Bukti Kegagalan Presiden Ir. Joko Widodo Data dan Fakta di Lingkungan Menko Marves Luhut Panjaitan. (Perikanan, Perhub, PUPR, Meninvestasi, Pariwisata)

Rabu, 12 Januari 2022 - 07:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh:Natalius Pigai

Penulis Adalah: Kritikus/ Aktivis Kemanusiaan

Minggu lalu saya kritik Luhut Binsar Panjaitan Menteri tidak berprestasi tapi penuh Kontroversi. Pernyataan ini viral dan mengundang banyak reaksi, para pengkrtik menanggapi postif namun pendukung pemerintah tidak mempercayai pernyataan tersebut. Saya menganggap pro dan kontra wajar karena narasi yang belum ditunjukkan dengan bukti-bukti otentik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai aktivis yang berpengalaman di bidang pemerintahan selama 18 tahun sebagai PNS/ASN, Staf Khusus Menteri, Pejabat Fungsional dan Struktural. Kita tidak sekedar memahami substansi dan narasi humanisme, narasi politik dan pemerintahan. Kita memahami Rancangan dan Kebijakan pembangunan teknokratik.

Semua terpotret secara gamblang. Seberapa jauh daya jelajah kemampuan dan kapasitas dalam pengelolahaan negara. Ternyata punggawa politik di negeri ini hanya mampu melahirkan pemimpin below stand, pemimpin yang disuruh lari 10 km namun kemampuannya hanya bisa menempu 5 Km. Berikut sederet bukti kegagalan pembangunan Joko Widodo di bawah koordinasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan:

1. Luhut Gagal di Tata Niaga Sektor Maritim

Tahun 2019, untuk sektor perikanan terbukukan Rp 600 miliar dan tahun 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) dari sektor perikanan mencapai Rp. 600,4 miliar atau 66,69 persen dari target tahunan Rp900,3 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jaman Susi pendapatan sektor kelautan membukukan 900 miliar. Padahal sumber resources laut kita bisa mencapai Rp 38 triliun. Sedangkan uang negara yang di pakai di sektor ini rata-rata 6 trilyun rupiah per tahun. Artinya Luhut gagal menjalankan tata niaga di sektor maritim.

Baca Juga :  Catatan Hari Jadi Tidore: Dari Pertempuran Uclés Ke Revolusi Nuku

2. Luhut Berkawan ke MNC Tapi Gagal Tata 1000 PETI Bumi Putera

Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang seperti Batubara, Timah, Bauksit, Nikel, Tembaga, maupun Emas, terdapat fakta bahwa Indonesia juga tempat yang ramai dengan kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang masih dikenal sebagai PETI (Pertambangan Tanpa Izin). Namun Luhut gagal revitalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang sebagian telah berusia ratusan tahun tersebut dianggap merugikan negara karena statusnya yang tanpa izin, tidak membayar royalti, menyebabkan keresahan sosial dan merusak lingkungan. Jumlah mereka mencapai lebih dari 1.000 lokasi di berbagai daerah di Indonesia, dan kegiatan mereka menjadi gantungan hidup bagi sekitar 2 juta warga Indonesia.

Hasil-hasil pertambangan di Indonesia yang sebagian (besar) kemudian diekspor tersebut diproduksi di pertambangan-pertambangan modern berskala besar seperti Freeport Indonesia (tembaga) di Papua, Vale (nikel) di Sulawesi Selatan, PT Aneka Tambang (bauksit; dulu di pulau Bintan-Kepulauan Riau, dan sekarang di Kalimantan Barat), PT Timah (timah) di Bangka Belitung, PT Kaltim Prima Coal atau Adaro (batubara) di Kalimantan Timur, dst. Sebagian dari mereka adalah perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan lain dunia. (Sumber: Hanan Nugroho, Bappenas 2020).

Keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko yang maritim dan investasi yang membawahi Kementerian Pertambangan dan Energi dimana Perusahan miliknya PT. Toba Sejahtera ikut berinvestasi dalam pengelolaan Blok Wabu Papua cenderung subjektif dan menyalahi aturan hukum dan moral. (Sumber: Walhi dan Kontras 2021)

Baca Juga :  Presiden RI Jokowi Dan Percepatan Pembangunan & Pemajuan Kepulauan Nias

3. Pariwisata Jeblok

Pada Tahun 2019 tercatat sebanyak 16,11 juta wisman memasuki Indonesia, naik 1,88 persen dari 2018. Dari belasan juta tersebut, sebanyak 6,2 juta mendatangi Bali. Namun karena Covid-19 kunjungan wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk tahun 2020 berjumlah 4.052.923 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 74,84% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 16.108.600 kunjungan.

Sementara Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali selama 2020 tercatat turun 83,26 persen dibandingkan tahun lalu (year on year/YoY). Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali selama 2020 menjadi yang paling rendah selama 10 tahun terakhir dengan jumlah mencapai 1.050.505 kunjungan. (Sumber: BPS Bali 2021).

