Diskusi Awal Tahun IKI, Musdah Mulia: Kita Harus Berani Speak Up

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA - Demokratisasi yang dialami Indonesia sejak reformasi 1998, telah membuka ruang-ruang baru yang di satu sisi memberi kebebasan bereskpresi, pembangunan kesetaraan hingga supremasi sipil. Namun kebebasan di masa demokrasi juga telah membuka pemanfaatan isu primordial, khususnya agama ke dalam arena perebutan kekuasaan. Sejarah Indonesia mencatat, bahwa memang beberapa kali identitas keagamaan telah dimanfaatkan dalam pertarungan politik praktis. Salah satu yang muktahir adalah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam, dan dikhawatirkan juga akan terjadi pada Pemilu 2024 yang akan datang. Dalam waktu dekat Indonesia memang akan memasuki tahun politik, jelang Pemilihan Umum 2024. Pemilihan Presiden tentu menjadi momen kontestasi paling sengit, bahkan nama-nama bakal calon presiden pun sudah beredar sejak tahun lalu. Setidaknya sudah ada beberapa nama yang mencuat dan menjadi pilihan warganegara Indonesia di berbagai survei. Momentum pemilu memanglah masa dimana hak memilih dan dipilih dari setiap warganegara direalisasikan. Suatu hak yang membedakan antara warganegara dan bukan warganegara. Sekretaris Umum IKI, Albertus Pratomo dalam sambutannya menyampaikan pesan penting bahwa kesetaraan warganegara adalah hal yang dijamin konstitusi. “Jangan seolah-olah kesetaraan kemudian dikaitkan dengan identitas kelompok tertentu. IKI menekankan hal ini dalam motonya yaitu Kita Satu, Kita Sama, Kita Setara, Satu Tujuan Indonesia," ungkapnya saat membuka diskusi. Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) mengangkat tema kontekstual pada diskusi awal tahunnya, yaitu Kewarganegaraan, Agama, dan Politik Identitas. IKI mengundang narasumber yang terdiri dari Prof. Musdah Mulia Ketua ICRP, Khoirul Muqtafa, Ph.D, Peneliti PMB BRIN, dan KH Saifullah Mashum, M.Si, Ketua II IKI. Diskusi yang dihadiri kalangan lintas agama dan profesi ini, dimoderatori oleh Dr. Rofiqul Umam Ahmad, di Function Hall, Lt.3, Wisma 46, Jalan Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023) pagi. Narasumber yang dipilih menunjukkan betapa kental nafas akademis dari diskusi ini. Ketiganya adalah akademisi dan cendikiawan senior dibidangnya, dan memberikan pemaparan berlandaskan keilmuan dalam diskusi yang berlangsung menarik dan interaktif. Menariknya, ternyata berdasar pendapat salah satu pakar, ada 3 kategori Politik Identitas yaitu Good, Bad, dan Ugly. Bentuk Bad dan Ugly itulah yang ditekankan ketiga narasumber agar diwaspadai, disadari oleh mereka yang mengaku warganegara. Sementara Politik Identitas dalam kategori Good, dicontohkan perjuangan kaum perempuan, masyarakat adat, hingga perkumpulan hobi. “Sebenarnya kelompok yang noisy itu tidak mayoritas, yang mayoritas justru kita yang lebih mengedepankan kesantunan, tidak mau ribut. Tapi dalam kondisi media sosial sekarang, kita semua harus berani speak up. Narasi yang lebih positif, sejuk, menyatukan, itu yang harus kita perbanyak," ucap Musdah. Narasumber lainnya, Saifullah Mashum menekankan bahwa penggunaan politik identitas sebenarnya hal yang bisa saja dilakukan tidak hanya atas nama agama, tapi bisa juga berdasarkan etnis, atau status ekonomi. “Kita jangan hanya membayangkan seolah hanya agama yang bisa dikapitalisasi untuk kekuasaan, bisa saja di suatu daerah ada tokoh yang mengeksploitasi etnisnya untuk kepentingan elektoral. Dalam kondisi normal, sesungguhnya strategi seperti itu justru merugikan yang bersangkutan, terutama jika masyarakatnya ada warganegara yang sadar," tandasnya. Sementara Khoirul Muqtafa, mengutip Friedman, bahwa identitas dan kewarganegaraan kerap kali diposisikan diametral, atau saling berhadapan. Antara identitas yang cenderung partikular, dengan kewarganegaraan yang diasosiasikan sebagai sesuatu yang universal. Kewarganegaraan melampaui sekat-sekat primordial seperti etnisitas, agama, hingga kelompok kebudayaan. "Agama adalah transendental, kewarganegaraan profan, bahkan beberapa kalangan menurut Turner (2022) agama dan kewarganegaraan adalah musuh bebuyutan. Di sisi lain, agama juga dianggap memberi modal pada pengembangan kewarganegaran yang inklusif. Alasannya, agama melampaui ikatan primordial seperti etnik, tradisi, dan sebagainya.” jelas peneliti PMB BRIN tersebut. Terlihat dalam ruangan diskusi tersebut Ketua Umum Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia (Perwanti), Surijaty Aminan yang mengikuti paparan dari awal hingga akhir.

Penulis	: Tim
Editor	: Michael
Sumber	: Press Release

Diskusi Awal Tahun IKI, Musdah Mulia: Kita Harus Berani Speak Up

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Kantongi Data Perjalanan Buron KPK

Inter Vs Atalanta: Gol Tunggal Darmian Bawa Inter Melaju Semi Final Coppa Italia

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy