Jarnas 98 Minta Rakyat Awasi Perhitungan Suara dari Delegitimasi Hasil Pemilu oleh Parpol

Selasa, 20 Februari 2024 - 15:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis (Jarnas) 98 Sangap Surbakti (dok: detikindonesia.co.id) ANTARA

Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis (Jarnas) 98 Sangap Surbakti (dok: detikindonesia.co.id) ANTARA

DETIKINDONESIA.CO.ID Jakarta – Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis (Jarnas) 98 Sangap Surbakti mengajak publik untuk mengawasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari upaya delegitimasi hasil pemilu oleh parpol tertentu.

“Ini untuk memastikan penyelenggara pemilu bekerja secara profesional, dan transparan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, termasuk parpol,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyatakan, adanya indikasi terstruktur dan masif yang dilakukan partai politik (parpol) tertentu, untuk mendelegitimasi hasil pemilu karena tak sesuai kehendak mereka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita harus dukung kerja-kerja penyelenggara seperti KPU,” ujarnya.

Apalagi, katanya, parpol itu bukanlah partai baru, karena parpol itu untuk pertama kalinya berupaya mendelegitimasi hasil Pemilu pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keluar sebagai pemenang Pilpres 2004.

Baca Juga :  Meriah Panggung Kemenangan Tren 2023, CEO Martin Carter Terus Komitmen Membangun Karya Untuk Bangsa

“Sampai pemerintahan SBY berjalan, mereka terus bekerja mendelegitimasi hasil Pilpres dengan menyuarakan, SBY neoliberal,” ungkapnya.

Sangap meyakini rakyat tak terpengaruh propaganda yang secara berkelindan disuarakan partai politik tersebut, karena rakyat jengah dengan pola-pola yang sudah dilakukan. Terlebih, ketika rakyat kesulitan akibat COVID-19, mereka malah mengambil hak rakyat kecil.

“Jangan karena kalah dalam Pemilu, apa saja dituduh curang, itu tidak elok kelihatan. Kalau memang partainya hebat dan saksinya kuat, seharusnya dalam 2×24 jam hasil real count itu sudah diketahui. Itu menandakan partai politik tersebut lemah dalam manajemen kepartaian,” katanya menegaskan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI
Sumber : ANTARA

Berita Terkait

Artis Lula Kamal Masuk Kandidat Cagub DKI Jakarta Lewat PAN
Komite IV DPD RI Minta RPJPN 2025-2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru
Komite I DPD RI Beri Catatan Penting Atas Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
Indonesia Terus Komitmen Kirimkan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina dan Sadan
Senator Terpilih 2024 Salut Ketua DPD RI Rendah Hati dan Mau Mendengar
Senator Petahana Apresiasi LaNyalla Membawa DPD RI Semakin Diperhitungkan
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi : Pilkada Aceh Dipastikan Aman
Dorong Stabilitas Harga: Komite II DPD RI Panggil Menteri Pertanian dan Pihak Terkait

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 21:31 WIB

Sempat Gegerkan Warga Hinai, Penemuan Jasap Pria Didalam Parit Ternyata Warga Binjai

Jumat, 19 April 2024 - 18:52 WIB

Walikota Ali Ibrahim Buka Secara Resmi Musrenbang RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024-2045

Jumat, 19 April 2024 - 18:46 WIB

Bertarung Pilkada Halsel Hj Eka Dahliani Usman Ambil Formulir pendaftaran Dari Partai PKB

Jumat, 19 April 2024 - 18:40 WIB

Tim Pengamanan PT Indonesia Power UBP Pangkalan Susu Lakukan Pengamanan Kelistrikan

Kamis, 18 April 2024 - 17:37 WIB

SBGN Malut Ajak Karyawan Peringati Hari Buruh 1 Mei 2024

Kamis, 18 April 2024 - 17:33 WIB

DPC PKB Halsel Buka Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Besok

Kamis, 18 April 2024 - 13:53 WIB

Warga Hinai Dikejutkan Penemuan Sesosok Mayat Pria Membusuk Didalam Parit

Rabu, 17 April 2024 - 18:11 WIB

Ketum DPP Surosowan Indonesia Bersatu Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Berita Terbaru