Diduga, Pemkab Halut, Tak Pernah Tagih Pajak Air Tanah

DETIKINDONESIA.ID, TOBELO- Hotel Marahi Park berlokasi di jantung kota di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) ditenggarai kebingungan membayarkan pajak air tanah. Ketidaktahuan manejemen perusuhan jasa Hotel tersebut dibeberkan langsung oleh Badruddin selaku penanggung jawab, Ia mengakui hingga saat ini Pemerintah Daerah setempat belum pernah sekalipun menagih pajak air dalam tanah ke pihak Hotel. Belum terbayarkan pajak air tanah diterangkan Badruddin, itupun diketahui sebelum dirinya ditugaskan ke hotel, lagipula setahunya sudah cukup lama pajak air tanah belum ditagihkan Pemda. Dibilangnya, bahwasanya ada dua bentuk Surat Izin mesti hendak dipegang pihak Hotel, semisal Izin Penjualan dan Izin Pengelolaan Air Tanah, Hanya saja, lagi-lagi disinggung Badruddin, nyaris hingga saat ini tagihan pajak Air Tanah belum pernah disodorkan tagihannya. "Pemanfaatan Air tanah pajaknya hingga sekarang Pemerintah belum juga lakukan penagihan,"Ucap dia saat ditemui di Lobby Hotel Marahi Park, Selasa, (7/12/21), akhir itu. Kendati diakuinya sekalipun belum pernah ditagih Pemkab, dia berkata kedepannya, apabila Pemkab Halmahera Utara menghendaki untuk dibayarkan pajak air dalam tanah, pihaknya berjanji bakalan siap melunasi pajak negara tersebut. "Intinya kami siap bayar kalau ada penagihan,"Ucapannya. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara, Bambang, menyampaikan, menyangkut dengan Air dalam Tanah, sebetulnya yang paling berkepentingan adalah Kabupaten/Kota. Pasalnya, kewenangan mengenai pemasukan Pendapatan Asli Daerah(PAD), itu diletakan di setiap Kabupaten/Kota, dibilangnya bahwasannya, pihaknya hanya diberikan otoritas memproses perizinannya saja. Olehnya itu, Kabupaten/Kota berkepentingan, mengecek sejumlah perusahaan di daerah setempat yang terindikasi menyedot Air tanah tanpa izin Apabila dipergoki ada sejumlah hotel ataupun penginapan memakai air tanah tanpa legalitas SIPA, tentu katanya akan dikenai sangsi Pidana sesuai Undang-undang diberlakukan. "Disitu pula Kabupaten/Kota bisa menggandeng kepolisian berkerjasama dengan Kapolres setempat untuk menggelar penindakan penutupan tempat usaha,"Ungkapnya, ketika pelaku media menemuinya diruang kerjanya, (13/12/21), saat itu. Sekali lagi, tanpa SIPA para pengusaha berpotensi untuk dipidanakan

Penulis	: Tim
Editor	: Harris
Sumber	:

Diduga, Pemkab Halut, Tak Pernah Tagih Pajak Air Tanah

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Bertemu Kanwil DJPb Babel, Senator Darmansyah Husein Bahas Pelaksanaan UU Perbendaharaan Negara

Penutupan Mukhtamar IV Wadhah Islamiyah, LaNyalla: Indonesia Memanggil Kita

Related Articles

Sambut Ramadhan1444 Hijriah, Kapolres Langkat Berkunjung ke Tuan Guru Besilam

DPP KAMPUD Apresiasi Kejati Lampung Bongkar Dugaan Korupsi di DLH Kota Bandar Lampung

Diduga Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mantan Kades Padang

Menyalamatkan 1.150.000 dan Berkinerja Baik, Brigjenpol Djoko Prihadi, SH Mendapat Penghargaan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia