Diduga, Pemkab Halut, Tak Pernah Tagih Pajak Air Tanah

DETIKINDONESIA.ID, TOBELO- Hotel Marahi Park berlokasi di jantung kota di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) ditenggarai kebingungan membayarkan pajak air tanah. Ketidaktahuan manejemen perusuhan jasa Hotel tersebut dibeberkan langsung oleh Badruddin selaku penanggung jawab, Ia mengakui hingga saat ini Pemerintah Daerah setempat belum pernah sekalipun menagih pajak air dalam tanah ke pihak Hotel. Belum terbayarkan pajak air tanah diterangkan Badruddin, itupun diketahui sebelum dirinya ditugaskan ke hotel, lagipula setahunya sudah cukup lama pajak air tanah belum ditagihkan Pemda. Dibilangnya, bahwasanya ada dua bentuk Surat Izin mesti hendak dipegang pihak Hotel, semisal Izin Penjualan dan Izin Pengelolaan Air Tanah, Hanya saja, lagi-lagi disinggung Badruddin, nyaris hingga saat ini tagihan pajak Air Tanah belum pernah disodorkan tagihannya. "Pemanfaatan Air tanah pajaknya hingga sekarang Pemerintah belum juga lakukan penagihan,"Ucap dia saat ditemui di Lobby Hotel Marahi Park, Selasa, (7/12/21), akhir itu. Kendati diakuinya sekalipun belum pernah ditagih Pemkab, dia berkata kedepannya, apabila Pemkab Halmahera Utara menghendaki untuk dibayarkan pajak air dalam tanah, pihaknya berjanji bakalan siap melunasi pajak negara tersebut. "Intinya kami siap bayar kalau ada penagihan,"Ucapannya. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara, Bambang, menyampaikan, menyangkut dengan Air dalam Tanah, sebetulnya yang paling berkepentingan adalah Kabupaten/Kota. Pasalnya, kewenangan mengenai pemasukan Pendapatan Asli Daerah(PAD), itu diletakan di setiap Kabupaten/Kota, dibilangnya bahwasannya, pihaknya hanya diberikan otoritas memproses perizinannya saja. Olehnya itu, Kabupaten/Kota berkepentingan, mengecek sejumlah perusahaan di daerah setempat yang terindikasi menyedot Air tanah tanpa izin Apabila dipergoki ada sejumlah hotel ataupun penginapan memakai air tanah tanpa legalitas SIPA, tentu katanya akan dikenai sangsi Pidana sesuai Undang-undang diberlakukan. "Disitu pula Kabupaten/Kota bisa menggandeng kepolisian berkerjasama dengan Kapolres setempat untuk menggelar penindakan penutupan tempat usaha,"Ungkapnya, ketika pelaku media menemuinya diruang kerjanya, (13/12/21), saat itu. Sekali lagi, tanpa SIPA para pengusaha berpotensi untuk dipidanakan

Penulis	: Tim
Editor	: Harris
Sumber	:

Diduga, Pemkab Halut, Tak Pernah Tagih Pajak Air Tanah

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Bertemu Kanwil DJPb Babel, Senator Darmansyah Husein Bahas Pelaksanaan UU Perbendaharaan Negara

Penutupan Mukhtamar IV Wadhah Islamiyah, LaNyalla: Indonesia Memanggil Kita

Related Articles

Siti Rahila Menepis Adanya Hubungan Asmara Antara Korban dan Terduga Pelaku Pembunuhan

Waspada! Kabel Listrik Jatuh di Desa Awanggoa, Warga Jadi Resah

Bupati Buru Selatan Safitri Berharap OPD Bekerja Sesuai Target

Asisten Setda Taher Husain Mengikuti Rakor Bersama Kemendagri

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy