mahasiswa serta tokoh masyarakat peduli pendidikan, meminta Pj Bupati Langkat, H.M Faisal Hasrimy menyelesaikan permasalahan SKTT seleksi PPPK guru 2023 di Kabupaten Langkat dan mendiskualifikasi guru ‘siluman’ yang lulus PPPK.

Diberitakan Sebelumnya, Puluhan guru honor dari aliansi guru honorer peserta PPPK tahun 2023 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara demo didepan Kantor Bupati Langkat, Jum’at (15/3/2024).

Mereka meminta Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy, membuat surat pemohonan secara resmi melalui Sekretaris daerah Kabupaten Langkat untuk pembatalan Seleksi Kopetensi Teknis Tambahan (SKTT) dikarenakan melanggar ketentuan Administrasi dan terdapat dugaan transsaksional.

“Kami minta Pj Bupati membuat surat resmi ke sekretaris daerah untuk pembatalan SKTT dikarenakan melanggar Administrasi dan terdapat dugaaan transsaksional,” kata Dian Novindra, dalam orasinya bersama puluhan guru.

Dalam orasi tersebut, Dian selaku kordinator juga menyampaikan tuntutan aksi meminta  Pj Bupati Langkat untuk evaluasi melalui Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) terhadap perserta PPPK guru yang diduga adannya sejumlah guru ‘Siluman’ yang ikut seleksi  PPPK tahun 2023.

Selain itu, Serta adanya dugaan Dapodik ‘Siluman’ yang ikut seleksi PPPK di Langkat. Salah satu contohnya staff honorer di Dinas PUPR Langkat, yang terdaftar Dapodiknya di SD Negeri 056010 Cempa serta dinyatakan lulus.

Sambungnya, mereka meminta Pj Bupati Langkat untuk melakukan pengiriman surat pembatalan SKTT secara resmi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) selambat- lambatnya, pada Senin 18 Maret 2024.

“Meminta Pj Bupati Langkat untuk melaksanakan pemgumuman ulang hasil seleksi PPPK guru 2023 sesuai CAT BKN, dan
Pj Bupati Langkat diminta mendiskualifikasi guru-guru ‘siluman’ yang dinyatakan lulus pada seleksi PPPK di Langkat,” tegas Dian, diiringi teriakan guru honorer lainnya.

Diselah aksi demo puluhan guru honorer, perwakilan Pemkab Langkat melalui Asisten III Musti Sitepu akhirnya menemui pendemo yang berorasi di sana. Musti berjanji, akan menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan mereka kepada PJ Bupati Langkat M Faisal Hasrimy AP MAP.

“Pak Pj Bupati dan BKD sedang di Jakarta. Nanti akan saya sampaikan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan tekan – rekan semua kepada beliau. Kami bukan menghalangi kalian berorasi, tapi inilah prosedur yang harus dilaksanakan, untuk menjaga kondusifitas,” kata Musti.

Sebelum membubarkan diri, para guru – guru tersebut menyatakan, mereka akan kembali berorasi pada Senin (18/3/2024) mendatang, jika mereka tidak segera mendapat jawaban atas tuntutan mereka.

 

Masjid Tertua di Langkat Masih Berdiri Kokoh meski Berusia Ratusan Tahun

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT – Ingin berwisata religi selama bulan Ramadan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mempunyai bangunan Masjid tertua dan berdiri kokoh yaitu Masjid Jaya Ar Rahman.

Dimana Masjid peninggalan sejarah kerajaan Bingai yang terletak di Lingkungan I Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

Berkisar 15 menit, jalan menujuh pun sudah bagus dan diaspal. Jika ingin berkunjung ke Masjid tertua di Langkat ini dapat melalui Simpang Gohor Lama desa Stabat Lama Kecamatan Wampu terus menuju desa Perkebunan Gohor Lama dan sampailah ke Kelurahan Bingai.

Sedangkan melalui Stabat Kota terus masuk ke Desa Pantai Gemi dan Pertumbukan yang kemudian menggunakan jasa penyeberangan getek, lokasi Masjid tersebut sudah tak beberapa jauh dari lokasi tempat penyeberangan getek tersebut.

Jika dari Kota Medan melalui Jalan Tol keluar pintu Tol Kuala Bingai, Jalan terus Kwala Bingai ke Simpang Gohor.

Masjid Ar-Rahman Kejuruan Seri Amar Setia Bingai, wisatawan dapat menyaksikan peninggalan sejarah Kerajaan Langkat lama di tepi Sei Wampu dengan suasana yang tidak akan pernah di dapat di tempat lain, sejuk dan tenang ketika melaksanakan ibadah salat Jumat dan fardhu di tepi aliran Sei Wampu, peradaban bangsa Melayu Langkat yang di titik nol pembangunannya di mulai dari pinggir sungai.

Ternyata, Masjid Ar Rahman dibangun 1775 lebih tua dari Masjid Azizi yang berada di Tanjung Pura yang selesai di bangun pada 1902 dan Masjid Raya Stabat selesai dibangun pada 1904 dan Masjid Raya Selesai pada 1906 serta Masjid Aziziah di Desa Secanggang dibangun pada 1908.

Masjid panggung ini, satu-satunya sisa peninggalan sejarah Kerajaan Langkat ini masih berbahan kayu tanpa menggunakan paku pada awal pendiriannya.

Pintu Masjidnya menghadap ke arah Sungai Wampu, sebab jalur transportasi pada zaman itu masih mengandalkan aliran sungai yang menggunakan perahu dan sampan dalam melakukan segala macam aktifitas, baik perdagangan, penambangan pasir hingga aktifitas nelayan.

Saat itu, Kerajaan Langkat berbentuk negara federal yang membangun peradabannya disepanjang Sei Wampu, dimulai dari Bahorok, Selesai, Bingai, Johor, Kampung Jongkong, Stabat, Jentera Malay, Kampung Kepala Sungai, Kampung Pulau Haji hingga Kampung Inai Lama, Kampung Terusan dan Kuala Jaring Halus.

Salah satunya adalah Bandar Raya Kerajaan Bingai yang didirikan oleh Tuanku Raja Wan Desan yang merupakan putera kedua Tuanku Raja Wan Djabar yang berkedudukan di Kampung Johor (Baca: Gohor Lama).

John Anderson, catatannya yang berjudul Mission to the east coast of Sumatra in 1823, seorang utusan dagang kerajaan Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang (Malaysia) yang pernah berkunjung ke Langkat pada tahun 1823 menyebutkan nama Tuanku Wan Desan selaku Raja Bingai.

Salah seorang tokoh pemuda melayu Langkat Agusma pernah menjelaskan kerajaan Bingai sudah wujud sebagai salah satu bandar diraja atau negara kota kerajaan Langkat lama pada tahun 1823. Dijelaskannya, Masjid Jaya Ar Rahman ini sudah ada ketika Bandar Raya Kerajaan Bingai ini berdiri jauh sebelum John Anderson datang ke Langkat pada 1823 yang di perkirakan sekitar awal tahun 1800an.

Masjid ini terbuat dari kayu yang kokoh hingga kini. Tiang penyangga yang awalnya kayu, kini telah dilapisi semen dibagian luarnya untuk memperkokoh bangunan masjid tersebut.

Tak hanya itu, masjid tua tersebut masih memakai ornamen Melayu warna kuning dan hijau dan memiliki atap yang khas bertingkat dua yang merupakan seni bina peninggalan sejarah Kerajaan Bingai yang digagas oleh Tuanku Raja Wan Desan yang merupakan pendiri kerajaan Bingai.

Tembakan Bius Melumpuhkan Seekor Harimau Sumatera di Langkat

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT – Seekor harimau Sumatera dikabarkan menyerang dua warga Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat berhasil dilumpuhkan dengan tembakan bius oleh team gabungan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Kementerian Kehutanan.

Penangkapan dilakukan setelah dua (2) hari pencarian, dimana team gabungan BKSDA dan kementerian kehutanan dibantu pemerintah setempat dan warga menyusuri jejak harimau dan memasang kerangkeng besi dengan umpan seekor kambing.

Alhasil, Sabtu (16/03/2024) sore sekitar pukul 17.30 WIB, di kawasan Dusun V Damar Hitam, Desa Mekar Makmur, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara harimau Sumatera penyerang warga terlihat dan dilumpuhkan dengan cara ditembakan bius.

Andoko H selaku Kepala Seksi VI Besitang Kementerian Kehutanan, dalam mengatakan, penangkapan harimau dilakukan dengan cara penembakan bius lalu dimasukkan ke dalam kandang yang telah di sediakan oleh team BKSDA.

“Harimau yang ditangkap berjenis kelamin betina dan memiliki tanda kalung di leher. Untuk selanjutnya harimau yang ditangkap sementara dibawa ke Balai Besar BKSDA Medan,” ucap Andoko.

Sementara itu Camat Sei Lepan, M Iqbal Ramadhan SE, mengucapankan terimakasih kepada team BKSDA dan Kementerian Kehutanan serta semua pihak yang sudah membantu menangkap harimau penyerang warga.

“Atas nama masyarakat saya ucapkan terimakasih atas ditangkapnya harimau yang menyerang warga, kejadian ini membuat masyarakat menjadi shock dan trauma. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali,” harap Iqbal.

Sebelumnya, berselang empat (4) hari pasca petani cabai bernama Jerimia Peranda Ginting (25) warga Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, diserang harimau, kini kembali harimau Sumatera menyerang warga saat sedang memanen tandan buah sawit (TBS).

Korban diketahui bernama M Ikhwan Sembiring (41) seorang Buruh Harian Lepas (BHL) warga Dusun V Sidorejo, Desa Mekar Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumut.

Informasi yang diterima, peristiwa terjadi Kamis (14/03/2024) sore sekitar pukul 17.20 WIB, korban (Ikhwan) diserang harimau saat sedang memanen TBS milik warga di Dusun V Sedorejo Damar Hitam, tak jauh dari tempat tinggal korban, akibat kejadian ini korban mengalami luka cakar dan gigitan harimau di bagian kaki.

Disela Tugas Rutin, Polisi ini Ajari Anak-anak Mengaji

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT – Disela tugas rutinnya, Aiptu Tantawi Jauhari, Kanit Binmas Polsek Tanjung Pura tetap mengayomi masyarakat dengan menjadi guru ngaji kepada anak-anak dilingkungan tempat ia bertugas.

