DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI resmi menetapkan Menteri Kementrian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 BAKTI Kemenkoninfo tahun 2020-2022.
Menkominfo Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi setelah memenuhi panggilan ketiga penyidik Tipikor Kejagung langsung dinaikkan status hukumnya dari saksi menjadi tersangka kemudian langsung ditahan Rutan Salemba cabang Kejagung, Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Johnny Plate diduga terlibat karena jabatannya sebagai Menkominfo dan juga kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam proyek pekerjaan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski menggunakan rompi tahanan khas kejaksaan dengan tangan diborgol saat keluar dari ruangan pemeriksaan Jampidsus sekitar pikul 12.10 WIB, politikus NasDem itu terlihat tegar menghadapi kasus yang dijeratnya. Dia ditahan di Lapas Salemba cabang Kejagung selama 20 hari kedepan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghormati dan mentaati segala proses hukum yang berjalan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI),” demikian siaran pers Kominfo yang diterima media ini, Rabu (17/5/2023).
Ironisnya, penegakan hukum di negara kesatuan republik indonesia ini terkesan tidak sesuai dengan amanat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia Negara Hukum, dimana lembaga penegakan hukum terkesan melakukan penyidikan terhadap kasus hukum tertentu.
Salah satunya kasus dugaan korupsi suap dengan tersangka Harun Masiku yang merupakan politisi PDI Perjuangan. Harun Masiku diduga terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Ketika ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 sejak Januari 2020, Harun Masiku tak kunjung tertangkap.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Harun ke dalam daftar buronan pada 29 Januari 2020. Lantas pada 30 Juli 2021, nama Harun masuk ke dalam daftar buronan dunia dan masuk dalam daftar Red Notice Polisi Internasional (Interpol).
Pengungkapan kasus berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang. KPK lantas menetapkan 4 orang sebagai tersangka yaitu Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan.
Pemicunya adalah ketika seorang calon legislatif PDIP dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas, meninggal. Saat itu Nazarudin memperoleh suara terbanyak di Dapil itu.
Karena Nazarudin meninggal, KPU memutuskan mengalihkan suara yang diperoleh Nazarudin kepada Riezky Aprilia, caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua di Dapil I Sumatera Selatan.
Akan tetapi, PDIP melalui rapat pleno menginginkan Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nazarudin. Bahkan PDIP sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung dan menyurati KPU agar melantik Harun Masiku. Namun, KPU tetap dengan keputusannya melantik Riezky.
Sejak Harun lolos dari operasi tangkap tangan, seluruh upaya pengejaran ditempuh.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta KPK menyatakan Harun sempat berada di Singapura sejak sehari sebelum operasi tangkap tangan digelar. Saat itu Harun disebut masih berada di luar negeri.
Akan tetapi, Harun diperkirakan sudah kembali ke Indonesia. Kemenkum HAM awalnya sempat membantah, tetapi mereka akhirnya mengakui Harun sudah pulang ke Indonesia.
Imigrasi berkilah terjadi kesalahan sistem di bandara sehingga kepulangan Harun tak terlacak. Setelah itu KPK menyatakan terus mencari keberadaan Harun dengan menggeledah sejumlah lokasi, tetapi hasilnya nihil.
Harun seolah sangat licin sehingga keberadaannya sulit dideteksi penegak hukum.
Pada Agustus 2021 lalu, KPK sempat mengeklaim telah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Namun, lembaga antirasuah itu belum bisa menangkap Harun lantaran terkendala pandemi virus corona.
Hingga saat ini politisi PDI Perjuangan Harun Masiku masih melalang buana di dalam wilayah Indonesia namun KPK tidak bisa berkutik untuk menangkap tersangka korupsi jabatan DPR RI tersebut. Tutup
| Penulis | : TIM |
| Editor | : MUFIK |
| Sumber | : |
