Kaicil Joko Widodo, Tanah Buton dan Moloku Kieraha

Kamis, 29 September 2022 - 12:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Muliansyah Abdurrahaman Ways, Komite Kadin Indonesia, Pegiat Demokrasi & Politik Lokal,(Doc:DETIK Indonesia)

Muliansyah Abdurrahaman Ways, Komite Kadin Indonesia, Pegiat Demokrasi & Politik Lokal,(Doc:DETIK Indonesia)

Oleh: Muliansyah Abdurrahaman Ways, Komite Kadin Indonesia, Pegiat Demokrasi & Politik Lokal

Teringat kembali tahun 2017 Presiden Joko Widodo juga di anugerahkan sebuah gelar kehormatan oleh kesultanan Tidore yakni Biji Nagara Madafolo adalah gelar yang di tujukan kepada seorang tuan anak agung yang memimpin dan menjaga bangsa besar NKRI ini.

Gelar dari Negeri Moloku Kie Raha tak pernah berhenti kepada siapa saja tokoh di Negeri ini, akhirnya hari ini kita menyaksikan kembali penghormatan dari Kesultanan Ternate kepada tokoh besar yang memimpin Indonesia hingga kini sebagai Pangeran Ternate dengan gelar Dada Madopo Malomo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dua gelar kesultanan ditanah Moloku Kieraha menjadi penghormatan kepada pemimpin – pemimpin bangsa di negeri ini, sebelumnya juga Joko Widodo mendapat gelar dari Kesultanan Buton yang juga bagian dari saudara dekat dari 4 kesultanan di Moloku Kieraha atau kini Maluku Utara, Buton adalah saudara “perempuan” dari 4 kesultanan di Maluku Utara, menurut legenda turun temurun yang hingga kini menjadi kepercayaan masyarakat di wilayah tersebut.

Baca Juga :  Politik Golkar: Geneologi Partai Pemenang dan Modernis Dunia

Para Sultan tak pernah “lelah” merawat negeri ini, bahkan anak cucunya juga selalu memberikan penghormatan kepada para pemimpin bangsa, tamu dan tokoh siapa saja yang memiliki peran penting atas bangsa ini. Tiga kesultanan bersaudara (Tidore, Buton dan Ternate) membuktikan bahwa Joko Widodo adalah seorang Presiden, seorang pemimpin bangsa yang pantas mendapat sebuah kehormatan.

Begitulah eksistensi kesultanan di Indonesia yang hingga kini masih konsisten dan komitmen atas bangsa Indonesia ini, mereka ada sebelum Indonesia merdeka, mereka ada sebelum bangsa – bangsa lain yang datang, mereka memiliki tanah yang luas dan kaya. Kesultanan Buton yang membentangkan wilayah Sulawesi hingga timur Indonesia, Kesultanan Ternate membentangkan hingga ke kepulauan Maluku dan Nusa tenggara serta kesultanan Tidore hingga Papua dan pasifik lainya.

Baca Juga :  INDONESIA CENTRISTS GOLD of The WORLD, HOW THE WORLD WORKS ???

Namun hingga kini tak pernah bersuara menuntut apapun dari bangsa – bangsa baru yang merdeka, Ia diam dan selalu melakukan dan merawat bangsa ini sebagaimana bangsa sebelumnya Ia lalui, walaupun terkadang Negara “menganaktirikan” atas keberpihakan kebijakan politik dan ekonomi. Padahal betapa besarnya peran 3 kesultanan itu memiliki peran sebelum bangsa ini merdeka menjadi NKRI, bayangkan jika tanah Sulawesi, Maluku, Nusa dan Papua saat itu masih di miliki 3 kesultanan itu, bila tidak memberikan ijin untuk bersama – sama mendirikan NKRI ini, tentu dengan begitu kayanya SDA, maka yakinlah bahwa 3 kesultanan itu akan menjadi seperti kesultanan di Negara Brunai Darussalam.

Lihat jaman sebelum Indonesia merdeka, beramai – ramai bangsa Eropa datang membangun kekuatan di negeri ini, kini kembali lagi negeri tersebut di datangi untuk membangun pilar ekonomi atas sumber daya alam yang begitu melimpah.

Baca Juga :  Sejarah Singkat Lahirnya Forum Nasional Perlindungan Anak

La Ode Jokowi dan Tanah Buton

Tanah yang dianugrahi dan lahirlah satu kerajaan di jamanya, disinilah Joko Widodo seorang Presiden RI dianugerahi sebuah Gelar Kehormatan Kesultanan Buton yakni La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi Yi Nusantara, dimana penganugerahan gelar tersebut, Presiden mengenakan baju adat Kesultanan Buton yang didominasi warna hitam dan penghormatan ini adalah sacral bagi negeri pemilik harta karun aspal ini.

Yakni kesultanan Buton adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri di tanah Buton Sulawesi Tenggara, antara abad ke-16 hingga abad ke-20. Kesultanan ini memiliki sistem pemerintahan dan undang-undang yang berbeda dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain itu, Kesultanan Buton juga berhasil mempertahankan kedaulatannya meski berkali-kali terlibat perang dengan Belanda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Muliansyah Abdurrahaman Ways
Editor :
Sumber :

Berita Terkait

Bahasa Ibu Sebagai Identitas Orang Asli Papua
OAP Wajib Selamatkan Bahasa Ibu Sebagai Identitas Warisan Budaya
Wujudkan Budaya Politik Bersih dan Beretika dalam Pesta Demokrasi
Hari Pemilu 2024, Bunda Indah Pastikan Coblos Prabowo Subianto
Aksi Jumat Berkah, Bunda Indah Serukan untuk Memilih Pemimpin yang Ikhlas
Selamatkan Generasi Muda Papua Dari Ancaman Bahaya Alkohol Dan Narkoba
Apa Sandiaga Uno Ingin Menciptakan Mafia Sambil Menghancurkan Industri Pariwisata?
Bersama Ribuan Rakyat Medan, Bunda Indah: Mereka Loyal dan Ikhlas pada Prabowo

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:14 WIB

Sah! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4% Berlaku di 2029

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:01 WIB

Praktisi Hukum Soroti Kinerja Polsek Kayoa

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:28 WIB

MK Tegaskan Jadwal Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar November

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:44 WIB

Fraksi PSI Jakarta Meminta Dinas SDA Siaga Menghadapi Banjir Jakarta

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:37 WIB

Air Bersih Di Wilayah Kota Kaimana Siap Berfungsi Akhir Maret

Jumat, 1 Maret 2024 - 00:04 WIB

LKLH dan PNTI Minta Polda Sumut Usut Kasus Dugaan Perambahan Hutan di Langkat dengan Transparan

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:42 WIB

Oknum PPS Bagi – Bagi Surat Surat Sisa di Desa Gumira ke Caleg PKB Kabupaten dan Provinsi

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:56 WIB

Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis, Ini Respon Gibran

Berita Terbaru

Berita

Sah! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4% Berlaku di 2029

Jumat, 1 Mar 2024 - 11:14 WIB

Berita

Praktisi Hukum Soroti Kinerja Polsek Kayoa

Jumat, 1 Mar 2024 - 11:01 WIB