Kegiatan mengajarkan ngaji di Lingkungan I, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, sudah dilakukannya sebelum memasuki bulan Ramadan 1445 H.

“Membagikan ilmu merupakan salah satu amal ibadah yang tidak akan terputus meski kita sudah tiada,” kata Kanit Binmas Polsek Tanjung Pura  jajaran  Polres Langkat  itu, Sabtu (17/3/2024).

Sambung   Tantawi,  semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi anak- anak. Dalam mengajarkan membaca Al-Quran harus diketahui tajwid dalam membaca dan juga dapat dimengerti.

“Kesempurnaan  membaca  Al-Quran  tidak sekedar   lancar  membaca,  namun   juga memperhatikana tajwid dan kandungan dalam Al-Quran,” ujarnya.

Aiptu Tantawi berharap, dengan mengajak anak-anak belajar mengaji  sehingga waktu selama bulan Ramadan  bisa di isi dengan  kegiatan-kegiatan positif.

“Semoga kontribusi ini dapat membuat banyak generasi penerus paham tentang agama sehingga mereka dapat menghindari perbuatan yang menentang   agama  dan   hukum,” harapnya.

Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi Akan Gelar Demonstrasi Usut Korupsi APD Dinkes Sumut

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi dalam keterangan press rilisnya akan menggelar aksi mendesak KPK untuk melakukan supervisi dalam penanganan perkara pengadaan alat pelindung diri (APD) dinas kesehatan sumatera Utara tahun anggaran 2020 pada kejaksaan tinggi Sumatera Utara.

Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi juga mendesak KPK untuk membantu melakukan penelusuran aliran dana hasil dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Dinas Kesehatan Sumatera Utara tahun anggaran 2020 kepada seluruh pihak-pihak yang menikmati.

Mereka juga berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera memeriksa mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tahun 2020, Amir Yanto.

“Oleh karenanya maka kami mendukung agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa saudara Amir Yanto”, dikutip detikindonesia dari keterangan press rilis, Sabtu (16/3/2023).

Koalisi Mahasiswa Antik Korupsi menduga Amir Yanto yang kala itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tahun 2020 ikut terlibat dengan kasus penyalahgunaan dana ini terjadi.

Dugaan ini bukan tanpa dasar tetapi memiliki dasar argumentasi yang kuat karena menjadi suatu kejanggalan dimata publik karena selama kurang lebih 4 tahun kasus ini tidak pernah diungkap, tetapi setelah Amir Yanto lepas jabatan dari kepala kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset tiba-tiba kasus ini diungkap. Seolah-olah Amir Yanto ingin mencici tangan dari kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) tersebut diatas.

Sebagai informasi, pada Rabu, (13/3/2024), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara AMH, atas dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 tahun 2020 bersama seorang lainnya berinisial RMN.

Dugaan penyelewengan dana dan mark up program pengadaan penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung COVID-19 yang merugikan negara sebesar 24 Milyar.

Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kasus yang kurang lebih terjadi 4 yang lalu ini diduga masih belum benar-benar terungkap siapa-siapa saja yang terlibat didalamnya, karena diduga ada beberapa pihak-pihak lain yang ikut terlibat dan menerima aliran dana yang merugikan negara sebesar 24 miliar tersebut diatas.

Berdasarkan dengan keterangan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH., MH, saat ditanya oleh awak media apakah ada kemungkinan tersangka baru dalam perkara ini, Idianto, SH., MH mengatakan bahwa tim penyidik dari kejaksaan tinggi Sumatera Utara telah berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan pelacakan kerugian negara mengalir kepada siapa saja.

Namanya Ikut Disbut dalam Percakapan Rusna Ahmad dan PPK, Darmin HI Hasim Ungkap Tidak Tau Soal Itu

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALSEL – Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Darmin Hi Hasim menanggapi isu dugaan kuat kecurangan Pemilu 2024 yang dilakukan anggota KPU Halsel, Rusna Ahmad bersama dengan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Botanglomang.

Mantan Ketua KPU Halsel yang saat ini kembali mencalonkan diri sebagai anggota KPU Malut itu mengaku tidak tahu soal komunikasi antara Komisioner KPU Halsel dan anggota PPK Botanglomang.

Dugaan kecurangan pelanggaran etik penyelenggara ini menjadi sorotan publik ketika hasil pesan WhatsApp dan rekaman percakapan antara Komisioner KPU Halsel, Rusna Ahmad dan anggota PPK Botanglomang tersebar luas disejumlah Grub WhatsApp beberapa hari kemarin.

“Terkait dengan rekaman itu, sampai saat ini, ibu Rusna tidak pernah sampai di rumah saya. Rekaman percakapan antara ibu Rusna dengan PPK Botanglomang soal pembicaraan bawa (D Hasil) ke Rumah saya, saya juga tidak tahu,” Ungkap Darmin Hi Hasim

Setelah publik dihebohkan dengan beredarnya pesan WhatsApp dan rekaman percakapan Komisioner KPU Halsel dan anggota PPK Botanglomang, Darmin bilang, dirinya langsung melakukan komunikasi dengan Rusna Ahmad.

“Ketika ada rekaman itu, saya tanya di ibu Rusna. Saya bilang, Na rekaman ini, bagaimana, terus ngana (Rusna) ke rumah saya sejak kapan? perintah bawa (D Hasil) kapan? Disitu ibu Rusna bilang, tidak tahu. Tapi itu menurut Ibu Rusna,” jelas Darmin.

Disinggung pesan WhatsApp Komisioner KPU Halsel yang meminta anggota PPK Botanglomang untuk mengamankan Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Halmahera Selatan sambil mengirim foto dirinya bersama Ketua Bawaslu Halsel, Rais Kahar. Darmin Hi Hasim mengakui bahwa itu benar adanya.

“Foto itu, di ruangan saya. dan Rais Ketua Bawaslu datang ke Kantor malam-malam sekitar selesai Sholat Isya untuk koordinasi persiapan monitoring Pleno Kecamatan. Jadi kedatangan Pak Rais ke Ruangan hanya pembahasan seputar monitoring Pleno Kecamatan. Itu saja,” akunya.

Atas tindakan Rusna Ahmad yang dengan sengaja mengambil gambar Ketua Bawaslu, Rais Kahar dan anggota KPU Halsel, Darmin Hi Hasim lalu mengirimkan ke anggota PPK Botanglomang demi meyakinkan untuk dapat melakukan kecurangan memenangkan Caleg PKB DPRD Malut Nomor Urut 1 sangat sesali.

Mengapa tidak, Darmi Hi Hasim menilai, tindakan Rusna Ahmad selaku Komisioner KPU Halsel yang mau mengamankan Caleg PKB DPRD Malut Nomor Urut 1 Dapil Halsel tersebut, membuatnya merasa tidak nyaman.

“Kalau penilaian secara pribadi untuk ibu Rusna. Saya juga merasa tidak nyaman,” tutupnya.

TPN Ganjar-Mahfud Sebut Kecurangan Pilpres 2024″By Design” dan Siap Digugat ke MK

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menuding bahwa terjadi berbagai kecurangan pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut TPN, kecurangan tersebut terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) lantaran didesain dan direncanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak lawan.

“Ini memang by design, ini sangat well planned,” kata Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam program Kompas Petang Kompas TV, Rabu (13/3/2024).

Dugaan kecurangan TSM itu, menurut TPN, dapat dibuktikan dari adanya mobilisasi aparat, politisasi bansos, pengangkatan pejabat daerah mendekati hari pemungutan suara, hingga intimidasi para kepala desa.

TPN Ganjar-Mahfud pun mengaku telah mengantongi ribuan bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024. Bukti-bukti tersebut disiapkan untuk mengajukan gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Banyak sekali bukti yang sudah kita kumpulkan. Selain C1 yang kita sudah dapatkan dari begitu banyak TPS, tentu kita punya bukti-bukti yang lain yang kita kumpulkan dan jumlahnya ratusan, ribuan bukti-bukti,” ujarnya.

Menurut Todung, pihaknya bukan hanya sibuk mengumpulkan bukti tertulis, tetapi juga menyiapkan saksi fakta dan ahli yang nantinya dihadirkan dalam persidangan di MK.

Todung tak membantah bahwa TPN Ganjar-Mahfud berencana mendatangkan kapolda sebagai saksi dalam sidang. Namun, ia enggan membocorkan sosok kapolda tersebut.

“Saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan ahli yang akan kita ajukan nanti,” katanya.

Todung pun meyakini bahwa kecurangan Pilpres 2024 begitu nyata. TPN Ganjar-Mahfud percaya diri dapat membuktikan tudingan kecurangan tersebut di MK. “Kita bisa membuktikan. Nepotisme yang dimulai dengan Putusan MK Nomor 90 itu membuktikan sebetulnya ada satu pelanggaran yang sifatnya TSM. Ini kasatmata, ini telanjang, dan tidak terlalu sulit untuk membuktikan itu,” tandas Todung.

Adapun menurut peraturan perundang-undangan, gugatan hasil pilpres dapat dilayangkan ke MK tiga hari setelah rekapitulasi suara tingkat nasional ditetapkan. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih melakukan proses rekapitulasi suara di tingkat nasional. Penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024 atau 20 Maret 2024.

Dengan demikian, apabila rekapitulasi suara Pemilu 2024 ditetapkan pada 20 Maret 2024, gugatan hasil pilpres dapat diajukan ke MK mulai 23 Maret 2024.

Pemilu 2024: PSI Meraup 465.936 suara, William Sarana Menjadi Caleg Suara Terbanyak

Ketua DPW PSI Jakarta, Elva Qolbina

Ketua DPW PSI Jakarta, Elva Qolbina

 DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Pada Pemilu 2024, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Jakarta berhasil meraih total suara sebanyak 465.936 suara berdasarkan rapat rekapitulasi nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2024 lalu.

Hasil ini sekaligus mengantarkan 8 caleg PSI sebagai anggota dewan terpilih DPRD Jakarta untuk periode 2024-2029. Salah satu pencapaian yang patut disyukuri adalah keberhasilan William Sarana, caleg incumbent dari dapil 9 Jakarta, yang mendapatkan suara terbanyak di seluruh Jakarta sebanyak 39.270 suara.

