Disaksikan KPK RI, Gubernur dan Walikota Teken Kesepakatan Bersama Pengelolaan Pantai Panjang Bengkulu

Rabu, 10 November 2021 - 09:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, BENGKULU- Bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Gubernur dan Walikota Bengkulu melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait pengelolaan kawasan Pantai Panjang Bengkulu, Senin (9/11).

Penandatanganan kesepatan bersama antara Pemrov Bengkulu dan Pemda Kota Bengkulu ini disaksikan dan ditandatangani juga oleh Kasatgas Korsup Wilayah KPK RI Maruli Tua bersama Kajati Bengkulu Agnes Triani.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam keterangannya mengatakan, penandatanganan kesepakatan bersama yang difasilitasi Kejati Bengkulu dan KPK RI ini terkait status aset kawasan Pantai Panjang terutama lahannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemindahan aset dari ibukota ke aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Ketika ada unsur pemanfaatannya maka akan disinergikan sesuai kewenangan antara Pemda Kota dengan Pemprov Bengkulu,” kata Gubernur Rohidin usai penandatanganan kesepakatan bersama.

Baca Juga :  Shinta Yuliasmi, Puteri Indonesia Banten 2 Dukung Pembangunan Ibu Kota Negara

Lanjutnya, terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatannya juga ada kewenangan masing-masing. Jika ada pembangunan infrastruktur baik dari pusat maupun Pemprov pengelolaan dan pemanfaatannya tetap diserahkan ke Pemda Kota Bengkulu.

“Semua status perijinan sesuai kewenangan ketika akan dimanfaatkan tetap andilnya Pemda Kota,” jelas Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin menyatakan dalam waktu dekat dirinya akan kembali mengusulkan perubahan status kawasan Pantai Panjang dari TWA ( Taman Wisata Alam) ke APL (Area Penggunaan Lain) dan usulan itu nanti tetap dari Pemda Kota ke KemenLHK melalui Pemprov Bengkulu.

“Bukan Pemrov yang usulkan tapi Pemda Kota yang membuat usulan, kawasan mana saja yang akan diubah statusnya menjadi APL, baru kita proses dan kita hanya meneruskan usulan tersebut ke KemenLHK, jadi statusnya sederhana seperti itu,” pungkasnya.

Baca Juga :  Bupati Buru Selatan Secara Resmi Buka TMMD 2022

Di sisi lain, Walikota Bengkulu Helmi Hasan mengatakan, kesepakatan ini mempertegas status aset, karena hal itu menjadi pekerjaan rumah Pemda Kota dan Pemprov Bengkulu. Dan hal itu sudah selesai difasilitasi oleh Kejati dan KPK RI untuk meluruskan aset Pemerintah Daerah.

“Hari ini sudah jelas Pantai Panjang itu asetnya Pemprov Provinsi dan soal pengelolaannya dalam kesepakatan tadi dikembalikan ke Pemda Kota Bengkulu,” ujarnya singkat.

Kajati Bengkulu Agnes Triani berharap dengan kesepakatan bersama yang telah dibuat tersebut pengelolaan aset Pantai Panjang Bengkulu dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bengkulu.

Agnes menegaskan, dengan telah ditandatangani kesepakatan bersama tersebut selanjutnya untuk pengelolaan Pantai Panjang, Pemrov Bengkulu menyerahkan lahan tersebut ke Pemda Kota Bengkulu dengan ditindaklanjuti melalui MoU (kesepakatan).

Baca Juga :  Tanpa Pengawasan dan Dokumen PA 19 Ton Sianida, APL Halsel Lapor Ke Kemendag RI

“Setelah Pemda Kota Bengkulu mengelola aset Pantai Panjang berarti Pemda Kota Bengkulu harus atau wajib merencanakan penataan Pantai Panjang lebih baik lagi demi kemajuan Kota Bengkulu,” tegas Kajati Agnes.

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah KPK RI Maruli Tua mengapresiasi langkah yang diambil Pemrov Bengkulu dan Pemda Kota dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan aset Pantai Panjang yang sangat penting artinya bagi masyarakat Bengkulu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

RDP di DPRD Langkat Soal Ratusan PPPK Guru yang Gagal Seleksi Diwarnai Aksi Saling Pukul Meja
Terkesan Carut Marut Seleksi PPPK di Langkat, Wakil Ketua LPK Minta Kapolres dan Kajari Periksa BKD Langkat dan Dinas Terkait
Pada Refleksi Akhir Tahun, Mahkamah Agung Paparkan Capaian Selama 2023
Ratusan Guru Honorer di Langkat Lulus Passing Grade PPPK Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Pengukuhan 138 Pejabat di Pemkab Langkat Menuai Kritikan dan Munculkan “Bau Tak Sedap”
Jelang Akhir Tahun 2023 dan di Akhir Masa Jabatan Plt Bupati, Pemkab Langkat “Bongkar Pasang” 138 Pejabat
Dinas PUPR Langkat Akan Terbitkan SKK dan Dilimpahkan ke Kejaksaaan
Pagar Kantor DPRD Langkat Roboh, Massa Mahasiswa Tuntut Bukti Fisik Perjalanan Dinas dan Temuan BPK di Dinas PUPR

Berita Terkait

Jumat, 29 Maret 2024 - 01:02 WIB

Nama Agusti Talib Menguat Dampingi Hj Eka Dahliani di Pilkada Halsel

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:57 WIB

Tinjau SD Pulau Adi, Bupati Freddy Thie Janji Bangun Ruang Kepala Sekolah

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:51 WIB

Safari Ramadhan di Kampung Kambala, Bupati Freddy Thie Janjikan Bangun Laboratorium Komputer

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:33 WIB

Safari Ramadan Ke Kampung Karawawi, Bupati Freddy Thie Bicara Pembangunan Dan Kawasan Konservasi

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:17 WIB

Bupati Freddy Thie Ungkap Masjid Kampung Nusaulan akan Dapat Bantuan Sebesar 250 Juta

Selasa, 26 Maret 2024 - 21:55 WIB

Kejari Langkat Dinilai Kurang Optimal Tangani Kasus Korupsi

Selasa, 26 Maret 2024 - 21:07 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Resmi Sampaikan Laporan LPPD Tahun 2023 Kepada Gubernur Maluku Utara

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:52 WIB

Puluhan Ton BBM Milik Ditpulairud Polda Malut Ditahan AL, Kepala KSOP ll Ternate Diduga Terlibat

Berita Terbaru