Kepolisian Dari Masa Ke Masa 1945 -2022

Oleh: Natalius Pigai

Penulis Adalah: Aktivis HAM

1. Kepolisian Era Transisi 1945-1959

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tanggal 29 September 1945 R.S. Soekanto ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. R.S. Soekanto: mengubah mental kepolisian Kolonial. Seluruh fungsi kepolisian yang terpecah-pecah pada masa Hindia Belanda. “Modal Nol”, tidak punya kantor, tidak punya staf, dan formal tidak punya wewenang karena melanjutkan Hoofd van de Dienst der Algemene Politie. wewenang kepolisian yang terpecah-pecah dianggap berlaku, bahkan sampai era Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan sampai era Orde Lama.

2. Era Pembangunan Institusi Polri dan Konflik Regional 1959-1963

Tahun 1959-1963: Era Perubahan Nama, Penguatan Prinsip Polri Dan Konflik Regional. Kepolisian massa kepemimpinan Soekarno Djojonegoro Tahun 1959-1963: Era Perubahan Nama, Penguatan Prinsip Polri Dan Konflik Regional.
Beberapa peristiwa semasa ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara: a. Kepolisan Negara bergabung dalam ABRI 1960. b.Empat (4) janji prajurit kepolisian, “Catur Prasetya” diikrarkan 1 Juli 1960 dan pada tahun 1961 Catur Prasetya resmi dijadikan pedoman kerja kepolisian RI selain Tribrata sebagai pedoman hidup. c. Kepolisian Negara Republik Indonesia berubah nama menjadi Angkatan Kepolisian RI (AKRI). d. Konflik Irian Barat dengan Belanda dan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan PKI, DI/TII, APRA dan lain-lain.

3. Era Lahirnya Lembaga Pendidikan Polisi dan KUHP 1963-1965

Era Kepemimpinan Soetjipto Danoekoesoemo beberapa peristiwa semasa menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara yang disebut Menteri Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak): a. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Kepolisian (Seskoak) di Lembang, Bandung, didirikan tahun 1965. b. Pemberlakuan KUHP Tentara, HAP Tentara dan KUDT bagi anggota Polri

4. Era Tahun 1965-1968: Penuh Gejolak

Masa kepemimpinan Kapolri R. Soetjipto Joedodihardjo penuh dengan gejolak. Sebab inilah masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada 1965, Presiden Soekarno melantik Raden Soetjipto Joedodihardjo menjadi Menteri/Pangak RI diubah menjadi Kementerian Angkatan Kepolisian (Kemak). Perubahan ini sehubungan dengan keluarnya Keputusan Presiden 27 Maret 1966 tentang susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi (Dwikora III). Namun namanya berubah lagi menjadi Depak menyusul pembentukan organisasi Kabinet Ampera. Struktur organisasi kepolisian pun beberapa kali berubah karena kondisi dan situasi politik ketika itu agak memanas.

5. Era Tahun 1968-1971: Merubah Wajah Polisi Yang Jujur dan Cemerlang di Panggung Dunia.

Kapolri Hoegeng Iman Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1969 menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Kepemimpinan Hoegeng muncul Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization (ICPO). Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.

6. Era 1974-1977 Pendirian Samsat Dan Narkotika

Kapolri Widodo Budidarmo adalah ketika Polri sepakat mendirikan Kantor Bersama 3 Instansi (Samsat) di wilayah hukum Polda Metro Jaya menjadi cikal bakal Samsat. Pada masa itu pula Pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tentang Narkotik, tertanggal 26 Juli 1976.

7. Era Polri Melahirkan KUHAP 1978-1982

Prof Dr. Awaloedin Jamin menjabat Kapolri selama empat tahun, dari tahun 1978 sampai tahun 1982 melahirkan KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 sebagai hasil karya bangsa Indonesia sendiri disahkan DPR-RI. KUHAP sebagai pengganti Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR), hukum acara pidana produk kolonial Belanda yang dianggap telah usang dan tidak manusiawi. Polri berperan aktif menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk materi KUHAP baru itu.

8. Era1982-1986 Anton Soejarwo Melanjutkan Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian. Melaksanakan Pola Dasar Pembenaan Polri

9. Era 1986-1991 Mochamad Sanoesi Pola Dasar Pembinaan Polri & Kamtibmas.

Ketika menjabat Askamtibmas Kasum ABRI, Sanoesi Polri menyusun Strategi Pembinaan Kamtibmas. Naskah inilah yang kelak menjadi embrio dari Optimasi dan Dinamisasi. Strategi Opdin sebagai benang merah kelanjutan dari kedua Strategi Kapolri sebelumnya, yaitu “Pola Dasar Pembenahan Polri” oleh Kapolri Jenderal Pol DR Awaloedin Djamin MPA, dan “Rencana Konsolidasi dan Fungsionalisasi (Rekonfu)” oleh Kapolri Jenderal Pol Anton Soedjarwo.

10. Era 1991-1993 Kunarto Melanjutkan Tupoksi Polri

11. Era 1993-1996 Banurusman. Melanjutkan Tupoksi

12. Era1996-1998 Pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)

Kapolri Dibyo Widodo untuk melayani dengan cepat segala keluhan masyarakat muncullah gagasan pembentukan satuan Unit Reaksi (URC), dimana setiap ada laporan dari masyarakat, dalam tempo singkat satuan Polri segera tiba di tempat kejadian. Kehadiran URC di TKP dengan cepat pertama-tama adalah pengamanan TKP dengan memberikan pita kuning bertanda “DILARANG MELINTAS GARIS POLISI” sehingga semua data, baik berupa sidik jari maupun bukti-bukti yang lain belum terjamah oleh orang lain.

13. Era1998-2000 Roesmanhadi Melanjutkan Tupoksi

14. Era 2000-2000 Rusdiharjo Melanjutkan Tupoksi

15. Era 2000-2001 Bimantoro Melanjutkan Tupoksi

Halaman : 1 2 Selanjutnya