Ketua DPW PSI Jakarta, Elva Qolbina, menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas kepercayaan yang telah diberikan kepada PSI. “Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Jakarta merupakan sebuah amanah yang akan diemban dengan tanggung jawab penuh oleh Fraksi PSI DPRD Jakarta,” Ujar Elva pada Jum’at (15/3).

William Sarana, yang dikenal sebagai sosok anak muda biasa tanpa latar belakang selebritas, dinilai berhasil menarik perhatian masyarakat dengan kinerja dan dedikasinya yang luar biasa. Walaupun masih tergolong sangat muda, William langsung menunjukkan keberanian dalam mengangkat isu-isu sensitif, seperti kejanggalan anggaran lem aibon di APBD Jakarta, serta keterbukaannya dalam menerima keluhan dan aspirasi warga di daerah pemilihannya.

Harga Jual Terbilang Tinggi, Petani Semangka di Langkat Nikmati Hasil Panen

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT Petani semangka di Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat patut bergembira. Betapa tidak, meski terik matahari begitu menyengat, namun hasil panen mereka dibayar dengan nilai yang tinggi oleh agen buah di sana.

Layaknya Ita, petani semangka ini tampak riang. Panen di hari pertamanya, lebih dari 3 ton semangka yang laku terjual. Teriknya sinar matahari tak lagi dihiraukan wanita paruh baya ini. Dengan cekatan, ia menimbang dan menyoroti buah yang banyak mengandung air itu sesuai dengan kelas mutunya.

“Untuk panen pertama kemarin, dapat lah 3 ton lebih dari ladang seluas 1,4 hektare ini. Nah untuk hari ini, sepertinya dah lebih juga nih 3 ton. Karena tadi ada juga yang dah dilansir keluar sama agen,” kata Ita sembari mengimbangi hasil panennya.

Beruntungnya, di tahun ini agen buah lokal membandrol hasil panen Ita dengan nilai yang cukup lumayan. Untuk buah yang bagus, agen membeli buah di ladang itu dengan harga Rp7 ribu per kilogramnya.

“Kalau harga, ya lumayan tinggi lah. Untuk berat di atas 4 kilogram, agen membayar Rp7 ribu per kilogramnya. Kalau buah di bawah 4 kilogram, ya gak segitu lah harganya dari agen,” tutur Ita.

Di lahan yang dikelola Ita dan suaminya itu, terdapat 3 jenis semangka yang mereka tanam. Seperti semangka biji, non biji dan semangka golden. Masing – masing varietas tersebut, juga memiliki harga yang bervariasi.

Polres Langkat Gelar Bimbingan Penyuluhan Ops Keselamatan Toba 2024 

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT – Polres Langkat menggelar bimbingan penyuluhan, dan sosialisasi tentang Operasi Keselamatan Toba 2024 di Desa Jentera, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.

Dalam kegiatan ini, komponen masyarakat dan tokoh masyarakat setempat, Jamaluddin, serta para supir angkutan umum di Desa Jentera menjadi sasaran utama untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lalu lintas.

Hal itu disampaikan Kasi Humas Polres Langkat AKP Rajendra Kusuma kepada wartawan, Jum’at (15/3/2024).

Diketahui personel yang terlibat dalam kegiatan AKP Suwardi, sebagai Kepala Satuan Tugas Preemtif, IPTU Arifin YS, SH. MH, sebagai Kasubsatuan Tugas BINLUH, Aipda Fakhrurrazi SH dan Briptu Suryadi, sebagai anggota.

“Dalam sosialisasi itu, para peserta dihimbau untuk tidak menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat, demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” terang Rajendra.

Sambungnya, selain itu, mereka juga diberikan edukasi tentang pentingnya memarkirkan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan.

“Respon masyarakat terhadap kegiatan ini sangat positif. Mereka mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Langkat untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan bersedia untuk melaporkan jika menemui pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat,” ketus AKP Rajendra.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Langkat, AKP Maruli Tua, menegaskan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan kepolisian dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib.

Dengan adanya kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas semakin meningkat,

“Diharapkan kesadaran masyarakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib dalam berlalu lintas di Desa Jentera dan sekitarnya,” tutup Maruli.

Guru Honorer Kembali Demo di Kantor Bupati Langkat, Pendemo Minta Diskulalifikasi Guru “Siluman”

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT – Puluhan guru dari aliansi guru honor perserta PPPK tahun 2023 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara kembali demo didepan Kantor Bupati Langkat, Jum’at (15/3/2024).

Mereka meminta Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy, membuat surat pemohonan secara resmi melalui Sekretaris daerah Kabupaten Langkat untuk pembatalan Seleksi Kopetensi Teknis Tambahan (SKTT) dikarenakan melanggar ketentuan Administrasi dan terdapat dugaan transsaksional.

“Kami minta Pj Bupati membuat surat resmi ke sekretaris daerah untuk pembatalan SKTT dikarenakan melanggar Administrasi dan terdapat dugaaan transsaksional,” kata Dian Novindra, dalam orasinya bersama puluhan guru.

Dalam orasi tersebut, Dian selaku kordinator juga menyampaikan tuntutan aksi meminta Pj Bupati Langkat untuk evaluasi melalui Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) terhadap perserta PPPK guru yang diduga adannya sejumlah guru ‘Siluman’ yang ikut seleksi PPPK tahun 2023.

Selain itu, Serta adanya dugaan Dapodik ‘Siluman’ yang ikut seleksi PPPK di Langkat. Salah satu contohnya staff honorer di Dinas PUPR Langkat, yang terdaftar Dapodiknya di SD Negeri 056010 Cempa serta dinyatakan lulus.

Sambungnya, mereka meminta Pj Bupati Langkat untuk melakukan pengiriman surat pembatalan SKTT secara resmi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) selambat- lambatnya, pada Senin 18 Maret 2024.

“Meminta Pj Bupati Langkat untuk melaksanakan pemgumuman ulang hasil seleksi PPPK guru 2023 sesuai CAT BKN, dan Pj Bupati Langkat diminta mendiskualifikasi guru-guru ‘siluman’ yang dinyatakan lulus pada seleksi PPPK di Langkat,” tegas Dian, diiringi teriakan guru honorer lainnya.

Diselah aksi demo puluhan guru honorer, perwakilan Pemkab Langkat melalui Asisten III Musti Sitepu akhirnya menemui pendemo yang berorasi di sana. Musti berjanji, akan menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan mereka kepada PJ Bupati Langkat M Faisal Hasrimy AP MAP.

“Pak Pj Bupati dan BKD sedang di Jakarta. Nanti akan saya sampaikan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan rekan – rekan semua kepada beliau. Kami bukan menghalangi kalian berorasi, tapi inilah prosedur yang harus dilaksanakan, untuk menjaga kondusifitas,” kata Musti.

Sebelum membubarkan diri, para guru – guru tersebut menyatakan, mereka akan kembali berorasi pada Senin (18/3/2024) mendatang, jika mereka tidak segera mendapat jawaban atas tuntutan mereka.

Ingin Kepastian Hukum Berdiri Tegak di NTT, Gabriel Goa Siap Maju di Pilgub 2024

Gabriel Goa, Calon Gubernur NTT 2024

Gabriel Goa, Calon Gubernur NTT 2024

DETIKINDOENSIA.CO.ID, NTT – Perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Provinsi NTT kali ini menarik perhatian banyak kalangan. Tidak ketinggalan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan Anti Korupsi berani menunjukan diri sebagai pemimpin pembawa perubahan. Salah satunya Gabriel Goa, Pria Kelahiran Flores, 25 Maret 1967 itu.

Gabriel Goa mengambil Sikap maju di pilgub ini kemudian menjadi perbincangan serius, karena selama ini dikenal dalam urusan kasus-kasus Hukum dan Humman Tracffiking, namun berbeda kali ini. Salah satu motivasi besar yang tentu bisa diprediksi dari sikap Gabriel Goa adalah persoalan hukum dan perdagangan orang di NTT yang selama ini dia suarakan namun tak kunjung mendapat perhatian dan atensi serius dari kepemimpinan Gubernur NTT sebelumnya.

“Kita prihatin dengan NTT. Kita ingin NTT lebih baik dari sebelumnya. Perlu di ingat bawah dalam banyak kasus hukum di NTT tidak diselesaikan baik penegak hukum atau atensi pemeritah daerah. Termasuk juga tingginya kasus perdagangan orang. Kita inginkan NTT bisa bebas dari problem ini”, ungkap Gabriel di Jakarta, pada jumat (15/03).

Jaga Kelestarian Pulau-pulau Kecil, Ketua DPD RI Minta RUU Daerah Kepulauan Segera di Sahkan

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (detikindonesia.co.id)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI perlu segera disahkan. Tujuannya, agar bisa memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan memitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil.

Begitu kata Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menanggapi posisi RUU Daerah Kepulauan yang sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini.

“Saya meminta agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan, agar kita dapat segera melakukan pelestarian dan mitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil di Indonesia,” kata La Nyalla kepada wartawan, Selasa (10/10).

Dia menjelaskan bahwa ada sebanyak 55 pulau kecil di Indonesia mengalami kerusakan parah imbas eksploitasi tambang dengan 164 izin yang diberikan. Data ini dihimpun oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada tahun 2022.

Sementara Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, hingga 2011, ada 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam.

Sedang kajian Maplecroft tentang Indeks Dampak Perubahan Iklim mengurai, sekitar 1.500 pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2051.

“Tentu hal ini butuh keseriusan kita untuk segera melakukan mitigasi secara menyeluruh, agar kelestarian pulau-pulau kecil di Indonesia tetap terjaga. RUU Daerah Kepulauan menjadi salah satu jawaban atas hal tersebut,” kata La Nyalla.

Diduga Ada Konspirasi Jahat Antara Oknum KPU dan Bawaslu Halsel untuk Memenangkan Celag PKB

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALSEL – Komisioner KPU dan Bawaslu Halmahera Selatan (Halsel) diduga ikut mendukung salah satu calon legislatif (Caleg) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara.

Dugaan tersebut dengan cara untuk mengarahkan penyelenggara tingkat Desa sampai pada kecamatan agar melakukan kecurangan pada tahapan pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024.

Kecurangan itu untuk memenangkan caleg DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut satu (1) Daerah Pemilihan (Dapil) Halsel Berinisial MA alias Muksin Amri.

