Kominfo Akhirnya Buka Suara Terkait Lokasi Server Alibaba yang Dipakai KPU

Senin, 18 Maret 2024 - 15:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung KPU RI

Gedung KPU RI

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap server atau penyimpanan data yang digunakan Alibaba Cloud untuk layanan buat Komisi Pemilihan Umum (KPU) berada di Indonesia.

“Yang digunakan KPU itu ada di Indonesia. Alibaba itu ada di Indonesia. IP nya bisa dari mana saja,” ujar Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (15/3).

Pascapemilu, beredar informasi mengenai Sirekap menggunakan layanan Alibaba Cloud yang berlokasi di luar negeri, yakni China, Singapura, dan Prancis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

KPU mengakui memiliki kontrak dengan Alibaba, terkait pengadaan dan kontrak cloud untuk Sirekap Pemilu 2024.

Baca Juga :  BREAKING NEWS: Mantan Bupati Sinjai Rudianto Asapa Tutup Usia

“Jadi benar KPU memiliki kerja sama dengan Alibaba cloud?” tanya Majelis Komisioner (MK) KIP Republik Indonesia, Arya Sandhiyudha dalam persidangan di Ruang Sidang Utama Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) Wisma BSG Jakarta, Rabu (13/3).

“Benar, majelis,” jawab perwakilan KPU.

Namun, pada Februari, KPU sebelumnya telah membantah terkait tudingan data yang berada di luar negeri. Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan seluruh server yang menyimpan data Sirekap berada di Indonesia.

“Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain,” ujar Betty di kantornya, Senin (19/2) malam.

Lebih lanjut, Semuel menyebut penggunaan layanan cloud pihak ketiga memang diperbolehkan untuk lembaga atau institusi pemerintahan dengan catatan semua aplikasi dan datanya ada di Indonesia.

Baca Juga :  Dukung Proposal Kenegaraan DPD RI, Guru Besar UGM dan Undip Beri LaNyalla Masukan

“Jadi persyaratan utamanya, semua aplikasi dan data pemerintah itu harus ada di indonesia, tidak dibatasi itu punyanya siapa, pokoknya harus ada di Indonesia, dan keamanannya sudah pasti dicek,” tandas Semuel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis :
Editor : LUKAS
Sumber : CNN INDONESA

Berita Terkait

Komite IV DPD RI Minta RPJPN 2025-2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru
Komite I DPD RI Beri Catatan Penting Atas Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
Indonesia Terus Komitmen Kirimkan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina dan Sadan
Senator Terpilih 2024 Salut Ketua DPD RI Rendah Hati dan Mau Mendengar
Senator Petahana Apresiasi LaNyalla Membawa DPD RI Semakin Diperhitungkan
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi : Pilkada Aceh Dipastikan Aman
Dorong Stabilitas Harga: Komite II DPD RI Panggil Menteri Pertanian dan Pihak Terkait
Diskusi Bersama Senator Papua, Ketua DPD RI Bicara Bangsa hingga Bola

Berita Terkait

Jumat, 19 April 2024 - 21:31 WIB

Sempat Gegerkan Warga Hinai, Penemuan Jasap Pria Didalam Parit Ternyata Warga Binjai

Jumat, 19 April 2024 - 18:52 WIB

Walikota Ali Ibrahim Buka Secara Resmi Musrenbang RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024-2045

Jumat, 19 April 2024 - 18:46 WIB

Bertarung Pilkada Halsel Hj Eka Dahliani Usman Ambil Formulir pendaftaran Dari Partai PKB

Jumat, 19 April 2024 - 18:40 WIB

Tim Pengamanan PT Indonesia Power UBP Pangkalan Susu Lakukan Pengamanan Kelistrikan

Kamis, 18 April 2024 - 17:37 WIB

SBGN Malut Ajak Karyawan Peringati Hari Buruh 1 Mei 2024

Kamis, 18 April 2024 - 17:33 WIB

DPC PKB Halsel Buka Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Besok

Kamis, 18 April 2024 - 13:53 WIB

Warga Hinai Dikejutkan Penemuan Sesosok Mayat Pria Membusuk Didalam Parit

Rabu, 17 April 2024 - 18:11 WIB

Ketum DPP Surosowan Indonesia Bersatu Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Berita Terbaru