Industri di Jabar, Pajak ke Jakarta: TAP Ketum Komunitas Jabar Unggul Ingin Gubernur Baru yang Berani Bertindak

DETIKINDONESIA.CO.ID, BANDUNG,  Ketua Umum Komunitas Jabar Unggul & Indonesia Unggul, Toddy Ardiansyah Prabu, S.H berpandangan bahwa Calon Gubernur Jawa Barat ke depan akan menghadapi tantangan yang sangat besar.

Mulai dari masalah ketimpangan sosial ekonomi, infrastruktur, hingga masalah lingkungan.

Toddy mengatakan, siapa pun Gubernur yang terpilih harus memiliki program prioritas agar permasalahan-permasalahan di Jawa Barat bisa teratasi satu per satu. Selain itu, Gubernur Jawa Barat ke depan haruslah seseorang yang inovatif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Gubernur Jabar baru harus punya terobosan baru, dengan pemikiran out of the box dan memakai pendekatan kontekstual, tidak memandang tugasnya hanya sebatas rutinitas belaka,” ujar Toddy.kepada wartawan, Kamis (8/8)

Toddy juga berharap Gubernur Jawa Barat ke depan mampu memprediksi tantangan yang akan dihadapi dalam 5 tahun ke depan.

“Sehingga saat dia membuat kebijakan publik, bukan sekadar kebijakan murah hati (benevolent policy), tetapi bagaimana kebijakan publik tersebut dijalankan secara tepat sesuai kebutuhan dan tuntutan publik,” ujar Toddy.

Toddy juga menyoroti pentingnya sosok Gubernur yang paham Kebijakan Politik Anggaran agar bisa menemukan solusi atas penurunan APBD Pemprov Jabar belakangan ini.

“Kok bisa-bisanya Gubernur yang memimpin 50 juta penduduk adem ayem saja saat APBD turun dari 37 triliun menjadi 30 triliun?” cetus Toddy.

Bagaimanapun, seorang Gubernur Jawa Barat harus berjuang siang dan malam menaikkan government spending supaya ekonomi bisa tumbuh. Jangan cuma nampang sana sini buat pencitraan, karena tujuannya adalah menyejahterakan rakyat.

Menurut Toddy, omong kosong janji menyejahterakan rakyat dengan anggaran terbatas, apalagi jika government spending turun, investasi turun, dan daya beli masyarakat turun.

Salah satu yang disarankan Toddy adalah mengoptimalkan industrialisasi di Jawa Barat sehingga bisa membuka banyak lapangan kerja , melahirkan pelaku – pelaku umkm berkembang dengan berdayakan potensi kearifan lokal daerah dalam menunjang keberlangsungan kawasan industri tsb dan menaikkan daya beli masyarakat lokal dengan andilnya pemerintah daerah maupun pemerintah propinsi yang saling bersinergi dan berkesinambungan sebagaimana contoh berdayakan pelaku umkm usaha bengkel motor / tambal ban dalam menunjang pekerja di suatu kawasan industri dan membuka usaha umkm tahu tempe, peternak ayam, peternak telur, rempah – rempah & sayur – sayuran dalam menunjang katering dikawasan industri, membuka jasa transportasi angkutan karyawan. ( ada beberapa peluang korbisnis di kawasan industri antara tadi mengembangkan ekonomi masyarakat daerah ). Pemerintah daerah mengarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi.

“Hampir lebih 50% industri Indonesia ada di Jawa Barat. Sayangnya, pendapatan pajaknya ditarik ke Jakarta karena rata-rata kantor pusat industri-industri itu ada di Jakarta,” kata Toddy.

Harusnya, lanjut Toddy, Gubernur ke depan berani menekan semua industri yang dibangun di Jawa Barat agar mendirikan kantor pusat di wilayah Jawa Barat.

“Di Bekasi misalnya, biar pajaknya masuk ke PAD Provinsi Jawa Barat,” pungkas Toddy.

Diwajibkan untuk pelaku industri yang beroperasi dijawabarat untuk menggunakan kendaraan operasional memakai plat nomor wilayah jabar agar pendapatan pajak kendaraan masuk ke kas daerah jawabarat.

Pandangan dari saya, Jawa Barat Butuh di pimpin seorang Gubernur yang bukan sekedar Berani & Tegas tapi sosok Inovator , memiliki kemampuan intelektual dan Mampu membaca potensi peluang – peluang untuk pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang kuat, Bukan Pemimpin yang sekedar Pencitraan membangun sifatnya monumental.