Hal itu diduga dilakukan dibuktikan dengan percakapan pesan WhatsApp dan Video yang berdurasi 3.55 detik oleh Komisioner KPU Rusna Ahmad mengintruksikan kepada anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Botanglomang untuk mengamankan suara Muksin Amrin (MA).

Kepada PPK Botanglomang Rusna mengatakan anggota panwas itu juga ketika mau pleno diarahkan untuk tidak lagi protes hasilnya.

“Panwas iyah-iyah saja. Bawaslu juga mau mengamankan PKB nomor satu di provinsi,” isi dugaan percakapan Rusna dan oknum PPK Botanglomang melalui Whatsapp yang viral pada Jumat 1 Maret 2024 sore kemarin.

Tak hanya itu, bahkan terlihat didalam percakapan ada foto Ketua Bawaslu Halsel Rais Kahar dan dugaan kuat Komisioner KPU Halsel Darmin H. Hasim yang dikirim ke Oknum PPK Botanglomang.

Foto Komisioner Bawaslu dan KPU itu terlihat Rais yang berpakaian kameja legan panjang sedang duduk.

Sementara Darmin diduga berbaring dengan menggunakan kaos oblong berwarna putih dan topi merah yang dikirim ke oknum PPK Botanglomang.

hal itu ditafsirkan sebagai upaya untuk menguatkan komitmen oknum PPK agar mengawal kepentingan caleg nomor urut satu dari PKB.

Sebelumnya, dugaan kecurangan Pemilu untuk memenangkan caleg tersebut juga diungkapkan sejumlah saksi partai politik.

Pasalnya dengan ditemukan adanya selisih suara dari hasil perhitungan pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) dengan daftar partisipasi pemilih.

Dugaan adanya selisih suara tersebut disampaikan oleh Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kecamatan Gane Barat Utara Berinisial MJ pada Jum’at 1 Maret 2024.

MJ mengaku adanya selisih suara dari hasil perhitungan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan daftar partisipasi pemilih.

Dirinya bahkan telah mengajukan keberatan waktu Pleno di Kecamatan Gane Barat Utara, karena dugaan kuat terjadi penggelembungan suara di Desa Gumira.

“Dalam bentuk penggelembungan itu, diduga kuat surat suara sisa yang pemilih tidak memberikan hak pilihnya itu dicoblos untuk mengarahkan ke salah satu partai politik (Parpol),” ujar MJ.

Ia bahkan menyatakan tidak semua Saksi Parpol itu mendapatkan legitimasi dari Partai Politik lainnya.

Pihaknya menduga bahwa terjadinya penggelembungan suara, karena para oknum penyelenggara ditingkat Desa membagikan surat suara sisa yang hanya terfokus ke satu Parpol yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Sebab, surat suara sisa yang tidak terpakai di Desa Gumira itu, sekira 100 lebih,” katanya.

Menurutnya, rata-rata partisipasi pada pemilih hampir semua Desa menurun yaitu diangka 60-70%. Tapi di Desa Gumira sendiri diangka yang cukup tinggi, sekira 90-95%.

Hal itu juga, lanjut MJ diperkuat dengan keterangan Saksi dari PAN dan Partai Gerindra ditingkat TPS di Desa Gumira.

“Saksi PAN beri keterangan disaat saya turun ambil Form. Kemudian diperkuat juga dengan keterangan dari Saksi Partai Gerindra,” pintanya.

Selain itu, Iksan Sidik Caleg DPRD Maluku Utara dipil Halsel dari PKB nomor urut 9 juga mengaku menemukan adanya perbedaan penghitungan perolehan.

Perbedaan perhitungan suara itu terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan hasil Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Botanglomang Halsel.

Iksan juga mengatakan, berdasarkan Formulir C1 Salin yang dikumpulkan disemua TPS se-Kecamatan Botang Lomang dan data yang diperoleh disemua TPS.

Menurutnya dari hasil perolehan suara di semua TPS sangat jauh berbeda dengan hasil rekapitulasi pada Pleno tingkat Kecamatan.

“Berdasarkan Dokumen C1 Salinan disemua TPS Kecamatan Botang Lomang itu saya memperoleh 135 Suara. Akan tetaapi hasil dari Pleno Kecamatan hanya 105 Suara,” Ujar Iksan pada Jumat 01 Maret 2024.

Olehnya itu, lanjut Politisi PKB untuk menjaga kepercayaan publik terhadap instansi penyelenggara Pemilu dan menjaga kemurnian pada hasil Pemilu 2024, Bawaslu Halsel harus dengan tegas menindaklanjuti dugaan temuan tersebut.

“Apabila terdapat kekeliruan dalam penghitungan suara, penyelenggara Pemilu mengembalikan perolehan suara Caleg dan suara Partai. Karena kehilangan 1 suara saja, tentu akan mempengaruhi hasil akhir,” pungkasnya

Sementara informasi yang diterima Klikfakta.id pada Selasa 27 Februari kemarin, saksi dari salah satu partai mengaku, banyak terjadi kelebihan suara dari jumlah partisipasi pemilih.

Kelebihan partisipasi yang terjadi pada beberapa TPS di sejumlah kecamatan, dan itu diduga dimainkan untuk menambah perolehan suara MA.

Untuk kecamatan yang diduga terjadi kecurangan Pemilu diantaranya Gane Barat Utara, Gane Timur, Makean Barat, Pulau Makean, Kayoa Selatan, da Botanglomang.

“Pengelembungan kurang lebih 2000 suara di beberapa kecamatan dan itu dilakukan untuk menambah suara Muksin,” ungkapnya.

Dia juga menyebut untuk membutikan itu bisa dibuktikan pada data plano perolehan suara.

Bahkan dugaan pengelembungan suara itu, lanjut Dia, dilakukan secara masif oleh penyelengara tingkat desa hingga kabupaten untuk menambah perolehan suara caleg tersebut.

Ia bahkan mengungkapkan, bahwa ada indikasi bekingan salah satu anggota Bawaslu oleh MA, kerena kasus serupa juga terdapat di sejumlah kecamatan.

“Kami berharap agar Bawaslu dan KPU Maluku Utara ambil alih kasus ini,” tutup.

Fraksi PSI: Calon Gubernur Jakarta, Kita Mencari Sosok Jokowi Baru

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta menilai Jakarta membutuhkan sosok Calon Gubernur yang dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti sosok Jokowi di tahun 2012 lalu. Kriteria tersebut mutlak dibutuhkan mengingat Jakarta akan masuk ke era baru setelah nanti tidak berstatus Ibukota kembali.

“Kita tentu ingat di tahun 2012, ketika pak Jokowi terpilih itu, pak Jokowi adalah seorang Gubernur yang menciptakan harapan sebenarnya kepada masyarakat, karena dia sosok yang sangat dekat dengan rakyatnya dan langsung memahami permasalahan yang ada,” tutur William.

Ia mengatakan, Jokowi merupakan sosok yang sangat dekat dengan rakyatnya dan langsung memahami permasalahan yang ada.

“Menurut saya, pemimpin yang langsung turun ke masyarakat, langsung memahami masalah yang ada di bawah. Dan untuk pertama kalinya saya kira seorang Gubernur itu sangat dekat dengan rakyatnya. Enggak ada batas ataupun enggak ada sekat,” kata dia.

Filosofi kepemimpinan Jokowi ketika memimpin Jakarta terbukti mendapatkan manfaat bagi masyarakat Jakarta saat ini, seperti MRT, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

“Program-program tersebut bisa lahir tentu karena Pak Jokowi paham permasalahan di masyarakat dan berani untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat,” lanjut William.

Fraksi PSI Jakarta juga akan segera mencari sosok Calon Gubernur yang dinilai mempunyai nilai yang sama dengan Jokowi dan juga mengerti permasalahan di Jakarta dan cara menyelesaikannya.

“Sebetulnya kami sudah melakukan hal ini di 2023 lalu dengan Rembuk Rakyat Jakarta yang menghasilkan nama Mas Gibran sebagai calon gubernur ideal menurut konstituen kami, namun Mas Gibran menerima amanah yang lebih besar saat ini, jadi kami akan segera mencari sosok yang tepat untuk menjadi Calon Gubernur Jakarta selanjutnya.” Tutup William.

Eratkan Silaturahmi, Pemuda Pancasila Maluku Utara Gelar Buka Bersama

DETIKINDONESIA.CO ID, TERNATE – Serangkaian ramadhan 1445 H, MPW Pemuda Pancasila (PP) Maluku Utara menggelar buka puasa bersama di Cafe Ecy Kelurahan Takoma, Ternate Tengah, Kota Ternate, Kamis (14/3/2024).

Bukber yang melibatkan seluruh jajaran pengurus, dan Srikandi PP Maluku Utara ini dipimpin langsung Ketua MPW PP Maluku Utara, Santrani Abusama.

Kepada Alafanews, Santrani mengharapkan agar bukber ini dapat menjadi ajang silaturahmi secara Organisasi dan antar umat beragama.

“Siaturahmi ini harus tetap terjaga. Jadikan ini sebagai momen penting karena saat lebaran nanti belum tentu bisa bertatap muka apalagi jika banyak yang mudik,” ucap Santrani.

Bakal Calon Wali Kota Ternate ini juga menghimbau jajaran pengurus agar tetap semangat dalam menjalankan roda organisasi dan kerja-kerja sosial.

“Saya harapkan utamakan program-program Organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tandasnya.

Golkar Persiapkan 1.040 Kadernya Bertarung di Pilkada 2024

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partai Golkar sudah mengeluarkan 1.040 penugasan untuk Pilkada 2024. Penugasan tersebut untuk bakal calon bupati hingga gubernur.

Partai Golkar sudah mengeluarkan lebih dari 1.040 penugasan untuk bupati, wali kota, gubernur, dan sekarang adalah persiapan untuk evaluasi,” kata Airlangga usai rapat pleno di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (10/3/24).

Airlangga mengatakan evaluasi tersebut nantinya akan mempertimbangkan hasil Pemilu 2024 yang baru selesai dilaksanakan.

Airlangga menyebut pihaknya juga menggelar survei terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024.

 

Jadi, ada beberapa calon yang maju ke DPR dan hasil suaranya signifikan, tentu kita akan melihat kelanjutan daripada mekanisme pilkada nanti. Oleh karena itu, dalam 3-4 bulan ke depan, Partai Golkar akan konsentrasi ke sana. Partai Golkar akan melakukan survei untuk pilkada,” ucap Airlangga.

