Di Papua Barat Daya, Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Kamis, 10 Agustus 2023 - 15:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Di Papua Barat Daya, Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (detikindonesia.co.id)

Di Papua Barat Daya, Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID, SORONG  –  Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat Daya, menggelar sosialisasi tata cara pembentukan produk hukum daerah dan E-Perda bertempat di Aston Hotel Kamis (10/08/2023).

Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian dan dihadiri Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Makmur Marbun.

Plt. Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat Daya Dr. (Can) Anace Nauw, SH., MH, mengatakan maksud kegiatan sosialisasi ini yakni perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang ditetapkan benar berkualitas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sesuai asas dan kaidah pembentukan perundang-undangan,” katanya saat menyampaikan laporan kegiatan.

Lanjutnya, tujuan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pembentukan produk hukum daerah.

Baca Juga :  PT. Kredit Plus Ternate Digugat Ke Disnaker Dan Pengadilan Negeri

Dalam rangka meningkatkan kualitas, efisiensi dan kreatifitas penetapan produk hukum daerah.

“Supaya tercipta produk hukum terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas istri Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso itu.

Peserta sosialisasi di antaranya, Kepala badan, dinas, pimpinan OPD, Kabag hukum dan kasubag perundang-undangan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya.

Pj Sekda Papua Barat Daya, Ir. Edison Siagian, ME, mengatakan, sudah ada Pergub nomor 12 tentang tata cara membuat produk hukum.

Produk hukum itu tentang kebijakan daerah tentang Perda, Perkada dan Keputusan Gubernur.

“Kenapa kita membuat peraturan Gubernur itu karena ini standar dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Pj. Sekda.

Baca Juga :  Ketua DPD RI Berharap Kader PP Konsisten Perjuangkan Pancasila Meski Duduk di Kursi Legislatif

Ia berujar acuan pembuatan produk hukum itu Permendagri 120 tahun 2018 atau Undang-undang nomor 13 tahun 2015.

Pengaturan-pengaturan katanya, harus mendasar artinya paling penting Perda, Pergub dan Keputusan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perunang-undangan yang lebih tinggi.

“Dari Direktorat produk hukum Kemendagri kita undang karena merekalah pembina kita di mana semua aturan yang dikeluarkan Pj Gubernur harus mendapat persetujuan dari Mendagri sebelum diundangkan,” ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI A.H
Sumber :

Berita Terkait

PKB Dan PKS Adu Kekuatan Di Pilkada Halmahera Selatan Tahun 2024
Penyelenggara Pemilu 2024 Harus Profesional Dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara
Miris! Alih Fungsi Hutan Mangrove di Langkat Analisis 60%, Walhi Sumut: Lemahnya Penegakan Hukum
PT. GMM Di Halsel Akui Belum Penuhi Hak Masyarakat Di Lingkar Tambang
SBGN Pulau Morotai Gugat PT Halmahera Explores Di Nakertrans dan Pengadilan
Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang
Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta
Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang

Berita Terkait

Minggu, 3 Maret 2024 - 10:18 WIB

PKB Dan PKS Adu Kekuatan Di Pilkada Halmahera Selatan Tahun 2024

Minggu, 3 Maret 2024 - 10:12 WIB

Penyelenggara Pemilu 2024 Harus Profesional Dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara

Sabtu, 2 Maret 2024 - 12:32 WIB

Miris! Alih Fungsi Hutan Mangrove di Langkat Analisis 60%, Walhi Sumut: Lemahnya Penegakan Hukum

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:51 WIB

PT. GMM Di Halsel Akui Belum Penuhi Hak Masyarakat Di Lingkar Tambang

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:42 WIB

SBGN Pulau Morotai Gugat PT Halmahera Explores Di Nakertrans dan Pengadilan

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:55 WIB

Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:08 WIB

Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:03 WIB

Prabowo Ingin Sulap Tebu Hingga Singkong Jadi Bensin Demi Setop Impor BBM

Berita Terbaru