Ketua DPD RI: Pemerintah Harus Tetapkan Batas Tarif Hotel Untuk Karantina

Selasa, 21 Desember 2021 - 17:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, SURABAYA- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menetapkan batasan tarif untuk hotel yang menjadi lokasi karantina.

Menurut LaNyalla yang sedang mengisi reses di Jawa Timur, Selasa (21/12/2021), kondisi ini sudah banyak dikeluhkan masyarakat.

“Saya menerima sejumlah keluhan dari warga negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri. Mereka harus menjalani karantina, namun yang menjadi masalah adalah tarif hotel tempat mereka menjalani karantina,” tuturnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, pihak hotel memberikan tarif yang sangat memberatkan.

“Ada laporan yang menyebut satu keluarga yang berisi 5 orang harus membayar Rp150 juta untuk menjalani karantina. Ini sangat memberatkan, bahkan sudah keterlaluan,” katanya.

Baca Juga :  Hadir di Dzikir Manaqib Ponpes Al-Baghdadi Karawang, LaNyalla: Istiqomah Kunci Keberhasilan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Pemkot Tidore Kepulauan Lakukan MoU Bersama Kanwil Dirjen Pembendaharaan Malut
PT. GMM Diduga Tidak Penuhi Hak Masyarakat Soal Hasil Kebun Plasma
Penandatanganan NPHD Pengamanan Pemilukada Tahun 2024, Bupati Freddy Thie: Jaga Kondusifitas Pilkada
Polres Langkat Lakukan Pengamanan Ketat di Rekapitulasi KPU Pemilu 2024
Pimpin Apel Pagi Gabungan, Walikota Ali Ibrahim Minta Tim Inflasi Pantau Kondisi Pasar
Pemkot Tidore Kepulauan Gelar Rapat Internal Antisipasi Kenaikan Harga Beras
SBGN Malut Dampingi Karyawan yang Ditelantarkan oleh PT. HEI Subko PT. IWIP, PT. MCCBOE dan PT. HJF
Polsek Kayoa Terkesan Lambat dalam Penanganan Kasus Pencurian BBM

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:37 WIB

Update Real Count KPU 16.00: Prabowo 58,84%, Anies 24,46%, Ganjar 16,70%

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:30 WIB

Sandiaga Uno Beri Sinyal Merapat Ke Koalisi Prabowo-Gibran

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:30 WIB

Soal Hak Angket, Jimly Asshiddiqie: Jokowi Tak Perlu Khawatir

Senin, 26 Februari 2024 - 18:22 WIB

Beras Premium Mahal dan Langka, Zulhas: Beli Punya Bulog

Senin, 26 Februari 2024 - 15:12 WIB

Update Real Count KPU 15.00 WIB: Prabowo 58,84%, Anies 24,44%, Ganjar 16,72%

Senin, 26 Februari 2024 - 13:14 WIB

Program Makan Gratis Resmi Dieksekusi 2025, Utang RI Dipastikan Membengkak

Senin, 26 Februari 2024 - 13:00 WIB

Usai Sidang Kabinet, Bahlil Tegaskan Makan Gratis Masuk APBN 2025

Senin, 26 Februari 2024 - 12:49 WIB

Tolak Pengajuan Hak Angket, AHY: Lebih Baik Mulai Rekonsiliasi Bangsa

Berita Terbaru

Foto: Sepi Wanimbo/istimewa (detikindonesia)

Teraju

Bahasa Ibu Sebagai Identitas Orang Asli Papua

Selasa, 27 Feb 2024 - 18:18 WIB

Nasional

Sandiaga Uno Beri Sinyal Merapat Ke Koalisi Prabowo-Gibran

Selasa, 27 Feb 2024 - 15:30 WIB