Hasilnya, lanjut Airlangga, akan dipetakan kesiapan dari masing-masing calon. Airlangga menuturkan semua hal nantinya akan dievaluasi.

“Dari survei itu, nanti kita akan memetakan kesiapan dari calon. Dan ada calon yang sudah pileg menyatakan lanjut, ada calon yang sudah menyatakan tidak akan lanjut, dan ada calon yang baru, yang kemarin dalam pileg, angkanya tembus ratusan ribu, sehingga ini semua akan dievaluasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Airlangga juga berterima kasih kepada kader serta masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024.

Sehingga suara Partai Golkar secara nasional juga sudah menembua angka 15 persen dan kemenangan Golkar di 15 provinsi sudah sesuai prediksi awal.

 

Nah tentu berikut saya juga mengapresiasi apa yang diprediksi Partai Golkar bahwa Partai Golkar akan memperoleh kursi yang signifikan dan signifikan itu di atas 100. Dan dari hasil perencanaan yang disiapkan selama 2 tahun Alhamdulillah memberikan hasil karena suara Partai Golkar baik quick count maupun real count sudah berkisar 15 persen menjadi partai pemenang di 15 provinsi,” jelasnya.

“Kemudian dalam rapat juga kita membahas terkait dengan linieritas yang selalu menjadi catatan bagi Partai Golkar dan alhamdulillah dalam pemilu kali ini Partai Golkar pemilihnya linier DPR kabupaten/kota, provinsi dan nasional sekaligus juga linier dengan presiden yang diusung oleh Partai Golkar,” pungkasnya menambahkan.

Dilirik PKS, Helmi Umar Muksin akan Dampingi Bassam di Pilkada Halmahera Selatan

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALSEL – Helmi Umar Muksin atau Humanis masuk dalam radar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipersiapkan sebagai papan dua mendampingi Hassan Ali Bassam Kasuba dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan mendatang. Hal ini disampaikan Ketua DPW PKS Maluku Utara, Is Suaib saat diwawancarai media ini pada Kamis (14/3/2024).

Ketua PKS Maluku Utara, Is Suaib mengatakan bahwa Helmi Umar Muksin merupakan figur yang pernah mencalonkan diri di Pilkda Halsel tahun 2020 kemarin, Hal itu, membuat Helmi memiliki basis.

“Kita semua taukan, bahwa Helmi ini memiliki basis karena dia (Helmi) pernah mencalon diri di Pilkada Halsel kemarin. PKS tentu mempersiapkan Bassam paket dengan Helmi, tapi Politik ini dinamis, nanti kita lihat,” ujar Ketua PKS Maluku Utara, Is Suaib.

Suaib juga mengatakan bahwa, tidak menutup kemungkinan bahwa PKS akan berkoalisi dengan Partai Nasional Demokrasi atau NasDem pada pemilihan Kepala Daearah Halsel mendatang, karena Helmi merupakan figur dari NasDem.

“Semua bisa jadi bisa saja tidak, Politik ini Dinamis, tetapi yang pasti Helmi Umar Muksin masuk dalam radar PKS untuk calon wakil Bupati berpaketan dengan Bassam sebagai petahana Calon Bupati Halsel,” tegas Ketua PKS Maluku Utara, Is Suaib.

Izzuddin Alqasam Kasuba Melanggeng Menuju Senayan

DETIKINDONESIA.CO.ID, TERNATE – KPU Provinsi Maluku Utara akhirnya bisa merampungkan rapat pleno rekapitulasi dan perolehan kursi baik DPR RI, DPD, Pilpres, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota.Untuk DPR RI, hasil akhir menasbihkan 3 calon anggota DPR RI Dapil Malut terilih yakni Irene Yosiana Roba (Incumben/PDI P), Alien Mus (Incumben/Pertai Golkar) dan Izzuddin Alqasam Kasuba (PKS).

Munculnya nama putra Politisi kawakan Dr. H. Muhammad Kasuba ini bak sebuah kejutan.Dia pendatang baru dan politisi termuda Malut yang terpilih di Pemilu 2024.

Dilansir dari media siber Postimur, Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Malut yang alit  Al Qassam Kassuba dari PKS berhasil unggul dengan jumlah perolehan suara 32.426 suara pada hasil putusan Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Maluku Utara, Kamis (14/03/2023).

Di ketahui berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi tersebut. Al Qassam Kasuba di pastikan menduduki posisi kursi ke tiga Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara.

Mengapa tidak, jika lihat dari jumlah suara caleg DPR RI Dapil Maluku Utara untuk partai PKS, AlQassam Kasuba berada pada puncak perolehan suara.

Jumlah perolehan suara AlQassam Kasuba yang di himpun dari sepuluh Kabupaten/Kota:

1. Halmahera Barat  (534 suara)
2. Halmahera Selatan (26.175 suara)
3. Halmahera Tengah (116)
4. Halmahera Timur (138)
5. Halmahera Utara (1.377)
6. Kepulauan Sula (1.231)
7. Morotai (986)
8. Taliabu (120)
9. Ternate (1.357)
10. Tidore (392)
Total jumlah suara 32.426.

Untuk perolehan suara partai pada pleno rekapitulasi tingkat provinsi untuk DPR RI Dapil Maluku Utara PKS berada pada posisi ke tiga, dan mampu menggeser Partai GERINDRA, PAN PKB, NASDEM, DEMOKRAT, PERINDO.

Hasil ini tentu disambut gembira baik PKS, Izzuddin Alqasam Kasuba sendiri, spesial kaum Gen Z dan seluruh rakyat Maluku utara.

Bagi PKS, hasil ini merupakan capaian target partai merebut kembali kursi PKS DPR RI yang hilang dalam 2 kali pemilu.Segenap pengurus, caleg dan kader memang All Out merebut target yang dinilai masih rasional namun penuh tantangan itu.

Bagi Izzuddin Alqasam Kasuba, hasil ini adalah buah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas yang dibangun selama setahun terakhir.Bagi kaum Gen Z, terpilihnya Alqasam menandai spirit baru perpolitikan kaum Gen Z khususnya dan kaum muda pada umumnya bahwa kami juga busa bersaing dalam blantika perpolitikan nasional.Bagi rakyat Malut, terilihnya Alqasam bakal memberikan warna baru lembaga perwakilan DPR RI.

Izzuddin Alqasam Kasuba menyambut sukses ini dengan untaian ucapan alhamdulillah.

”alhamdulillah”singkat dia.

Hasil ini cukup menggembirakan karena ditorehkan diatas kertas suara kejujuran namun penuh tantangan.Betapa tidak, hasil yang diraih PKS di Hal-Sel harus melewati batu uji sanding data sampai tingkat C hasil namun pada akhirnya kejujuran PKS lah yang menang jua.

Terilihnya Izzuddin Alqasam Kasuba menandai anggota DPR RI yang ke 2 dari kabupaten Hal-Sel setelah H.Ghani Kasuba.

Rakyat Hal-Sel mulai dari pulau Makian sampai Obi tentu berbangga diri bahwa kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak dengan kekayaan SDA yang melimpah sudah sewajarnya terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan nasional tentang Maluku utara

Menkopulhukam Pastikan Hasil Rekapitulasi Suara Nasional Selesai Tepat Waktu

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA –  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan hasil rekapitulasi nasional akan selesai tepat waktu yakni 20 Maret.

“Masih tepat waktu, sesuai dengan undang-undang 35 hari setelah pencoblosan akan kita umumkan,” kata Hadi saat ditemui di kantor Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri menargetkan hasil rekapitulasi nasional akan rampung pada Senin 18 Maret mendatang. Menyambut hal itu, Hadi memastikan akan memantau proses rekapitulasi agar selesai tepat waktu.

Terkait adanya potensi demonstrasi menolak hasil pemilu yang mungkin terjadi jelang ataupun setelah rekapitulasi, Hadi menilai gelombang tersebut belum terlihat hingga saat ini.

Namun demikian, hal itu tidak mengendurkan pihaknya untuk tetap melakukan pengawasan dan penjagaan demi menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat.

“Ya kita masih melihat normal ya (situasi massa),” kata dia.

Sebelumnya, anggota KPU RI August Mellaz mengatakan ada kemungkinan proses rekapitulasi selesai pada Senin (18/3).

“Kalau target, kami malah selesai sebelumnya. Apakah mungkin nanti tanggal 18 Maret,” kata Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (13/5).

Dia menjelaskan bahwa KPU juga memantau proses rekapitulasi yang berada di tingkat kecamatan hingga provinsi. Kendati demikian, menurutnya, proses penghitungannya sudah mau selesai.

“Kami juga pantau yang ada di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung. Tapi relatif sekarang sudah selesai bagian akhir,” ujarnya.

Berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga hari ini (13/3), KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada delapan belas provinsi di tingkat nasional; yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara.

Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ini menyisakan 19 provinsi lagi dari 38 provinsi yang sudah selesai dihitung. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Mellaz menjelaskan apabila rekapitulasi penghitungan perolehan suara sudah selesai pada tingkat provinsi, biasanya mereka akan memberi jeda satu sampai dua hari untuk menyiapkan beberapa hal sebelum akhirnya bergeser menuju KPU RI.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Jangan Permainkan Suara Rakyat Papua

Foto: Sepi Wanimbo/istimewa (detikindonesia)

Foto: Sepi Wanimbo/istimewa (detikindonesia)

Oleh : Sepi Wanimbo – Ketua DPD – PPDI PPP

Alasan utama mengapa pemilihan umum ditambah dengan kata jujur, adil dan demokratis dibelakan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia ialah demi menjamin pemilu bebas dari kecurangan. Sayangnya, prinsip jujur, adil dan demokratis itu pula yang selalu menjadi persoalan dari pemilihan ke pemilihan. Upaya mewujudkan pemilu yang bersih dari perilaku kancung pun masih jauh pangan dari api.

Menghargai suara rakyat Papua, jangan bermain dengan suara rakyat karena suara rakyat Papua adalah suara Tuhan. Mengapa itu rakyat memilih atau memberikan hak suara sesuai hati nurani, jujur, polos, adil dan transparan memberikan dukungan hak suara kepada calon DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR – RI, DPD – RI, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Rakyat mengikuti pesta demokrasi sesuai aturan undang – undang dan jadwal Nasional yang dikeluarkan oleh KPU – RI bahwa seluruh Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada tanggal, 14 Februari 2024. Sehingga sesuai amana dan jadwal itu melakukan atau melaksanakan pemilihan umum dari Sabang – Merauke berjalan dengan baik.

