LaNyalla: Perbedaan Lebaran, Pemerintah Fasilitasi Saja, Jangan Jadi Penentu Tunggal

Kamis, 20 April 2023 - 15:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti,(Doc:DETIK Indonesia)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti,(Doc:DETIK Indonesia)

DETIKINDONESIA.CO.ID | BANYUWANGI – Potensi perbedaan hari pada 1 Syawal 1444 hijriyah adalah hal yang wajar, karena perbedaan metode penentuan, antara hisab dan rukyatul hilal di antara ormas Islam di Indonesia.

Atas hal tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah berada pada posisi penjamin fasilitas dan kepastian ibadah dapat berlangsung. Karena hal itu merupakan amanat Konstitusi.

“Negara ini adalah negara yang berdasar ketuhanan, dimana dalam Pasal 29 Ayat 2 Konstitusi sangat jelas berbunyi; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” ungkapnya Kamis (20/4/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masih menurut LaNyalla, posisi negara adalah penjamin umat melaksanakan ibadah menurut agamanya, termasuk dalam pilihan metode penentuan 1 Syawal. Sehingga seharusnya negara atau dalam hal ini pemerintah tidak dalam posisi otoritas penentu tunggal. Karena pemerintah juga bukan lembaga pemberi fatwa agama.

Baca Juga :  Pengetahuan Kebencanaan Harus Terus Diajarkan Secara Massif

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Mul
Editor : Delvi
Sumber : Lanyalla Center

Berita Terkait

Bahlil Respon Tudingan Tarik Fee Miliaran Untuk Pemulihan Izin Tambang
Berkat Desakan DPR, KPK Akhirnya Serius Akan Periksa Bahlil Terkait Dugaan Izin Tambang
Erick Thohir Pastikan BBM Tidak Naik untuk Jaga Perekonomian Masyarakat
Bertolak ke Melbourne, Presiden Jokowi Hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia
Dokter Vivi The First Ladies Presidential PT. Tren Global Teknologi
Jusuf Kalla Kembali Pimpin DMI 2024-2029 Secara Aklamasi
Dokter Beng The First Presidential PT. Tren Global Teknologi
MK Hapus Parliamentary Threshold, Sultan: Sistem Pilpres Secara Langsung Perlu Ditinjau Kembali

Berita Terkait

Selasa, 5 Maret 2024 - 10:18 WIB

Bahlil Respon Tudingan Tarik Fee Miliaran Untuk Pemulihan Izin Tambang

Senin, 4 Maret 2024 - 14:05 WIB

Erick Thohir Pastikan BBM Tidak Naik untuk Jaga Perekonomian Masyarakat

Senin, 4 Maret 2024 - 12:35 WIB

Bertolak ke Melbourne, Presiden Jokowi Hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia

Senin, 4 Maret 2024 - 11:47 WIB

Dokter Vivi The First Ladies Presidential PT. Tren Global Teknologi

Senin, 4 Maret 2024 - 11:04 WIB

Jusuf Kalla Kembali Pimpin DMI 2024-2029 Secara Aklamasi

Senin, 4 Maret 2024 - 10:37 WIB

Dokter Beng The First Presidential PT. Tren Global Teknologi

Senin, 4 Maret 2024 - 07:21 WIB

MK Hapus Parliamentary Threshold, Sultan: Sistem Pilpres Secara Langsung Perlu Ditinjau Kembali

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:55 WIB

Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta

Berita Terbaru