DOB Papua Barat Daya Menemui Titik Terang, Ini Kata Lambert Jitmau

Rabu, 9 Februari 2022 - 10:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA,RAJA AMPAT-Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya nampaknya sudah mulai menemui titik terang. Hal ini dilihat dari statman yang disampaikan oleh Ketua Tim percepatan pemekaran Papua Barat Daya, Lambert Jitmau saat pertemuan diskusi dengan sejumlah elemen di Aula Wayang Convention center, Kantor Bupati Raja Ampat, Kamis (3/02/2022) WIT.

Lambert yang saat itu didampingi oleh Tim kajian penyusunan naskah akademik calon provinsi Papua Barat Daya yang berasal dari Universitas Gajah Mada (UGM) itu tiba di Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat dan disambut oleh Sekda Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim dan sejumlah Pimpinan OPD di lingkup Pemkab Raja Ampat.

Baca Juga :  Pelayanan Loket Tiket Pelabuhan Babang Dikeluhkan Masyarakat

Ketua Tim Percepatan Pemekaran Papua Barat Daya itu juga mengklaim bahwa Semua berkas yang menjadi syarat pemekaran hingga hari ini sudah rampung disiapkan. Ia juga meminta semua dukungan dari semua elemen di semua daerah yang meliputi wilayah Sorong raya agar bersinergi untuk mendorong percepatan pemekaran Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jitmau yang juga sebagai Walikota Sorong itu juga menekankan, bahwa perjuangan untuk mendorong percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini seirama dengan adanya revisi UU Otonomi Khusus (Otsus).

Revisi yang dimaksud adalah UU nomor 21 Tahun 2001 yang direvisi pada tahun 2021 menjadi UU Otsus. Dalam UU tersebut penjabarannya terdapat beberapa item, salah satunya Adalah terkait dengan perihal pemekaran.

Baca Juga :  Bertambahnya Mobilitas Masyarakat Sorong - Raja Ampat, Pemda Tambahkan Armada Kapal

“Harapan kita provinsi ini hadir, karena perjuangan ini seirama dengan revisi undang-undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) tegas Jitmau.

Lambert juga mengisahkan bahwa sebelumnya terjadi perhelatan yang alot ketika UU tersebut direvisi. Bahkan ia membeberkan, bahwa kala itu, Gubernur Papua ,Lukas Enembe sempat menolak revisi Undang-undang tersebut.Namun, lanjut Lambert, kompromi Politik tetap harus berjalan sesuai koridor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : A.Macap
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Miris! Alih Fungsi Hutan Mangrove di Langkat Analisis 60%, Walhi Sumut: Lemahnya Penegakan Hukum
PT. GMM Di Halsel Akui Belum Penuhi Hak Masyarakat Di Lingkar Tambang
SBGN Pulau Morotai Gugat PT Halmahera Explores Di Nakertrans dan Pengadilan
Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang
Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang
Praktisi Hukum Soroti Kinerja Polsek Kayoa
Air Bersih Di Wilayah Kota Kaimana Siap Berfungsi Akhir Maret
Kabar Baik, Seluruh Masyarakat Kota Kaimana Segera Menikmati Air Bersih

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 12:32 WIB

Miris! Alih Fungsi Hutan Mangrove di Langkat Analisis 60%, Walhi Sumut: Lemahnya Penegakan Hukum

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:51 WIB

PT. GMM Di Halsel Akui Belum Penuhi Hak Masyarakat Di Lingkar Tambang

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:42 WIB

SBGN Pulau Morotai Gugat PT Halmahera Explores Di Nakertrans dan Pengadilan

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:03 WIB

Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:55 WIB

Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:03 WIB

Prabowo Ingin Sulap Tebu Hingga Singkong Jadi Bensin Demi Setop Impor BBM

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:14 WIB

Sah! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4% Berlaku di 2029

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:01 WIB

Praktisi Hukum Soroti Kinerja Polsek Kayoa

Berita Terbaru