Layangkan Uji Formil ke MK, Denny Indrayana: Perppu Ciptaker Melanggar Konstitusi

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA - Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah Undang-Undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Presiden Joko Widodo dan DPR RI. Berlaku mulai 2 November 2020, dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena dinilai akan menguntungkan pemilik perusahaan, UU Ciptaker menuai banyak kritikan. Bukan hanya perusahaan asing, konglomerat, kapitalis, invertor asing, bahkan sangat merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia degan mengurangi perlindungan lingkungan. Karena memiliki panjang 1.187 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau omnibus law. Bayaknya kritikan terkait UU Ciptaker tersebut, akhirnya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) pada 30 Desember 2022 oleh Presiden Republik Indonesia. Namun Perppu tersebut dirasa lebih merenggut hak-hak para pekerja saat ini. Meyakini Presiden Joko Widodo keliru dan melanggar konstitusi ketika menerbitkan Perppu Ciptaker No 2 tahun 2022, maka pada hari ini, Rabu, 25 Januari 2023, 13 (tiga belas) serikat pekerja secara resmi mengajukan permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi, diantaranya: 1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional. 2. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). 3. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 4. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 5. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 6. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan. 8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia. 9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia. 10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. 11. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. 12. Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat, dan 13. Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92. "Sebenarnya masih banyak Serikat Pekerja lain yang ingin bergabung, tetapi karena alasan teknis maka pada kesempatan awal pengujian Perppu ini, baru tiga belas organisasi tersebut yang melengkapi persyaratan sebagai pemohon," ujar Ketua Umum KSPSI, Moh. Jumhur Hidayat saat di wawancari awak media di Halaman Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (25/1/2023) Siang. Ketiga belas Pemohon memberikan kuasa pengujian Perppu Ciptaker tersebut kepada Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm yang berkantor tidak hanya di Jakarta tapi juga di Melbourne, Australia. Denny Indrayana selaku Senior Partner INTEGRITY mengatakan, pengajuan uji formil atas Perppu tersebut tetap dilakukan, tanpa menunggu proses persetujuan atau penolakan di DPR, sebagai bentuk keseriusan dari Para Pemohon. “Meskipun masih berbentuk Perppu, MK berwenang menguji konstitusionalitasnya. Dan karena ini adalah pelanggaran atas putusan MK tentang Ciptaker, yang berarti juga pelanggaran konstitusi, maka pengajuan harus diajukan secepatnya, untuk menghindari konstitusi lebih lama diterabas," kata Denny Indrayana yang berperan sebagai kuasa hukum dari gabungan Serikat Pekerja tersebut di tangga Gedung Mahkamah Konstitusi. INTEGRITY menyadari jika DPR kemudian menyetujui Perppu Ciptaker, maka permohonan akan dimasukan kembali dengan menguji Undang-Undang Ciptaker tersebut sebagai objeknya. “Kami tidak menguji materi Perppu Ciptaker, yang pasti juga banyak masalahnya, tetapi lebih memilih uji formil, karena penerbitan Perppu tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan yang memaksa," Denny mentan Wamenkumham periode 2011-2014.

Penulis	: Michael
Editor	: Michael
Sumber	: Special Report

Layangkan Uji Formil ke MK, Denny Indrayana: Perppu Ciptaker Melanggar Konstitusi

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Michael Yusuf

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Kuasa Hukum Brian Erick Kasus Kriminalisasi Ini Kami Bermohon Kepada Presiden RI.

Proyek Kantor dan Hotel Soll Marina, Totalindo Berhasil Tandatangani Proyek Pembangunan

Related Articles

Demi Memudahkan Driver Gojek, Planet Ban dan Gojek Resmikan Kerjasama Melalui MoU

Kapolres Tikep Ancam Anggotanya, Tidak Ada Toleransi Jika Terlibat Narkoba

Dugaan Mafia Tanah, Polres Tangsel Didesak Usut Laporan Korban

Narapidana di Sula Termasuk Koruptor Diusulkan Dapat Remisi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia