Fraksi PSI Meminta Agar Pemprov Meninjau Ulang Penetapan Tarif Retribusi Sampah

Rabu, 24 Januari 2024 - 13:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID Jakarta, 24 Januari 2024 – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang wacana menarik retribusi sampah rumah tangga dari warga dan akan mulai ditetapkan pada 1 Januari 2025, sesuai dengan Pasal 115 ayat (2) Perda nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Anggota Fraksi, Shinta Yosefina mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk dapat melakukan hal ini jika kebijakan terkait aturan tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat, agar warga tidak kaget karena harus membayar iuran sampah yang nantinya akan disetorkan melalui perangkat wilayah tingkat Rukun Warga.

“Tentu yang utama harus ada sosialisasinya ya. Saat ini secara status quo tarif retribusi sampah masih nol rupiah. Jadi saat ini warga membayar iuran sampah yang hanya ditujukan untuk jasa angkut sampah rumah tangga yang kemudian dibawa ke TPS. Ini berbeda dengan retribusi sampah yang ditetapkan di Perda nomor 1 tahun 2024. Jadi ada wacana kenaikan tarif retribusi kebersihan sampah yang perlu dibayar warga mulai tahun 2025.” Tutur Shinta.

Shinta juga menyebutkan Pemprov DKI Jakarta perlu melibatkan berbagai unsur untuk penetapan tarif retribusi sampah, sehingga bisa menyerap usulan warga terkait tarif tersebut serta mensosialisasikan kebutuhan dan timbal balik dari hadirnya tarif retribusi sampah.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga meminta kehati-hatian dari Pemprov DKI Jakarta dalam penetapan tarif retribusi sampah, agar warga tidak resisten dan justru berakhir dengan membuang sampah secara ilegal dan malah menimbulkan masalah lingkungan.

“Jangan sampai tidak tersosialisasi peraturannya, bahkan tarif yang ditetapkan nantinya dinilai terlalu tinggi oleh warga. Mengakibatkan, warga memilih untuk membakar sampah, membuang ke saluran air atau kali dan malah membuat masalah baru seperti banjir dan polusi.” Tutup Shinta.

Baca Juga :  Pemprov Bangka Belitung Berlakukan Transparansi Bagi Hasil Pajak Daerah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Yuli
Sumber :

Berita Terkait

Komite IV DPD RI Minta RPJPN 2025-2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru
Komite I DPD RI Beri Catatan Penting Atas Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
Indonesia Terus Komitmen Kirimkan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina dan Sadan
Senator Terpilih 2024 Salut Ketua DPD RI Rendah Hati dan Mau Mendengar
Senator Petahana Apresiasi LaNyalla Membawa DPD RI Semakin Diperhitungkan
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi : Pilkada Aceh Dipastikan Aman
Dorong Stabilitas Harga: Komite II DPD RI Panggil Menteri Pertanian dan Pihak Terkait
Diskusi Bersama Senator Papua, Ketua DPD RI Bicara Bangsa hingga Bola

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 21:31 WIB

Sempat Gegerkan Warga Hinai, Penemuan Jasap Pria Didalam Parit Ternyata Warga Binjai

Jumat, 19 April 2024 - 18:52 WIB

Walikota Ali Ibrahim Buka Secara Resmi Musrenbang RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024-2045

Jumat, 19 April 2024 - 18:46 WIB

Bertarung Pilkada Halsel Hj Eka Dahliani Usman Ambil Formulir pendaftaran Dari Partai PKB

Jumat, 19 April 2024 - 18:40 WIB

Tim Pengamanan PT Indonesia Power UBP Pangkalan Susu Lakukan Pengamanan Kelistrikan

Kamis, 18 April 2024 - 17:37 WIB

SBGN Malut Ajak Karyawan Peringati Hari Buruh 1 Mei 2024

Kamis, 18 April 2024 - 17:33 WIB

DPC PKB Halsel Buka Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Besok

Kamis, 18 April 2024 - 13:53 WIB

Warga Hinai Dikejutkan Penemuan Sesosok Mayat Pria Membusuk Didalam Parit

Rabu, 17 April 2024 - 18:11 WIB

Ketum DPP Surosowan Indonesia Bersatu Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Berita Terbaru