Direktorat Supervisi KPK RI Sembangi Pemkot Tidore

DETIKINDONESIA.CO.ID, TIDORE  –  Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK RI bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Program Akselerasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2023 yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota, Kamis (22/6/2023).

Membacakan sambutan Walikota Tidore Kepulauan dalam kesempatan tersebut, Ismail Dukomalamo menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas atensi yang diberikan KPK RI kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, ia juga memaparkan sejumlah prestasi Kota Tidore Kepulauan sebagai wujud komitmen penigkatan tata Kelola pemerintahan.

“Tentu ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan bagi kami untuk terus berusaha meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas atensi yang diberikan KPK RI kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan,” Tutur Ismail.

Baca Juga :  Mewujudkan Tantangan Hukum yang,Tepat wali kota Capt Ali Tandatangan Muo dengan Kejaksaan Negeri Kota Tidore.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ismail menambahkan, sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan maupun dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Tidore Kepulauan, dapat dilihat dari beberapa prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Adapun prestasi tersebut diantaranya; opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (LKPD) tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 pada kategori nilai B (62,44), hasil Evaluasi (perdana) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 pada kategori nilai C (49,38), serta capaian MCP Pemda Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 sudah berada pada zona hijau dengan nilai 77,32.

“Potret kinerja capaian MCP tahun 2022 tersebut mengindikasikan masih terdapat 4 fokus area pencegahan korupsi yang belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu, saya minta perhatian serius Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja terkait utamanya BPKAD, BKPSDM dan BAPELITBANG agar melaksanakan upaya pencegahan korupsi sesuai dengan target yang ditetapkan Tahun 2023,” Imbuh Ismail.

Sementara, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Direktorat Wilayah V KPK RI, Dian Patria dalam kesempatan tersebut menyampaikan, ia bersama tim untuk kesekian kalinya ke Kota Tidore Kepulauan, Kota Tidore merupakan kota yang suasananya sakral dan sangat tenang, juga memiliki napak tilas sejarah yang ekspansinya sampai ke Papua.

“Senang berada di Kota Tidore Kepulauan, di Tidore ini berbeda, begitu masuk Tidore suasana seperti sakral dan tenang, Tidore juga memiliki napak tilas kejayaan Sultan Tidore yang ekspansinya dari Tidore sampai ke Papua, dan kebetulan wilayahnya sama, jadi tidak sah kalau kami sudah sampai Fak-Fak, Kaimana kalau belum banyak belajar di Tidore,” Ucap Dian

Dian Patria juga mengatakan, telah dipaparkan oleh Sekretaris Daerah, bahwa Kota Tidore Kepulauan sudah cukup banyak prestasi, WTP, LAKIPnya B, MCPnya juga, LHKPN juga 100% baik eksekuif maupun legislatif. Kedepannya Dian berharap, Kota Tidore Kepulauan dapat mempertahankan prestasi yang ada dengan lebih mengoptimalkan capaian MCPnya.

“Kita patut mengapresiasi capaian prestasi ini, Kota Tidore Kepulauan sudah baik, jangan sampai dicemari, hati-hati karena sudah baik belum tentu tidak terintegrasi praktik korupsi, dengan rakor akselerasi pencegahan korupsi ini, mudah-mudahan kedepannya Kota Tidore lebih baik lagi dan bisa memberikan contoh bagi daerah yang lain,” Imbuh Dian.

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini, Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara, Para Pimpinan OPD serta Camat se Pulau Tidore.