Capres dan Gagasan Masa depan Indonesia

Sabtu, 6 Januari 2024 - 10:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Nasarudin Sili Luli – Direktur Eksekutif Political Consultant and Strategic Champaign

Kampanye pilpres mengajak masyarakat memberikan penilaian yang kritis terhadap rencana kebijakan publik untuk lima tahun ke depan, bukan penampilan calon.

Kampanye para calon presiden-calon wakil presiden telah dimulai sejak 28 November 2023. Tiga pasangan capres-cawapres bersaing untuk memengaruhi opini publik guna meraih dukungan dalam satu putaran atau mungkin memperoleh dua putaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan waktu sekitar dua bulan bagi para calon untuk berkampanye dengan ketentuan tidak curang, tidak melakukan politik uang, menghindari isu SARA (suku, agama, ras, dan atargolongan), dan menekankan pentingnya suasana yang kondusif untuk menjaga keamanan serta stabilitas politik.

Dalam batasan kampanye yang telah ditetapkan, kampanye yang bersifat edukatif, rasional, bermartabat, dan progresif sangat diutamakan, antara lain dengan menyampaikan visi, misi, serta program-program yang diusung. Para capres-cawapres diharapkan dapat menyampaikan rencana mereka untuk lima tahun ke depan, termasuk bagaimana mereka akan memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan negara sebelumnya.

Ide-ide dari para capres-cawapres juga harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang memadai untuk membuat pilihan. Visi, misi, dan program-program dari para calon dalam pemilihan presiden (pilpres) menjadi landasan utama untuk melihat perubahan apa yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan.

Baca Juga :  Bawaslu Malut dan Kerawanan Abuse of Power

Dari segi regulasi, visi, misi, dan program-program yang diusung akan menjadi dokumen perencanaan resmi yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) jika salah satu dari calon presiden terpilih menjadi Presiden 2024-2029. Oleh karena itu, Pilpres 2024 akan menentukan arah kebijakan publik untuk lima tahun ke depan.

Inti kampanye pilpres adalah mengajak masyarakat atau pemilih untuk memberikan penilaian yang kritis terhadap rencana kebijakan publik untuk lima tahun ke depan. Rencana kebijakan di sini mengacu kepada program-program dari partai politik serta capres-cawapres. Sebagai contoh, program-program yang termaktub dalam Nawacita adalah program dari PDI-P yang menang Pemilu 2019, dan Joko Widodo yang diusung oleh PDI-P berhasil terpilih sebagai presiden.

Persepsi masyarakat terhadap capres-cawapres masih dominan digambarkan pada performance atau gaya atau karakter kepemimpinan atau penampilan pribadinya.

Baca Juga :  Generasi Unggul Indonesia Mengantarkan Peradaban Indonesia Unggul dan Maju Sejajar Negara Adidaya

Oleh karena itu, logika ”ganti presiden, ganti kebijakan dan program” memiliki potensi untuk memutus kesinambungan dari kebijakan atau warisan kebijakan sebelumnya. Meskipun demikian, hal ini perlu dipertimbangkan dengan berbagai aspek, termasuk kepentingan nasional yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk partai politik yang berbeda. Dalam situasi ini, pergantian presiden tidak selalu berarti penghentian kebijakan presiden sebelumnya, sepanjang substansi programnya memberi dampak positif untuk kemajuan negara ini.

Namun, pemahaman masyarakat secara umum terkait pilpres yang identik dengan kebijakan publik belum sepenuhnya dijelaskan sebagai bagian dari proses persaingan yang menekankan kualitas dari kebijakan publik yang diajukan.

Persepsi masyarakat terhadap capres-cawapres masih dominan digambarkan pada performance atau gaya atau karakter kepemimpinan atau penampilan pribadinya. Sebut saja, kepemimpinannya tegas, berpengalaman, atau ada yang memberikan penilaian karena ketampanannya, kecerdasan, piawai dalam pidato. Bahkan ada masyarakat memberikan penilaian karena berasal dari satu daerah yang sama atau karena memiliki iman yang sama.

Mengapa demikian? Kemungkinan karena realitasnya pemilih di Indonesia adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Kecenderungan masyarakat dalam orientasi dan sikap politiknya masih sangat sederhana, yaitu karena faktor, antara lain, pendidikan dan wawasan politik yang terbatas sehingga cenderung pilpres tidak dipahami dalam konteks perubahan politik dan perubahan substansi kebijakan.

Baca Juga :  Ngeri! Ketum Pemuda Pancasila Wajibkan Pilih Anies di Pilpres 2024

Dampak dari realitas masyarakat yang cenderung melihat pilpres sebatas pada penilaian terhadap sosok atau figur, bukan pada substansi kebijakan atau program, menyebabkan upaya calon capres-cawapres lebih fokus pada memengaruhi atau menggalang dukungan massa melalui metode yang tidak selalu berkaitan dengan perdebatan mengenai program atau visi Indonesia ke depan. Lebih sering, pendekatan ini didominasi oleh ajakan yang cenderung bersifat material, seperti pembagian atribut partai, seperti kaus, hiburan, kunjungan ke basis massa, dan pertemuan dengan tokoh-tokoh berpengaruh.

Pada Pemilu 2024 yang akan datang, kecenderungannya kampanye akan banyak mengedepankan kebiasaan model-model seperti tersebut. Atau, sekarang bermain opini melalui media sosial untuk saling menjatuhkan lawan politik, saling sindir, memanfaatkan pengaruh agama atau artis dalam memengaruhi massa, dan kemungkinan akan sedikit sekali mengampanyekan komitmen dan program yang berpihak kepada masyarakat luas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis :
Editor : MUFIK
Sumber :

Berita Terkait

Bahasa Ibu Sebagai Identitas Orang Asli Papua
OAP Wajib Selamatkan Bahasa Ibu Sebagai Identitas Warisan Budaya
Wujudkan Budaya Politik Bersih dan Beretika dalam Pesta Demokrasi
Selamatkan Generasi Muda Papua Dari Ancaman Bahaya Alkohol Dan Narkoba
Apa Sandiaga Uno Ingin Menciptakan Mafia Sambil Menghancurkan Industri Pariwisata?
Pemimpin Rohani Harus Memiliki Hati Seorang Bapa
Kaum Muda dan Gimik Politik 2024
Lukas Enembe Meninggal Akibat Sakit Bukan Dibunuh

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:55 WIB

Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:14 WIB

Sah! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4% Berlaku di 2029

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:28 WIB

MK Tegaskan Jadwal Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar November

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:44 WIB

Fraksi PSI Jakarta Meminta Dinas SDA Siaga Menghadapi Banjir Jakarta

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:56 WIB

Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis, Ini Respon Gibran

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:05 WIB

Selain Prabowo Ternyata Banyak Tokoh Pernah Terima Gelar Jenderal Kehormatan, Ini Daftarnya

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:04 WIB

Usai Lihat IKN, AHY: Saya Terpukau Mimpi Besar Presiden Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 - 10:35 WIB

Mabes TNI Ungkap Prabowo Tidak Dipecat Tapi Diberhentikan Dengan Hormat

Berita Terbaru