Kritik Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta atas Penyediaan Air Bersih DKI Jakarta, Pada Era Gubernur Anies Baswedan

Rabu, 7 Februari 2024 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID Jakarta 6 Februari 2024 – Berikut adalah 6 pernyataan kritik Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang disampaikan melalui Eneng Malianasari (Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta) tentang penyediaan air bersih selama masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kritik ini ditujukan atas pernyataan Pak Anies tentang pentingnya air bersih sebagai upaya promotif preventif kesehatan saat debat kelima Capres-cawapres minggu kemarin. Sebab pada kenyatannya, selesai beliau menjabat sebagai Gubernur, Pak Anies meninggalkan banyak PR untuk penyediaan air bersih di Jakarta.

1. Penyediaan layanan air di 6 kampung prioritas yang ada dalam Ingub DKI 49/2021 yang seharusnya terpenuhi pada Desember 2021, pada akhirnya hanya terlaksana di 2 kampung, ketika Anies selesai menjabat Gubernur.

2. Non Revenue Water (NRW) atau tingkat kebocoran air di DKI Jakarta pada masa akhir jabatan Gubernur Anies yang masih jauh dari target yang seharusnya ditekan sekitarq 37,9 persen namun hanya tercapai di kisaran 46,67 persen. Angka tersebut pun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di angka 45,06%, padahal dalam RPJMD disebutkan bahwa salah satu target adalah menurunkan NRW. Tingginya NRW ini disebabkan pencurian air karena kelalaian PD PAM Jaya dalam pengecekan pipa dan sudah tuanya pipa tanpa ada penyambungan pipa baru

3. Tidak adanya sikap tegas untuk memutus swastanisasi air bahkan menerbitkan Pergub 891 tahun 2020 tentang Perpanjangan Kontrak swastanisasi air di DKI Jakarta ketika sudah ada temuan resiko kerugian negara oleh KPK senilai 1,2 triliun karena swastanisasi air. Pergub dicabut 1 tahun kemudian setelah ada desakan dari berbagai pihak

Baca Juga :  Sandiaga Uno Siap Jadi Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud

4. Tugas Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong pembangunan SPAM Karian dan Jatiluhur selama periode Pak Anies selalu terkendala anggaran dan konsesi pembangunan. Akibatnya selama 5 tahun Pak Anies hanya mampu meningkatkan 6% cakupan layanan air bersih.

5. Cakupan air bersih di DKI Jakarta saat masa akhir jabatan Anies Baswedan masih pada angka 66% atau hanya bertambah 6% dari tahun 2018, padahal janjinya mencapai 79.61%. Sementara antrean panjang pendaftaran untuk pemasangan pipa PD PAM terjadi di berbagai wilayah seperti di Kelurahan Jelambar, Kelurahan Wijaya Kusuma, dan Kelurahan Sukabumi Utara, dengan alasan minimnya suplai air bersih.

6. Dampaknya masih ada 34% warga DKI Jakarta yang membeli air bersih dengan harga mahal di kawasan yang belum terjangkau PAM. Hingga terdapat beberapa kawasan dengan harga air bersih lebih mahal daripada air yang dijual ke hotel berbintang. Hak asasi manusia terkait Air Bersih harus diutamakan, selain daripada manfaat kebersihan juga terdapat ekonomi berbiaya tinggi jika dibiarkan.

Baca Juga :  Ingin Ke Raja Ampat, Garuda Buka Rute Bali-Sorong

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Yuli
Sumber :

Berita Terkait

Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta
Prabowo Ingin Sulap Tebu Hingga Singkong Jadi Bensin Demi Setop Impor BBM
Sah! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4% Berlaku di 2029
MK Tegaskan Jadwal Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar November
Fraksi PSI Jakarta Meminta Dinas SDA Siaga Menghadapi Banjir Jakarta
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis, Ini Respon Gibran
Selain Prabowo Ternyata Banyak Tokoh Pernah Terima Gelar Jenderal Kehormatan, Ini Daftarnya
Usai Lihat IKN, AHY: Saya Terpukau Mimpi Besar Presiden Jokowi

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:55 WIB

Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta

Jumat, 1 Maret 2024 - 11:14 WIB

Sah! MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4% Berlaku di 2029

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:28 WIB

MK Tegaskan Jadwal Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar November

Jumat, 1 Maret 2024 - 09:44 WIB

Fraksi PSI Jakarta Meminta Dinas SDA Siaga Menghadapi Banjir Jakarta

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:56 WIB

Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis, Ini Respon Gibran

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:05 WIB

Selain Prabowo Ternyata Banyak Tokoh Pernah Terima Gelar Jenderal Kehormatan, Ini Daftarnya

Kamis, 29 Februari 2024 - 11:04 WIB

Usai Lihat IKN, AHY: Saya Terpukau Mimpi Besar Presiden Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 - 10:35 WIB

Mabes TNI Ungkap Prabowo Tidak Dipecat Tapi Diberhentikan Dengan Hormat

Berita Terbaru