Ketum Gapura Harap Pemprov Papua Selesaikan Masalah Hak Ulayat

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAYAPURA- Ketua umum Gerakan Pemuda Jayapura dan juga sebagai juru bicara Keluarga Daud Morouw Ohee, Ondofolo Heram Rasing Kleubeuw. Marthin Luther Dasim Ohee. Jack Judzon Puraro, menyampaikan, agar hak – hak adat segera di selesaikan khusus masalah tanah adat yang dibangun Venue Aquatik.

Pemerintah Provinsi Papua dan khusus kepada panitia dan juga kepada ketua Kontingen Papua, dalam hal ini Pak Kapolda yang mana telah berjanji untuk menyelesaikan masalah hak ulayat kami pada Venue Aquatic seluas 8 hektar, tetapi sampai hari ini kami sebagai keluarga merasa ditipu oleh Pemerintah Provinsi Papua dan juga oleh ketua Kontingen.

Juru Bicara Ondofolo Haram Rasing Kleubeuw. Marthen Luther Dasim Ohee, Jack, mengatakan, Sejak kami Keluarha melakukan aksi pemalangan di Stadion Utama Lukas Enembe (SULE) tahun 2021, Ketua Kontingen yang juga Kapolda Papua, telah berjanji akan pasang badan untuk menyelesaikan permasalahan hak ulayat seluas 8 hektare di Venue Aquatik.

Baca Juga :  Di Raker Bersama, Bupati Kaimana Usulkan Pemekaran Wilayah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

” Pemerintah Provinsi Papua, Saya ingin menyampaikan bahwa Tolong dulu selesaikan seluruh masalah masyarakat ya, Selesaikan masalah hak ulayat masyarakat adat di mana tempat dibangunnya venue-venue yang ada di Kabupaten Jayapura secara khusus. Karena sampai hari ini Masyarakat Adat yang memiliki lahan dibangunnya venue Aquatik ini belum diselesaikan sampai hari ini,” kata Judzon.

Ditambahkannya, Pemerintah mau melaksanakan Natal dan pengucapan syukur atas apa yang dicapai oleh Provinsi Papua dalam Pon dan juga Peparnas, pada tanggal 26 besok, Saya, harap untuk Pemerintah tidak menipu masyarakat dan membohongi masyarakat adat.

Kami sudah cukup mengerti terhadap Pemerintah Provinsi Papua dan juga kepada Panitia dan kepada Kontingen Papua kami mengerti dan Kami paham, semua,, kami izinkan bisa terlaksana semua event Kegiatan Nasional ini bisa berjalan dengan baik sekalipun hak-hak kami masyarakat adat tidak diselesaikan atau diabaikan.

Halaman : 1 2 Selanjutnya