Jadwal sudah mengatur semua bahwa untuk pencoblosan dan rekapan suara di tingkat TPS, KPPS setelah itu satu atau dua hari kemudian langsung mengantar kepada PPS, PPD Distrik petugas melaksanakan tingkat distrik mengawal semua proses pencoblosan, rekapan berjalan semua baik dan dari setiap TPS kampung semua mengantar hasil perolehan suara di PPD Distrik lalu melakukan pleno distrik satu atau dua hari langsung mengantar ke KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya KPU Kabupaten melakukan rekapan suara yang dimasukan dari setiap PPD distrik lalu jumlahkan keluar sebagai partai pemenan di tingkat Kabupaten, lalu untuk Provinsi KPU Kabupaten mengantar hasil hasil perolehan suara bagi calon DPRD Provinsi, DPR – RI, DPD – RI, Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Provinsi lalu calon DPRD Provinsi tetapkan sebagai partai pemena sesuai suara kemudian calon anggota DPD – RI, DPR – RI, Presiden dan Wakil Presiden dikirim kepada KPU – RI untuk tetapkan keluar sebagai partai politik pemenan sesuai perolehan suara dari setiap daerah, wilayah, dapil  masing – masing.

Fakta yang di lapangan kita melihat sampai saat ini ada beberapa Kabupaten Kota seperti Lanny Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Kabupaten Kota lain di tanah Papua. Dari PPD Distrik ini rekapan atau hasil pleno di tingkat distrik belum kasih masuk di KPU Kabupaten setempat, sementara batas waktu atau jadwal yang dikeluarkan oleh KPU – RI semakin hari, waktu tidak merasa waktu kerja sudah abis.

Penyelenggara tingkat distrik jangan bermain suara rakyat kecil dari setiap daerah pemilihan yang sudah mendukung kepada seseorang calon suara jumlah besar atau kecil mendorong itu sampai di tingkat penyelenggara Kabupaten karena PPD jangan bermain kepentingan seseorang, kepentingan pribadi karena sudah terlanjut menerima uang dari seseorang calon, mendapat perjanjian buat kerja tetapi ingat suara orang lain dikasih kepada calon yang lain berarti Anda menipu diri sendiri, Anda mempersulit masa depan, Anda memperpendek masa depan, Anda merusak nama baik dan menghancurkan nama baik hari ini untuk selamanya sebab nama baik rusak tidak bisa memperbaiki dengan semudah.

Petugas penyelenggara di tingkat Kabupaten Kota juga jangan bermain kepentingan partai politik tertentu untuk memenangkan seseorang tetapi bekerja sesuai hasil perolehan suara di lapangan itu tetapkan sebagai keluar partai pemenan di lapangan maupun partai kalah mendapat dukungan suara masyarakat. Ketika penyelenggara PPD, KPU bekerja dengan jujur, adil, transparan, baik maka seluruh rakyat akan disegani, dihormati dimanapun kalian berada.

Dampak  kerja kecurangan, buruk dan salah kebijakan artinya? suara calon lain dialihkan kepada calon lain sehingga sampai detik ini PPD tingkat distrik hasil pleno distrik belum kasih masuk di KPU Kabupaten. Dan hasil penetapan suara di tingkat distrik lain kasih masuk dengan perolehan suara sangat beda lalu KPU menerima hasil kerja mereka sehingga KPU sangat bisa mencurigakan bekerja sama demi kepentingan salah satu partai politik, atau memang benar menerima hasil kerja sesuai hasil perolehan suara di lapangan.

Gaja kebijakan, penyelenggara di tingkat PPD, KPU tidak transparan, tidak jujur, tidak adil, tidak terdidik, tidak terpelajar dan tidak profesional maka sasarannya rakyat kecil jadi korban pertumpahan darah, sampai nyawapun melayanh sia – sia saja kita bisa melihat realitas seperti di Lanny Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan Pegunungan Bintang.

Kerja tidak kejujuran sehingga sampai detik ini masih bermasalah di tingkat distrik maupun Kabupaten kita bisa melihat ada beberapa daerah seperti di Kabupaten Yahukimo, Tolikara dan Kabupaten lain meminta melakukan PSU artinya? Pemilihan ulang di tempat masing – masing yang bermasalah.

Saya melihat dari sekian Provinsi dan Kabupaten Kota terlebih khusus Papua Pegunungan melakukan pemilihan serentak sesuai jadwal Nasional berjalan lancar dan tertip saat ini yang menjadi masalah adalah di tingkat PPD distrik dan Kabupaten tetapi khusus PPD, KPU Kabupaten Nduga dan Mamberamo Tengah ini bekerja dengan jujur, transparan maka suara lapangan dari distrik naik ke KPU Kabupaten saat ini mereka sudah tetapkan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten selanjutnya KPU Provinsi dan KPU – RI lalu akan tunggu hasil keluar sebagai partai – partai pemenan di daerah pemilihan masing – masing daerah.

Kebijakan penyelenggara TPS, KKPS, PPS, PPD dan KPU juga bersama PANWAS Kabupaten Nduga, Mamberamo Tengah ini lajak mendapatkan apresiasi dan kedua kabupaten menjadi contoh baik buat penyelenggara di Kabupaten lain di Provinsi Papua Pegunungan mengapa itu karena mereka kerja sesuai jadwal Nasional, jujur, adil, transparan, lalu nomor satukan nilai – nilai kebaikan, kedamaian, kejujuran, dan keadilan ini sangat luar biasa maupun sebagai manusia mempunyai kekurangan sedikit ada tetapi baiknya semua proses rekapan suara dari lapangan sampai di tingkat distrik naik ke KPU Kabupaten pleno semua berjalan aman, tertip dan nyaman.

Bagi beberapa Kabupaten Kota yang bermasalah bekerjalah sesuai amana kitab Undang – Undang Nomor, 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum saya berpikir cara kerja yang baik semua sudah mengatur bagimana tinggal mempelajari lalu mengikuti saya ketika penyelenggara tegakan semua aturannya dengan benar maka semua proses bisa berjalan dengan baik tetapi tidak pelajari aturan yang sedang mengatur mereka maka aturan mengatur atau berbicara lain penyelenggara menterjemahkan, kebijakan lain istilah belajar lain main lain maka sasarannya akan mencurikan petugas penyelenggara sedang bermain kepentingan tertentu, juga akan jadi korban bagi rakyat kecil di daerah pemilihan masing – masing.

Sayang sekali suara Penduduk Orang Asli Papua, POAP. diberikan kepada calon anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR – RI, DPD – RI saudara – saudari Non – Papua. Untuk menduduki kursih parlemen di Daerah, Provinsi dan Pusat. Realitas terjadi di depan mata saya dan kita semua mereka mendapat dukungan dari rakyat Papua  tetapi tidak pernah berjuan hak – hak rakyat kecil di tanah ini lalu mereka hanya duduk, sante, menikmati, dengan keluarga. Hal – hal seperti ini Orang Asli Papua, OAP. Sadar diri, jangan menjua harga diri dengan nilai uang kecil tetapi menjaga harga diri itu lebih mahal dan nilainya sangat besar. Karena sampai saat ini kita ada di satu negara namun Orang Asli Papua, OAP. Tidak bisa bekerja atau menduduki kursi parlemen di luar Papua.

Bekerja dengan benar tidak bermain kepentingan partai politik tertentu itu sehat, baik dan benar karena Tuhan. Mengajarkan kepada kita manusia bahwa kita selama hidup di muka bumi ini wajib hukum bekerja sesuai ajaran dan Perintah Tuhan. Yang sudah ada di Alkitab dengan tujuannya semua manusia yang ada di bumi ini mendapat kebebasan hidup dan memiliki harapan kerajaan sorga. Dan tidak melakukan pelayanan sesuai perintah Tuhan maka Anda dan saya tidak mempunyai harapan masa depan.

Berbohon kepada saudara sendiri maka Anda sedang menterjemahkan diri Anda bahwa saya itu tipe seorang pembohon, penipu dan saat ini juga Anda berkata, bekerja dengan jujur maka Anda sedang menterjemahkan diri Anda itu saya seorag yang paling terjujur dalam kebijakan sesuai profesi, tangung jawab dan tugas yang ada di pundak Anda sendiri.

Ingat orang dari luar Papua tidak akan pernah datang membangun di tanah Papua pasti mereka akan datang dengan tujuan visi yang berbeda setelah mereka datang bekerja ditanah ini tetapi mereka akan kembali pulang kampung halaman daerah asal tetapi bagi Penduduk Orang Asli Papua, POAP. Ini dalam situasi apapun akan hidup di tanah ini sampai Tuhan Yesus datang ke dua kali sebab itu bekerja dengan benar, saling menjaga, saling mendukung, saling membangtu, saling menolong, saling kerja sama untuk memajukan daerah ini.

Jangan nyawa manusia Papua korban karena politik praktis karena Penduduk Orang Asli Papua, POAP. semakin berkurang kita bisa melihat jumlah Penduduk Orang Asli Papua, POAP. Saat ini kira – kira 4, 35 jiwa itupun jumlah keseluruhan jika dipila – pilahkan Non – Papua dengan Penduduk Orang Asli Papua, POAP. sudah sangat berkurang tidak salah 2, 35 sekian atau 1, 35 sekian. Maka bagi Penduduk Orang Asli Papua, POAP. Sadar diri jangan saling membunuh tetapi budayakan kita  saling menjaga satu sama lain.

Satu nyawa manusia Papua korban harganya sangat mahal mengapa itu satu nyawa manusia hilang itu kita tidak bisa mengantikan dengan manusia juga tidak bisa membeli manusia sama seperti korban di toko, kios, ruko dan pasar yang kita bisa membeli adalah bahan – bahan kebutuhan manusia sehingga setiap kali pesta demokrasi lima tahun sekali jangan ada pertumpahan darah manusia tetapi menjaga manusia Papua secara utuh.

Tuhan mengajarkan kepada kita semua sangat jelas bahwa jangan membunuh manusia, jangan mencuri dengan alasan apapun tetapi masih saja lukukan hal itu silahkan baca, ( Keluaran 20 : 3 ).

