Dukung Pemerintah Pusat Ikut Renovasi JIS, PSI: Habiskan Dana Triliunan dari Utang saat Krisis COVID-19 dan Hasilnya Mengecewakan

Sabtu, 1 Juli 2023 - 22:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bendera PSI (detikindonesia.co.id)

Bendera PSI (detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Pusat berencana untuk merenovasi sejumlah kekurangan Stadion Jakarta International Stadium (JIS). Stadion ini menjadi opsi stadion penyelenggaraan Piala Dunia U-17.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana mendukung inisiatif pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPPR).

“Mendukung penuh pemerintah pusat untuk merenovasi JIS agar bisa dipakai ketika Piala Dunia U-17,” ucapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

William pun mendorong audit pembangunan yang tidak terencana pada JIS, yang menghabiskan dana sekitar Rp 4,5 Triliun di mana 80 persennya diperoleh dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) pinjaman pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada 2020. Saat itu, Tanah Air sedang berjibaku menghadapi Pandemi COVID-19

Baca Juga :  Hokky Caraka dan Tiga Presiden

“Dibangun tanpa perencanaan yang matang padahal sudah habis 4,5 T, apalagi 80 persennya dana utang saat COVID-19. Akibatnya, pemerintah pusat harus cuci piring. Kita menolak lupa sejumlah kekurangan seperti masalah akses hingga lahan parkir. Konser Dewa 19 beberapa waktu lalu, penonton kesulitan mengakses stadium, parkiran jauh, tidak cukupnya kantong-kantong parkir,” tegasnya.

Selain itu, Anggota Komisi A DPRD DKI ini mendorong nama sematan JIS harus diganti nama karena bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 36 Ayat 3 menjadi rujukannya.

Tertulis dalam UU tersebut, “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”.

Baca Juga :  Indra Piliang Sebut Partai Pendukung Presiden Jokowi sebagai Koalisi Kapal Nabi Nuh

“JIS harus diaudit, anggaran untuk membangun JIS sangat besat yaitu 4,5 T tapi kenapa tidak standar FIFA? Dengan anggaran sebesar itu seharusnya secara logika sudah berstandar FIFA,” ungkap William.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : MUFIK
Sumber :

Berita Terkait

Sah! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4% Berlaku di 2029
Praktisi Hukum Soroti Kinerja Polsek Kayoa
MK Tegaskan Jadwal Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar November
Fraksi PSI Jakarta Meminta Dinas SDA Siaga Menghadapi Banjir Jakarta
Air Bersih Di Wilayah Kota Kaimana Siap Berfungsi Akhir Maret
Kabar Baik, Seluruh Masyarakat Kota Kaimana Segera Menikmati Air Bersih
LKLH dan PNTI Minta Polda Sumut Usut Kasus Dugaan Perambahan Hutan di Langkat dengan Transparan
Oknum PPS Bagi – Bagi Surat Surat Sisa di Desa Gumira ke Caleg PKB Kabupaten dan Provinsi

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:14 WIB

Sah! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4% Berlaku di 2029

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:01 WIB

Praktisi Hukum Soroti Kinerja Polsek Kayoa

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:28 WIB

MK Tegaskan Jadwal Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar November

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:44 WIB

Fraksi PSI Jakarta Meminta Dinas SDA Siaga Menghadapi Banjir Jakarta

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:37 WIB

Air Bersih Di Wilayah Kota Kaimana Siap Berfungsi Akhir Maret

Jumat, 1 Maret 2024 - 00:04 WIB

LKLH dan PNTI Minta Polda Sumut Usut Kasus Dugaan Perambahan Hutan di Langkat dengan Transparan

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:42 WIB

Oknum PPS Bagi – Bagi Surat Surat Sisa di Desa Gumira ke Caleg PKB Kabupaten dan Provinsi

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:56 WIB

Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis, Ini Respon Gibran

Berita Terbaru

Berita

Sah! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4% Berlaku di 2029

Jumat, 1 Mar 2024 - 11:14 WIB

Berita

Praktisi Hukum Soroti Kinerja Polsek Kayoa

Jumat, 1 Mar 2024 - 11:01 WIB