Ketua DPD RI: Dalam Sistem Liberal, Pilpres yang Mahal, Selalu Hadirkan Oligarki

Minggu, 14 Mei 2023 - 14:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memastikan jika oligarki akan selalu turut campur tangan dalam Pemilihan Presiden Langsung yang mahal. Hal itu terjadi sepanjang bangsa ini masih menerapkan sistem pemilihan langsung berdasarkan prinsip demokrasi liberal ala Barat yang faktanya sangat mahal biayanya.

“Oleh karenanya, sepanjang bangsa ini masih menggunakan sistem pemilu langsung ala liberal Barat, maka siapapun presidennya nanti, pasti terlibat dalam campur tangan Oligarki Ekonomi,” kata LaNyalla saat memberikan materi Wawasan Kebangsaan dengan tema “Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Indonesia” kepada Guru Lolos Passing Grade (GLPG) di Surabaya, Kamis (11/5/2023).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, peran sentral oligarki dalam menentukan presiden terpilih bukan tanpa sebab. Hal ini terjadi imbas amandemen konstitusi empat tahap yang terjadi pada era Reformasi, dari tahun 19999-2002.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejak saat itu, kekuasaan menjalankan negara hanya ada di tangan Ketua Partai dan Presiden terpilih. Sehingga, jika presiden terpilih membangun koalisi dengan ketua-ketua partai, maka ke manapun negara ini akan dibawa, terserah mereka. Rakyat sama sekali tidak memiliki ruang kedaulatan.

Baca Juga :  Ketua DPD RI LaNyalla Ditemui Aktivis, 3 Sikap Ini Disampaikan!!!

Tak hanya di tingkat presiden, keterlibatan oligarki, baik itu oligarki politik maupun oligarki ekonomi, disebut LaNyalla juga meretas hingga ke ajang pemilihan gubernur dan bupati/wali kota yang juga dilaksanakan secara langsung.

“Hubungan timbal balik antara oligarki politik dan oligarki ekonomi itu terjadi akibat biaya politik yang mahal di dalam pemilihan presiden secara langsung. Begitu pula dengan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara langsung,” tegas LaNyalla.

Akibatnya, sepanjang sistem liberal ini masih diadopsi oleh bangsa ini, maka selama itu pula oligarki akan menancapkan kakinya untuk mencengkeram bangsa ini.

“Siapapun calon presiden Indonesia, pasti tidak akan mampu membiayai mahalnya biaya Pilpres. Sehingga pasti melibatkan oligarki ekonomi yang selama ini memang semakin mendekat ke dalam lingkar kekuasaan, baik di dalam partai politik, maupun di dalam kabinet presiden,” tutur LaNyalla.

Dikatakan LaNyalla, dalam konteks ekonomi, oligarki membuat negara tak lagi berkuasa penuh atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta.

Baca Juga :  Sampai di Lampung Barat, Ketua DPD Ziarah ke Makam Raja-Raja Sekala Brak Kepaksian Pernong

“Sehingga dalam 20 tahun terakhir ini, kita melihat semakin banyak keganjilan atau paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan amanat Reformasi yang dituntut para mahasiswa saat itu, diantaranya adalah menghapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), faktanya di tahun 2022 yang lalu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai angka tertinggi dalam sejarah,” ulas LaNyalla

Bahkan, tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu melanjutkan, Masyarakat Transparansi Internasional menyatakan indeks demokrasi Indonesia juga mengalami penurunan. Padahal, katanya, salah satu tujuan Reformasi saat itu adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. “Tetapi faktanya, di dalam Pemilu, Pilpres dan Pilkada masih ditemukan banyak kecurangan yang diduga terstruktur, sistematis dan masif,” tegasnya.

Tak ada jalan lain. LaNyalla menilai bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperbaiki dengan teknik addendum.

“Oleh karena itu, tidak ada pilihan. Sistem bernegara hari ini yang diakibatkan oleh kecelakaan perubahan konstitusi di era Reformasi harus kita akhiri dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila,” kata LaNyalla mengingatkan.

Baca Juga :  Sambil Terbaring Sakit, Try Sutrisno Beri Amanah ke Ketua DPD RI untuk Perjuangkan Konstitusi

Sebab, LaNyalla melanjutkan, hanya sistem demokrasi Pancasila yang memiliki Lembaga Tertinggi yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari penjelmaan rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Itulah konsepsi sistem bernegara kita yang tertuang di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Di mana terdapat wakil-wakil yang dipilih dan utusan-utusan yang diutus untuk berada di MPR. Wakil-wakil yang dipilih adalah peserta pemilihan umum. Sedangkan wakil-wakil yang diutus, adalah mereka yang diusung dan diberi amanat oleh kelompok mereka,” jelas LaNyalla.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Ahli A Zaldy Irza Pahlevi Abdurrasyid, Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Timur, Rony Suharso dan Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, Idris Yahya. Sementara dari GLPG dihadiri oleh Napan Fatoni Aziz selaku ketua beserta puluhan anggota GLPG se-Jawa Timur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : MUFIK
Sumber :

Berita Terkait

Diskusi Bersama Senator Papua, Ketua DPD RI Bicara Bangsa hingga Bola
Buka Bersama Senator Terpilih, LaNyalla Kembali Tekankan Perlunya Penguatan Sistem Bernegara
Mahyudin Buka Peluang Maju Pilkada Provinsi Kaltim: Demi Ikut Sukseskan IKN
Resmikan Masjid Sunan Kalijogo di Bekasi, LaNyalla Berbagi Kiat Sukses Jadi Pemimpin
Prabowo Kunjungi NasDem Tower, Surya Paloh Sambut Dengan Pelukan
NasDem Terima Hasil Pemilu 2024, Surya Paloh Beri Ucapan Selamat ke Prabowo-Gibran
Hasil Pemilu 2024: 10 Parpol Gagal Lolos ke Senayan
Ingin Rangkul Kubu 01 dan 03, Gibran: Itu Kalau Mau Ya

Berita Terkait

Jumat, 29 Maret 2024 - 01:02 WIB

Nama Agusti Talib Menguat Dampingi Hj Eka Dahliani di Pilkada Halsel

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:57 WIB

Tinjau SD Pulau Adi, Bupati Freddy Thie Janji Bangun Ruang Kepala Sekolah

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:51 WIB

Safari Ramadhan di Kampung Kambala, Bupati Freddy Thie Janjikan Bangun Laboratorium Komputer

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:33 WIB

Safari Ramadan Ke Kampung Karawawi, Bupati Freddy Thie Bicara Pembangunan Dan Kawasan Konservasi

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:17 WIB

Bupati Freddy Thie Ungkap Masjid Kampung Nusaulan akan Dapat Bantuan Sebesar 250 Juta

Selasa, 26 Maret 2024 - 21:55 WIB

Kejari Langkat Dinilai Kurang Optimal Tangani Kasus Korupsi

Selasa, 26 Maret 2024 - 21:07 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Resmi Sampaikan Laporan LPPD Tahun 2023 Kepada Gubernur Maluku Utara

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:52 WIB

Puluhan Ton BBM Milik Ditpulairud Polda Malut Ditahan AL, Kepala KSOP ll Ternate Diduga Terlibat

Berita Terbaru