Selamat membaca saudara – saudariku semua Tuhan Yesus memberkati.

Wakil Walikota Muhammad Sinen Resmi Buka Musrenbang RKPD Kota Tidore Kepulauan

Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat membuka Musrenbang RKPD Tahun 2025

Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat membuka Musrenbang RKPD Tahun 2025

DETIKINDONESIA.CO.ID, TIDORE – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025 dengan mengusung tema “Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Peran UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif” resmi dibuka oleh Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota, Kamis (14/3/2024).

Mengawali sambutannya Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen berharap, agenda ini tidak sekedar menjadi agenda rutin pemenuhan regulasi, tapi benar-benar dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Seluruh target yang telah dirancang dalam dokumen RPJMD harus dapat dipenuhi melalui perencanaan pembangunan tahunan di dalam dokumen RKPD. Pemenuhan target kinerja tersebut, akan menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan,” Ucap Muhammad Sinen.

Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini menambahkan, tema pembangunan RKPD yang dirancang pada tahun 2025, diarahkan pada Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Peran UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif.

Tema pembangunan ini diharapkan dapat memperkuat dan mendorong fokus peningkatan kapasitas perekonomian daerah yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, penghapusan kemiskinan, adanya kesempatan kerja yang lebih luas, dan meningkatnya pendapatan masyarakat.

“Untuk itu, menjadi perhatian bagi seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan agar dapat saling sinergi dalam upaya mewujudkan kebijakan pembangunan di tahun 2025,” Imbuh Muhammad Sinen.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tidore Kepulauan Saiful Bahri Latif dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang RKPD ini dilaksanakan selama satu hari dihadiri oleh Forkopimda Kota Tidore dan diikuti oleh Para Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, Pimpinan OPD, Camat, Pimpinan BUMN, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Kepentingan Strategis lainnya.

Pelaksanaan Musrenbang tahun ini akan diisi beberapa materi dalam rangka penguatan perencanaan, pematerinya meliputi; Perencana Ahli Utama Bappenas RI Bapak Supriyadi, S.Si.,MT terkait prioritas pembangunan nasional dan Sekretaris Bappeda Provinsi Maluku Utara Bapak A. Yasin Hayatudin, SE.,M.Acc terkait Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Pemilik Sianida 19 Ton Bakal di Laporkan ke Kemendag dan Polri

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALSEL – Mungkin masih segar dalam ingatan Masyarakat Halmahera Selatan dengan adanya Polemik 19 Ton Sianida milik Nicholas pada beberapa bulan lalu yang di telusuri legalitasnya oleh pihak Polres Halmahera Selatan.

Diketahui 19 ton sianida tersebut ketika di lakukan penyelidikan oleh polres Halmahera Selatan di ketahui Milik Nicholas Melalui CV. Surya Semesta Sakti yang terdaftar dalam sistem Online Single Submision (OSS) sehingga penyelidikan di hentikan.

Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Aditya Kurniawan pada 26 Januari 2024 lalu menjelaskan, penyelidikan terkait pendistribusian 19 sianida di hentikan karena memiliki izin perdagangan.

“Dari hasil konfirmasi dengan pihak Kementerian Perdagangan ternyata CV. Surya Semesta Sakti adalah satu satunya yang memiliki izin perdagangan Bahan Berbahaya Sianida di Maluku Utara,” Kata Kapolres.

“Olehnya itu atas dokumen izin yang di miliki PT. Surya Semesta Sakti sehingga proses penyelidikan terkait dugaan pendistribusian Bahan Berbahaya secara ilegal sebagaimana pasal 106 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, di hentikan karena tidak mencukupi alat bukti,” Lanjut Kapolres.

Terkait pengguna akhir dan peruntukan Bahan Berbahaya sianida, Kapolres menjelaskan itu adalah kewenangan Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Halmahera Selatan untuk menindak lanjuti kemana sianida itu di gunakan.

Sementara itu, menurut Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Maluku Utara, Akmal Kadir, dari Tanda daftar gudang untuk menampung sianida tersebut di ketahui beralamat di desa Laiwui Kecamatan Obi.

“Sekalipun izinnya sebagai distributor terdaftar atau distributor besar dari Kementerian perdagangan melalui sistem Online Single Submision (OSS). Namun, pengawasanya tanggung jawab instansi terkait yang ada di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten,” kata Akmal Kadir ketika di hubungi melalui via TLP beberapa waktu lalu.

Akmal juga menjelaskan bahwa di dalam Permendag Nomor 7 Tahun 2022 juga sudah ditentukan bahwa pengguna akhir harus di perjelas peruntukannya. Pengawasan Barang Berbahaya (B2) seperti Sianida memang butuh kolaborasi.

“Dalam pengawasan Bahan Berbahaya, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten harus berkalaborasi dengan kementerian untuk membentuk tim terpadu agar pengelolahan Bahan Berbahaya sesuai dengan peruntukannya,” imbuh Akmal.

Meski tanpa dokumen Pengguna Akhir (PA) dan peruntukannya 19 sianida tetap saja di biarkan tampa pengawasan dibawa ke lokasi di salah satu tambang rakyat di Anggai kecamatan Obi Halmahera Selatan.

Atas dugaan tanpa memiliki dokumen pengguna akhir dan peruntukan 19 ton sianida milik Nicholas bakal di laporkan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) Di dan Mabes Polri.

Hal ini di benarkan Yusman Arifin kepada media ini Rabu, 13 Maret 2024, bahwa dirinya di hubungi untuk di minta mendampingi laporan dugaan penggunaan bahan berbahaya dan peruntukan jenis sianida di Halmahera Selatan.

“Iya benar saya di hubungi oleh salah satu komunitas peduli lingkungan di Halsel untuk mendampingi laporan penggunaan dan peruntukan bahan berbahaya yang di duga tanpa memiliki dokumen” Ungkap Yusman.

Pengacara yang juga mantan Ketua DPRD Halmahera Selatan itu juga mengaku dirinya sudah di kirim file hasil investigasi terkait keberadaan 19 ton sianida di Halmahera Selatan namun ada beberapa poin yang perlu di lengkapi dan bila mana suda di berikan kuasa kepadanya maka dalam bulan ini sudah bisa di laporkan” Tutup.

 

Memasukin Era Digital AI, Zyrexindo Luncurkan Produk Zyrex Maveric AI dan Gaming Series

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Zyrex Indonesia secara resmi meluncurkan lini produk terbaru bernama The Maveric AI & Gaming Series. Acara peluncuran ini diadakan di Lavva Plaza Senayan, Rabu (13/3/2024) dengan mengangkat tema “Zyrex Maveric AI: Redefining Business and Gaming Legends”.

Melalui peluncuran ini, Zyrex berupaya meredefinisi standar dalam dunia bisnis dan gaming dengan menghadirkan solusi yang menggabungkan Artificial Intelligence (AI) dengan performa luar biasa. The Maveric AI: Redefining Business and Gaming Legends menggambarkan semangat inovasi Zyrex Indonesia dalam menghadirkan produk-produk yang tidak hanya unggul dalam
performa, tapi juga memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penggunanya.

Adapun produk yang dikeluarkan Zyrex terdiri dari AI Laptop, PC, dan Server yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional bisnis yang membutuhkan kecepatan, kehandalan, dan kecerdasan dalam setiap tugas yang dilakukan. Serta bagi para Legend gamer yang menginginkan permainan gaming secara maksimal.

Dengan menggabungkan teknologi AI serta desain inovatif, Zyrex Maveric menawarkan paradigma baru dalam industri Laptop, PC, dan Server. Zyrex Maveric dilengkapi dengan prosesor terbaru, tercepat, dan paling canggih yang mencapai 24-core. Teknologi tersebut menyediakan kecepatan komputasi kilat yang dapat menangani algoritma AI yang kompleks dengan mudah. Zyrex Maveric menjamin para pengguna dapat bekerja dengan lancar dan terbebas dari lag, termasuk ketika sedang menjalankan model pembelajaran mesin yang membutuhkan data intensif atau komputasi kompleks berkecepatan tinggi.

Produk unggulan dari peluncuran ini adalah Laptop Maveric Ultra X dibekali dengan processor Intel Core i9 generasi 14, dengan arsitektur hybrid Intel Performance yang memberikan peningkatan performa dalam berbagai tugas berat, dipadu dengan GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 sehingga menjadi Laptop dengan kecerdasan buatan (AI) tercepat di dunia.

Laptop Maveric juga memiliki liquid metal cooling mechanism selayak Liquid Cooling yang ada dalam Desktop PC, bahkan dapat disambungkan dengan accessory external cooler box yang diibaratkan seperti radiator mobil untuk tetap menjaga performa Laptop saat bekerja secara maksimal. Panel layar laptop ini memiliki refresh rate tertinggi (240Hz) sehingga mampu memberikan pengalaman terbaik untuk bermain game, membuat desain grafis dan mengedit video.

Sementara itu, produk unggulan kedua Zyrex yaitu PC Maveric dengan spesifikasi yang dapat dikonfigurasikan untuk menyesuaikan kebutuhan AI dan Gaming yang makin meningkat. Setiap komponen yang ada ditawarkan dengan teknologi dari CPU, GPU, Memori, Penyimpanan, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan spesifikasi dan anggaran keuangan konsumen. Ini seperti ala-carte fine-dining menu pada dunia Teknologi Informasi.

Server Maveric menyediakan beberapa prosesor Intel XEON Scalable Generasi ke-4 yang berjalan secara pararel dengan GPU dan dapat dikonfigurasikan hingga 9TB Random Access Memori serta tersedia 25 slot HDD/ SSD sehingga menjadikannya Server AI paling canggih yang tersedia saat ini.

Presiden Direktur PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk, Timothy Siddik dalam acaraa tersebut mengatakan sangat bangga dengan produk terbarunya yang diberi nama Zyrez Maveric sebagai teknologi terbaru dengan kecepatan tertinggi serta tercanggih di dunia digital yang pasti sangat di minati para gamer.

“Kami bangga dengan menghadirkan Zyrex Maveric, sehingga masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pemilik pertama komputer dengan teknologi terbaru, tercepat, dan tercanggih di dunia. Anda dapat melakukan pemesanan dengan pre-order langsung di website kami. Peluncuran Maveric ini menjadikan tonggak sejarah penting bagi Zyrex, bahkan bagi Indonesia. Kami yakin Zyrex Maveric akan menjadi game-changer dalam industri teknologi dan mendorong Indonesia mencapai era baru kecerdasan buatan (AI) dan gaming,” ujar Timothy Siddik saat peluncuran produk barunya.

