LaNyalla: Indonesia Dapat Dirawat Dengan Sikap Negarawan, Bukan Politisi

Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir ini, menurut LaNyalla, bangsa ini disuguhi kegaduhan nasional. Tidak hanya saling caci maki di media sosial dan saling melaporkan ke ranah hukum tetapi antar kelompok selalu melakukan Anti-Thesa kepada kelompok lain. Apakah itu dalam bentuk kalimat verbal, simbol maupun aksi.

“Hingga puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan Vis-à-vis Pancasila dengan Islam. Hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat Anti-Thesa untuk menjelaskan identitas dan posisi. Padahal tidak ada satu tesis pun yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam,” ujar dia.

Di masa lampau, politik aliran hanya bersaing dalam perolehan kursi partai politik. Pembelahan itu tidak dibarengi
dengan polarisasi tajam sampai ke akar rumput dan menahun. Bahkan Almarhum Gus Dur ketika itu memiliki banyak joke-joke segar dengan menggunakan idiom-idiom PNI, PSI, Masyumi dan NU. Tanpa ada yang merasa tersinggung.

Baca Juga :  Dikunjungi Ketua DPD RI, Keuskupan Ende Sebut Indonesia Butuh Pemimpin yang Ayomi Semua Golongan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena saat itu mereka berada dalam satu wadah besar Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah yang mereka
sepakati sebagai way of life bangsa ini,” tegasnya.

Lalu apa sebenarnya penyebab atau akar masalah sehingga beberapa tahun terakhir bangsa ini menjadi seperti ini? Tanya LaNyalla.

“Berulangkali saya sampaikan, bahwa persoalan bangsa ini ada di sektor Hulu, bukan di sektor Hilir. Oleh karena itu jika ingin membedah penyebab dari semua ini, kita harus mundur ke belakang sejenak. Untuk melihat persoalan fundamental yang terjadi di negeri ini,” ujarnya.

Pangkal persoalan yang dimaksud LaNyalla adalah adanya hasil Amandemen Konstitusi tahun 2002, yang telah mengubah lebih dari 90 persen isi pasal-pasal di UUD 1945 naskah asli. Sistem tata negara yang dirumuskan para pendiri bangsa yang mengacu kepada Demokrasi asli Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila justru berganti menjadi Demokrasi Liberal.

“Begitu pula dengan sistem Ekonomi Nasional. Sejak Amandemen 2002, Indonesia telah meninggalkan Sistem Ekonomi Pancasila yang menitikberatkan kepada pemisahan yang jelas antara wilayah Koperasi, BUMN dan Swasta, menjadi Sistem Ekonomi Kapitalistik,” imbuhnya.

Hal itulah yang membuat LaNyalla sekarang ini berjuang dan terus menggelorakan semangat publik untuk mengembalikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam demokrasi dan sistem ekonomi.

Halaman : 1 2