Gelar Diskusi Publik, HIPPI Menilai 25 Tahun Reformasi Gagal Wujudkan Ekonomi Berkeadilan

Kamis, 30 Maret 2023 - 12:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Setelah 25 tahun reformasi keadaan tetap tidak berkembang baik bagi ekonomi berkeadilan, malah setback ke belakang. Demikian disampaikan Suryani Motik, Ph.D., Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) dalam diskusi publik bertema “Ekonomi Berkeadilan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Dunia Usaha” di Universitas Paramadina Jakarta, Rabu (29/03/2022).

Seminar yang diselenggarakan secara hibrid oleh Paramadina Public Policy Institute bekerjasama dengan HIPPI ini menghadirkan 3 narasumber yaitu Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, SE, MS, D.E.A, Emil Arifin, MBA., Adrian Wijanarko, MM dan dimoderatori oleh Arif Haryadi, MM.

Lebih lanjut Suryani mengingatkan pentingnya menyuarakan ekonomi berkeadilan. “Dulu reformasi kita lakukan bersama-sama karena melihat adanya ketidakadilan. Sekarang malah kecenderungan dunia usaha menjadi lebih sulit. Dulu ada yang ditakuti tapi sekarang tidak ada. Korupsi di mana-mana, kalau dunia usaha tidak ikut korupsi juga susah.”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari segi kepemilikan tanah juga hanya dikuasai oleh golongan tertentu dengan luar biasa. Akses terhadap sumberdaya dan sebagainya juga sulit ditembus oleh usaha kecil dan orang banyak. Memang sistem nampaknya bagus, tapi yang dirasakan oleh kawan-kawan usaha kecil di bawah tidak lebih baik.

Baca Juga :  Bersama Sekda Kaimana Donald R. Wakum, Bupati Freddy Thie Memberi Arahan

“Harus diingat bersama bahwa ekonomi berkeadilan itu kebijakannya harus dimulai dari yang makro to the end, dan kalau itu diterapkan maka yang untung rakyat banyak. Kemakmuran harus diberikan sebesar-besarnya untuk rakyat. Tidak hanya fokus di pajak dan bea cukai.” Katanya.

Menurut Guru Besar Universitas Paramadina Prof. Didin S. Damanhuri bahwa sejak awal 1970-an sampai sekarang, mindset pembangun tidak berubah dan hanya mengandalkan trickle down effect yang tidak punya implementasi nyata ke bawah.

Bappenas menurut Didin juga dilucuti dengan hanya perencanaan yang bersifat formalistik. “Seluruh penerimaan dan pengeluaran negara ada di bawah koordinasi Menteri Keuangan, demikian juga BI, perpajakan, bea cukai dan sebagainya. Hal itulah awal mula yang membuka peluang  tindak pidana pencucian uang dan korupsi besar-besaran yang sampai kini semakin marak.”

Baca Juga :  Tim Siber Pungli Polda Sumut OTT Anggota Bawaslu, Dua Warga Sipil Turut Diamankan

Didin menyayangkan bahwa sejak 1998 tidak ditemukan adanya pemihakan ekonomi kepada ekonomi kerakyatan dan kaum terpinggirkan.

“Begitu pula tidak terbukanya akses kepada sumber daya finansial untuk perkembangan ekonomi kecil. Perencanaan kepada ekonomi kerakyatan dan kecil memang ada, tapi hanya sekadar formalitas belaka.”  Ujarnya.

Malah kebijakan ekonomi saat ini jelas berpihak kepada elit, dengan pembangunan IKN, kereta cepat, jalan tol dan sebagainya yang tidak bersentuhan dengan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Pembicara lainnya, Adrian Wijanarko yang juga Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina menyoroti perilaku pejabat pajak dan bea cukai yang harusnya fokus melayani, terungkap oknumnya berperilaku korup dan memamerkan kekayaan dan kemewahan. Banyak praktik KKN yang terus menerus dilakukan dengan masif.