Dalam acara peluncuran ini, para tamu undangan dan media mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung dan mencoba produk-produk terbaru dari Zyrex Indonesia. Selain itu, ada sesi diskusi dan presentasi dari para ahli industri tentang perkembangan terbaru dalam teknologi AI, serta bagaimana hal ini akan mempengaruhi masa depan bisnis dan gaming.

Zyrex Maveric tidak hanya menghadirkan serangkaian produk produk AI, tapi juga memberikan layanan konsultasi dan workshop AI secara periodik maupun one-on-one untuk membantu para klien lebih mudah mengimplementasikan AI diperusahaannya. Dengan demikian, Zyrex Indonesia berharap dapat mengambi bagian dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara digital yang mampu bersaing secara global. Melalui komitmen bersama dalam meningkatkan akses digital dan memanfaatkan kecerdasan buatan, Indonesia siap menyongsong masa depan digital yang cerah dan berkelanjutan.

Petani di Langkat Diserang Harimau Sumatera saat Panen Cabai

DETIKINDONESIA.CO.ID,LANGKAT – Seorang Petani bernama Jerimia Peranda Ginting (25) warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara diserang harimau Sumatera saat memanen cabai di ladang.

Insiden tersebut terjadi tepatnya di Barak Itir Dusun V Aman Damai, Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lepan, pada 11 Maret 2024, Pukul 17.30 WIB.

Hal itu diungkapkan Kapolsek Pangkalan Berandan, AKP Irwanta Sembiring SH, MH melalui Kasi Humas Polres Langkat, AKP Rajendra Kusuma kepada wartawan, Selasa (12/3/2024).

“Benar adanya peritiwa seorang pria petani, Jerimia diserang harimau Sumatera liar, saat memanen cabe,” kata Rajendra.

Menurut kronologis yang disampaikan, AKP
Rajendra Kusuma, korban (Jerimia) diserang binatang liar harimau Sumatera. Kedua orangtua korban, Ramli Ginting dan Lela Inderiyani pun memberanikan diri menghalau harimau dengan kayu dan parang.

Sambungnya, sehingga harimau melepaskan korban. Lalu harimau berlari semak-semak ke kawasan Taman Nasional Gunung Louser (TNGL).

“Akibat serangan binatang liar, korban alami luka gigitan bagian leher, kepala dan tangan. Kondisi korban saat itu masih sadar dan selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Bidadari Stabat untuk perawatan dan tindakan medis,” ketus Rajendra.

AKP Irwanta melalui Polsek Bhabinkamtibmas menghimbau, agar warga tetap waspada beraktivitas diareal berbatasan dengan kawasan Taman Nasasional Gunung Lauser (TNGL).

“TNGL merupakan tempat ekosistem binatang liar jenis harimau yang populasinya semakin langka. Dengan berkordinasi instansi terkait diharapkan agar binatang liar tidak keluar dari kawasan habitatnya dan tidak masuk kawasan warga,” tutupnya.

Praktisi Hukum Sebut Oknum KPU dan anggota PPK terima Uang dari Caleg Harus diproses Hukum

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALSEL – Praktisi Hukum Roslan SH, mendesak Komisioner Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) agar menindak tegas oknum Komisioner KPU dan anggota PPK Kayoa Utara yang menerima uang dari salah satu Caleg partai Nasdem nomor urut 2, dimana tindakan tersebut merupakan pelanggaran kode etik.

Roslan Mengatakan, Terkait adanya dugaan Oknum Komisioner KPU Halmahera Selatan (Halsel) yang menerima sejumlah uang dari salah satu calon DPRD kabupaten dapil Halsel yang sudah menjadi perhatian publik, karena itu bawaslu setempat harus bersikap tegas.

“Menurut kami, sekalipun telah diklarifikasi langsung oleh oknum tersebut akan tetapi hal tersebut harus tetap dilakukan proses hukum oleh pihak Bawaslu sebagai bentuk temuan di lapangan, karena dengan proses hukum di tingkat Bawaslu ini, semua akan diketahui secara terang dan pasti, apakah pemberian uang tersebut merupakan pinjaman antara kedua belah pihak atau justru sebaliknya, oleh karena itu pihak Bawaslu tidak boleh tinggal diam karena hal ini sudah menjadi perhatian publik”, Jelasnya.

Roslan juga mengatakan salah satu oknum KPU ini juga harus dilaporkan ke DKPP untuk dapat diketahui apakah perbuatan yang dilakukan melanggar kode etik dalam pelaksanaan pemilu atau tidak. Hal ini penting agar menjadi pelajaran bagi siapapun nantinya yang akan duduk menjadi penyelenggara pemilu kedepannya.

“Intinya bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berbeda dengan perbuatan yang bertentangan dengan tindak pidana pemilu”, Tutupnya.

Pemerintah Malut Diminta Memperhatikan Pedagang Sapi Lokal Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1445 H

DETIKINDONESIA.CO.ID, TERNATE – Indonesia merupakan salah satu negara pengomsumsi daging sapi terbanyak di dunia. Kebutuhan masyarakat akan daging, terutama sapi dan kerbau, diperkirakan akan meningkat pada bulan suci Ramadhan 1445 H/2024.

Plt. Ketua Asosiasi Pengusaha Sapi dan Kerbau (APSAKU) Provinsi Maluku Utara Arman Rajak dan juga selaku Ketua Buruh Maluku Utara (Serikat Buruh Garda Nusantara Provinsi Maluku Utara) mengatakan Pemerintah harus memperhitungkan secara cermat berapa banyak yang harus masuk untuk memenuhi kebutuhan daging dibulan Ramadhan 1445 H/2024 di Maluku Utara khususnya Kota Ternate, sebab harga danging di pastikan naik dari 140 ribu sampai dengan 150 ribu.

Lanjut Arman, Jika kebutuhan sapi lokal masih kurang dan belum menunjang kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah mengambil langkah strategis dan akurat untuk kebutuhan masyarakat. Artinya jangan dulu berpikir bagimana mengimpor daging yang berdampak pada pedagang dan petani Maluku Utara

Pemkab Buru Selatan Kembali Jalin Kerjasama Dengan Media Detik Indonesia

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan kembali menjalin kerjasama dengan PT. Media Detik Indonesia (MDI Group). Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) oleh Kepala Perwakilan Buru Selatan di Jakarta Aidil Akbar dan Direktur PT. Media Detik Indonesia Muliansyah Abdurrahman di Mall Kalibata City Jakarta, Kamis (07/3/2024).

Bupati Buru Selatan menyampaikan melalui pesan singkat yang diterima detikindonesia.co.id, menyambut baik kerjasama tersebut. Ia meyakini bahwa dengan adanya kerjasama akan memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi kedua belah pihak dalam hal pemanfaatan dan pengembangan sumber daya bersama melalui teknologi digital khususnya di Wilayah Kab. Buru Selatan.

“Dari kerjasama ini, semoga mampu meningkatkan penyebarluasan informasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang visi misi pemerintah, program prioritas, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Kab. Buru Selatan,” kata Bupati dikutip dari pesan singkatnya, Jum’at (08/3/2024).

Sementara itu, Direktur PT. Media Detik Indonesia Muliansyah Abdurrahman mengungkapkan bahwa kerjasama antara MDI Group dan pemerintah Kab. Buru Selatan telah berlangsung lama karena menurutnya potensi Kab. Buru Selatan sangat bagus dan sangat disayangkan apabila potensi tersebut tidak terekpose ke luar.

“Kerjasama MDI Group dan Pemerintah Kab. Buru Selatan sudah terjalin sejak beberapa tahun terakhir, kami menilai kerjasama ini layak melihat potensi Kab. Buru Selatan sangat luar biasa, mulai dari pembangunan, SDM, SDA, dan potensi pariwisatanya, oleh karena itu dengan kerjasama ini kami berharap eksposure potensi Buru Selatan bisa dilirik oleh masyakat baik itu lokal maupun mancanegara”, jelasnya.

PKB Ajak PSI dan Golkar Untuk Koalisi Usung Hj Eka Dahliani Maju Pilkada Halsel

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALSEL – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap berkompetisi di Pilkada Halmahera Selatan (Halsel) tahun 2024, setelah hasil pleno rekapitulasi suara di KPUD, PKB memperoleh lima kursi di DPRD Halsel.

Hal ini disampaikan Ketua DPC PKB Halsel, Muslim Hi Rakib, Jumat (8/3/2024) saat mengahadiri acara peresmian resto taping inana milik Dana Sidik di Desa Tomori.

“Pastinya PKB punya figur di Pilkada Halmahera Selatan 2024, salah satunya Ibu Eka Dahliani,” ungkapnya.

Muslim mengatakan, PKB dengan perolehan lima kursi di DPRD Halsel, tentunya maju sebagai papan satu di pilkada Halsel.

Untuk itu, sejumlah partai telah dijajal untuk berkoalisi di pilkada nanti. “Kalau untuk partai koalisi yang diajak saat ini baru Golkar dan PSI,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPW PKB Maluku Utara, Jasri Usman pada Kamis (15/12/2023) lalu, mengatakan stelah kepergian mendiang Usman Sidk, PKB memilih sejumlah figur pengganti untuk bertarung di Pilkada Halsel, diantaranya nama Eka Dahliani Abusama.

“Beliau (Hj Eka Dahlian Abusama) juga salah satu figur yang kita siapkan untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita mendiang Usman Sidik,” ungkap Jasri.

Meski keputusan tersebut belum diputuskan secara resmi, namun Jasri menyebut Hj Eka Dahliani masuk dalam daftar figur PKB pada Pilkada Halmahera Selatan.

Selain Hj Eka Dahliani Abusama, nama yang saat ini bermunculan seperti Ketua DPD PKB Halsel Muslim Hi Rakib dan Ketua IKA PMI Maluku Utara Asmar Bani juga jadi figur pilihan PKB.

“PKB siap mengantarkan siapa saja, PKB punya sumber rekrutmen itu internal struktur ada di juga di badan eksternal seperti NU dan badan otonom nya,” Tutup.