Fraksi PSI Jakarta Minta Pemprov Lebih Teliti Dalam Program Penonaktifan NIK Warga Jakarta

Jumat, 31 Mei 2024 - 20:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Pada hari Jumat (31/05), Fraksi PSI Jakarta yang diwakili oleh Bro Simon Lamakadu mengadakan audiensi dengan Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Audiensi ini dilakukan untuk memberikan kritik konstruktif dan masukan terkait program penataan data kependudukan dan penonaktifan NIK yang sedang berlangsung.

Dalam satu bulan terakhir, Fraksi PSI telah menerima hampir 100 aduan dari warga terkait program ini, yang menunjukkan adanya kekhawatiran dan kebingungan di masyarakat.

“Kami memahami pentingnya program penataan data kependudukan untuk efisiensi anggaran dan agar program pemerintah tepat sasaran. Namun, kami juga perlu memastikan bahwa pelaksanaannya tidak merugikan warga yang masih aktif dan berdomisili di Jakarta.” Ujar Simon Lakamadu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selama audiensi, Simon menyampaikan beberapa masukan penting kepada Dinas Dukcapil. Salah satu isu utama yang diangkat adalah terkait banyaknya NIK yang dinonaktifkan meskipun setelah dilakukan survei lapangan oleh petugas Dukcapil, alamat domisili dan KTP warga tersebut sesuai.

Baca Juga :  PSI: Transportasi Publik Berbasis Listrik Jadi Solusi Jangka Panjang Tangani Polusi Udara

“Kami berpendapat perlu ada diskresi khusus di mana setelah petugas Dukcapil melakukan survei dan ada kesesuaian data, warga tidak perlu mengisi formulir reaktivasi lagi. NIK mereka bisa langsung diaktifkan oleh petugas Dukcapil. Perlu dibuatkan petunjuk teknis yang jelas soal ini,” ujar Simon.

Selain itu, selama ini Dukcapil menggunakan Kelompok Dasa Wisma sebagai sumber informasi tunggal keberadaan warga. Fraksi PSI merekomendasikan agar ada perbaikan SOP di mana pihak RT juga harus dimintakan konfirmasi terkait keberadaan warga tersebut.

“Informasi dari RT sangat penting untuk memastikan data yang akurat tentang keberadaan warga di wilayah tersebut,” tambah Simon.

Untuk kasus di mana alamat KTP dan domisili berbeda tetapi masih dalam wilayah administrasi DKI Jakarta, Fraksi PSI merekomendasikan pemutakhiran data secara online melalui aplikasi khusus seperti Alpukat Betawi (Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat) sebelum warga datang ke kelurahan untuk mencetak ulang identitas kependudukan. Simon menegaskan, “Pemutakhiran data secara online perlu disosialisasikan lebih masif lagi agar lebih banyak warga yang memanfaatkannya” tegas Simon.

Baca Juga :  Fraksi PSI: Calon Gubernur Jakarta, Kita Mencari Sosok Jokowi Baru

Masalah lain yang diangkat adalah terkait warga yang berdomisili di Rusun atau hunian vertikal. Ditemukan bahwa banyak warga masih disuruh menyertakan surat pengantar dari PPPSRS, padahal banyak apartemen di Jakarta yang belum membentuk PPPSRS atau masih bersengketa dengan pengelola.

“Kami merekomendasikan agar cukup menggunakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh RT/RW. Dukcapil juga perlu bekerja sama dengan pengelola untuk mendapatkan data warga yang berada di hunian vertikal dan ber-KTP DKI,” jelas Simon.

Selain itu, terkait adanya data KIA anak yang dinonaktifkan sementara identitas orangtuanya masih aktif dan berdampak pada PPDB, perlu dilakukan query data untuk mengecek seberapa banyak anak yang berpotensi terhambat pendaftaran PPDB-nya akibat kekeliruan update data ini. Fraksi PSI juga menekankan bahwa warga DKI yang mungkin tinggal di luar Jakarta tetapi masih memiliki aset aktif di DKI Jakarta sebaiknya dikecualikan dari program ini.

Baca Juga :  Pilkada 2024 Sebentar Lagi, Inilah Daftar Politikus yang Masuk Bursa Pilgub DKI Jakarta

Saat ini Dukcapil memiliki beberapa kanal pengaduan dengan tiga nomor WA dan tiga nomor Telegram. Fraksi PSI merekomendasikan dibuatkan nomor tunggal pengaduan dengan beberapa kanal yang disesuaikan dengan kebutuhan, memanfaatkan teknologi AI untuk pertanyaan dan informasi yang bersifat umum serta menyediakan agen yang akan menerima chat aduan warga.

“Kami berharap masukan konstruktif ini dapat membantu Dinas Dukcapil dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan di Jakarta dan memastikan program penataan data kependudukan berjalan dengan efektif tanpa merugikan warga,” tutup Simon Lakamadu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis :
Editor : MUFIK
Sumber :

Berita Terkait

Capt Ali Ibrahim Serahkan Surat Dukungan DPP PAN Ke PAN Malut
Hasil Rapimnas Hanura, OTO Kembali Jadi Ketua Umum 2024-2029
Berpeluang Didukung PDIP, Anies: Sebuah Kehormatan yang Luar Biasa
Usai Diusung Maju Pilkada Jabar, Ilham Akbar Habibie Singgung Histori Keluarga
Hasil Sidang Isbat: Idul Adha Jatuh Pada Senin 17 Juni 2024
Gerindra Resmi Usung Pasangan Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024
Menteri Basuki Sebut Tapera Berpeluang Diundur Jika Ada Usulan dari DPR-MPR
Korupsi Semakin Marak, PDIP Dorong Revisi UU KPK

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 18:12 WIB

17 Team Dari Manado Ramaikan Soekarno Cup Usia Dini Di Tidore

Selasa, 18 Juni 2024 - 18:05 WIB

Kopda Darto Tuanany Sumbang 10 Unit lampu penerangan jalan 

Selasa, 18 Juni 2024 - 12:56 WIB

PT PLN Indonesia Power Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim Piatu

Minggu, 16 Juni 2024 - 07:48 WIB

Capt Ali Ibrahim Serahkan Surat Dukungan DPP PAN Ke PAN Malut

Minggu, 16 Juni 2024 - 07:17 WIB

Bupati Freddy Thie Ajak Kokohkan Persatuan di Acara Puncak HUT Ke 21 Kaimana

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:22 WIB

Ratusan Massa Gelar Aksi di Pengadilan Negeri Stabat Langkat, Soal TPPO

Kamis, 13 Juni 2024 - 01:45 WIB

Kapolres Halsel, Bersama Rombongan Kunjungi Polsek Gane Timur

Senin, 10 Juni 2024 - 15:55 WIB

Bapenda Malut Gelar Focus Group Discussion Peningkatan PAD Melalui Sidola Batagi

Berita Terbaru

Daerah

Kopda Darto Tuanany Sumbang 10 Unit lampu penerangan jalan 

Selasa, 18 Jun 2024 - 18:05 WIB

MALUKU UTARA

Capt Ali Ibrahim Serahkan Surat Dukungan DPP PAN Ke PAN Malut

Minggu, 16 Jun 2024 - 07:48 WIB