“Indek CPI (Corruption Perception Index) Indonesia turun dari 38 ke 34 sebuah titik cukup jauh menandakan tingkat perilaku korupsi yang semakin parah.” Tambahnya.

Baca Juga :  Dukung Percepatan Pembangunan IKN, Krakatau Steel Resmi Punya Kantor di Balikpapan

Indonesia juga masih berkutat pada masalah kemampuan dasar siswa sekolah dalam mata pelajaran matematika, science dan membaca yang tergolong amat rendah dalam ranking PISA, demikian juga angka stunting yang masih tertinggi di ASEAN, sektor pendidikan yang masih tertinggal dalam segi akses mendapatkan pendidikan.

Sebelumnya, Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini dalam pengantar diskusi menyampaikan bahwa HIPPI yang mewakili suara para pengusaha pribumi bukan untuk rasis, tetapi keberadaanya untuk membantu mayoritas yang tertinggal, yakni pribumi atau bumi putera.

“Jadi HIPPI jika menyebut pribumi jangan dianggap negatif,” kata Prof. Didik.

Menurut Prof. Didik, sekarang ini politik dan ekonomi liberal sudah menciptakan kesenjangan. Jadi harus ada kebijakan untuk menghentikan dan mengurangi kesenjangan tersebut. Sebab kalau tidak, akan terjadi ketidaksetabilan dalam sosial politik.

“Tugas HIPPI selain menyuarakan juga mengimplementasikan kebijakannya ke bawah, sehingga golongan masyarakat bawah bisa menikmati kesejahteraan,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Fiqram
Sumber : Jurnas

Berita Terkait

Kapolres Halsel, Bersama Rombongan Kunjungi Polsek Gane Timur
Bapenda Malut Gelar Focus Group Discussion Peningkatan PAD Melalui Sidola Batagi
Bakal Calon Bupati, Hj Eka Dahliani Usman Beri Ucapan “Hut Halsel ke-21.Tahun 2024
Disinformasi Isu Deklarasi Paslon Boneftar-Fatah di Pilkada Manokwari 2024
PLN Indonesia Power Gelar Aksi Bersih Diarea Pantai Pelabuhan
Hasil Rapimnas Hanura, OTO Kembali Jadi Ketua Umum 2024-2029
Berpeluang Didukung PDIP, Anies: Sebuah Kehormatan yang Luar Biasa
Usai Diusung Maju Pilkada Jabar, Ilham Akbar Habibie Singgung Histori Keluarga

Berita Terkait

Sabtu, 8 Juni 2024 - 22:42 WIB

Berpeluang Didukung PDIP, Anies: Sebuah Kehormatan yang Luar Biasa

Sabtu, 8 Juni 2024 - 22:36 WIB

Usai Diusung Maju Pilkada Jabar, Ilham Akbar Habibie Singgung Histori Keluarga

Jumat, 7 Juni 2024 - 21:14 WIB

Hasil Sidang Isbat: Idul Adha Jatuh Pada Senin 17 Juni 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 20:53 WIB

Gerindra Resmi Usung Pasangan Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024

Kamis, 6 Juni 2024 - 21:14 WIB

Menteri Basuki Sebut Tapera Berpeluang Diundur Jika Ada Usulan dari DPR-MPR

Kamis, 6 Juni 2024 - 21:08 WIB

Korupsi Semakin Marak, PDIP Dorong Revisi UU KPK

Kamis, 6 Juni 2024 - 20:38 WIB

Dihadapan Alumni Trisakti, Menkopolhukam Dukung Transformasi Kelembagaan Trisakti

Kamis, 6 Juni 2024 - 13:34 WIB

Ketua DPD RI Nilai Penyesalan Amien Rais Terkait Amandemen 1999-2002 adalah Momentum Percepat Wujudkan Visi Prabowo untuk Kembali ke Pancasila

Berita Terbaru