Kesalahan paling besar Joko Widodo dan Menko Luhut adalah sedari awal seharusnya lokalisir wilayah destinasi wisata seperti Bali, NTB, NTT dan DIY untuk meningkatkan herd imunity hingga 70% ke atas sehingga lalu lintas wisata terkontrol. Kebijakan penangan Covid yang tidak cakap dan berkualitas menyebabkan iklim usaha di sektor pariwisata terbengkalai. Empat sub sektor di bidang industri pariwisata seperti perhotelan, food & Beverage serta wisata alam dan taman hiburan (rekreasi) terimbas karena salah penanganan.

4. Garuda Nyaris Bangkrut

Maskapai penerbangan nasional PT. Garuda Indonesia diambang kebangkrutan. Kondisi flag carrier Garuda Indonesia saat ini berada di ambang kebangkrutan, di mana kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional. Salah satu faktornya adalah adanya beban masa lalu terkait pengadaan pesawat dan mesin yang dilakukan oleh direksi di masa lalu dalam pemerintahan Joko Widodo. Bahkan dampak dari tidak terkelola maksimal beberapa potensi lini bisnis di antaranya, captive market corporate account atau semua perjalanan dinas instansi pengguna APBN dan Non APBN, lini bisnis kargo, dan lini bisnis charter. Akibatnya Garuda Indonesia telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari total karyawan pada 2019 sejumlah 7.900 telah berkurang 2.000 karyawan pada 2020 dan saat ini di tahun 2021 sedang dalam proses PHK yang direncanakan berkurang lebih dari 1.000 karyawan.

Baca Juga :  Kok Senayan Pada Diam?

Seharusnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan secara maksimal menyelamatkan dengan tata kelola semua perjalanan dinas instansi pengguna APBN dan Non APBN, lini bisnis kargo, dan lini bisnis charter.

5. Investasi Menurun Sejak 2018

Berdasarkan Data BPS 2021, Investasi di Indonesia sejak tahun 2018 tidak mengalami peningkatan, jika dilihat dari data BPS menunjukkan Investasi di Indonesia tiap tahun mengalami penurunan. Penurunan Investasi tersebut dapat dilihat berikut: 1). Tahun 2018 sebanyak 29 307,91 juta USD. 2). Kemudian tahun 2019 sebanyak 28 208,76 juta USD. 3). Pada tahun 2020 sebesar 28 666,30 juta USD. Jumlah investasi tersebut dilihat dari Penanaman Modal Asing baik dari USA, Kawasan Asia, Kawasan Afrika, Eropah dan Kawasan Amerika lainnya. Investasi asing juga hanya didominasi oleh Tiongkok dan Hongkong.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Bahasa Ibu Sebagai Identitas Orang Asli Papua
OAP Wajib Selamatkan Bahasa Ibu Sebagai Identitas Warisan Budaya
Wujudkan Budaya Politik Bersih dan Beretika dalam Pesta Demokrasi
Selamatkan Generasi Muda Papua Dari Ancaman Bahaya Alkohol Dan Narkoba
Apa Sandiaga Uno Ingin Menciptakan Mafia Sambil Menghancurkan Industri Pariwisata?
Pemimpin Rohani Harus Memiliki Hati Seorang Bapa
Capres dan Gagasan Masa depan Indonesia
Kaum Muda dan Gimik Politik 2024

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:37 WIB

Update Real Count KPU 16.00: Prabowo 58,84%, Anies 24,46%, Ganjar 16,70%

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:30 WIB

Sandiaga Uno Beri Sinyal Merapat Ke Koalisi Prabowo-Gibran

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:30 WIB

Soal Hak Angket, Jimly Asshiddiqie: Jokowi Tak Perlu Khawatir

Senin, 26 Februari 2024 - 18:22 WIB

Beras Premium Mahal dan Langka, Zulhas: Beli Punya Bulog

Senin, 26 Februari 2024 - 15:12 WIB

Update Real Count KPU 15.00 WIB: Prabowo 58,84%, Anies 24,44%, Ganjar 16,72%

Senin, 26 Februari 2024 - 13:14 WIB

Program Makan Gratis Resmi Dieksekusi 2025, Utang RI Dipastikan Membengkak

Senin, 26 Februari 2024 - 13:00 WIB

Usai Sidang Kabinet, Bahlil Tegaskan Makan Gratis Masuk APBN 2025

Senin, 26 Februari 2024 - 12:49 WIB

Tolak Pengajuan Hak Angket, AHY: Lebih Baik Mulai Rekonsiliasi Bangsa

Berita Terbaru

Foto: Sepi Wanimbo/istimewa (detikindonesia)

Teraju

Bahasa Ibu Sebagai Identitas Orang Asli Papua

Selasa, 27 Feb 2024 - 18:18 WIB

Nasional

Sandiaga Uno Beri Sinyal Merapat Ke Koalisi Prabowo-Gibran

Selasa, 27 Feb 2024 - 15:30 WIB