Kok Senayan Pada Diam?

Oleh: Fahri Hamzah Penulis Adalah: Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Sekali lagi tentang oposisi memble, banyak yg gak paham. Bacalah sistem kita. Di manakah oposisi diletakkan dalam organisasi negara? Pada partai politik kah atau pada cabang kekuasaan? Jangan salah baca di sini karena ini awal kesalahan selanjutnya kalau salah memahami. Dalam sistem kita bernegara di Indonesia, atau sistem presidensial isme secara umum. Oposisi tidak diletakkan pada koalisi partai politik tetapi sesuai nama lainnya yaitu kongresionalisme maka oposisi diletakkan sepenuhnya pada cabang kekuasaan legislatif, DPR RI dan DPDRI Oleh karena itu dalam sistem kita, sekali lagi tugas anggota legislatif secara keseluruhan adalah melakukan oposisi terhadap eksekutif. Coba baca seluruh dokumen undang undang yang menyusun kelembagaan negara, semua anggota legislatif memiliki tugas yang sama: pengawasan! BACA JUGA: Andika di Tolak Jadi Panglima Memang setiap sistem itu ada nilai lebih dan nilai kurangnya. Kita pernah memilih sistem Parlementer di awal kemerdekaan tapi dianggap ciptakan instabilitas negara. Maka, karena kita sudah memilih sistem presidensial maka harus ditekuni secara utuh. Kita harus tau cara kerjanya! Dari yang saya lihat sekarang para politisi di legislatif kurang memahami cara kerja sistem ini. Itulah yang menyebabkan mereka terjebak pada perasaan eksekutif terlalu dominan. Eksekutif dianggap terlalu sering menang. Eksekutif punya akses kepada seluruh cabang kekuasaan. Memang itu salah satu kelemahan sistem ini, tetapi karena pada dasarnya seluruh legislatif punya hak pengawasan dan bertanya bahkan investigasi terhadap eksekutif, dengan fasilitas dan Imunitas yang kuat, maka pada dasarnya mereka tetap bisa efektif menjalankan pengawasan! Memang itu salah satu kelemahan sistem ini, tetapi karena pada dasarnya seluruh legislatif punya hak pengawasan dan bertanya bahkan investigasi terhadap eksekutif, dengan fasilitas dan Imunitas yang kuat, maka pada dasarnya mereka tetap bisa efektif menjalankan pengawasan! Muncul juga semacam fenomena di mana partai partai yang tidak diajak kadernya masuk kabinet mengeksklusifkan diri seolah olah mereka menerima nasib sebagai minoritas. Padahal tindakan ini membuat lagislatif lumpuh karena mereka malas bergerak menggunakan hak-hak pengawasan yg ada! Perlu saya tegaskan bahwa hak-hak pengawasan anggota legislatif itu dahsyat sekali. Karena mereka tidak saja boleh bertanya tiap hari tanpa takut dipidana seperti kita, setiap hari juga mereka dapat mengajukan tahap investigasi lanjutan kepada lembaga audit negara. Tapi wajar kalau sekarang orang menilai bahwa lagislatif bersekongkol dengan eksekutif karena terlalu banyak yang lewat begitu saja tanpa oposisi yang memadai. Orang mulai tidak percaya legislatif bisa mengawasi pemerintahan karena terlalu banyak yang berlalu begitu saja! Fenomena ini agak mengkhawatirkan mengingat usia dari pemerintahan eksekutif masih cukup panjang. Dan sebagai bagian dari hukum alam dlm sistem ini, begitu pengawasan legislatif lemah, penyimpangan pasti merajalela. Ini dosa siapa? Ini dosa Oposisi Plonga Plongo Kita sebagai rakyat tetap berharap agar legislatif memahami pentingnya tugas pengawasan dari sekedar kunjungan kerja ke sana kemari dan bagi bagi sembako atau jatah dari eksekutif yang disalurkan melalui tangan legislatif. Tetaplah sebagai oposisi dalam sistem! Karena maraknya Oposisi Jalanan adalah indikasi lemahnya posisi dalam tubuh organisasi negara! Legislatif gak usah cari alasan lain, ayo kerja lebih baik! Ambil Inisiatif dan manfaatkan semua fasilitas pengawasan dan kekebalan hukum yang ada dalam sistem kita! Suatu hari saya bertemu dengan presiden Jokowi dan kalimat yang pertama keluar dari beliau adalah, “mas kenapa sekarang oposisinya lemah kok Senayan pada diam, banyak menteri gak diawasi apa yang terjadi?”. Silakan pikir sendiri jawabannya. Sampai jumpa, kita rehat sejenak.

Kok Senayan Pada Diam?

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy

Penulis	:
Editor	:
Sumber	:

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Supanji Tawary

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Andika di Tolak Jadi Panglima

Raja IX Denpasar Minta LaNyalla Koreksi Sistem Politik dan Demokrasi Bangsa

Related Articles

Menjaga Kepentingan Publik Di Penyiaran TV/RADIO

Suara Jawa Barat Menentukan Pilpres 2024, Pandangan Komunitas Jabar Unggul & Indonesia Unggul

Miras Bukan Budaya Orang Asli Papua

Generasi Muda Harapan Papua

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy