LSM PP GEMPASU Soroti Kasus Perumahan di Kecamatan Sigara-Gara yang Saat Ini Sedang Diperiksa 

Kamis, 21 Desember 2023 - 13:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, MEDAN – LSM Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Peduli Aset Sumatera Utara (PP GEMPASU) menyoroti kasus perumahan Rumah Pondok Alam yang terletak di Kecamatan Sigara-gara, yang saat ini tengah diperiksa oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PP GEMPASU Aki Sastra Siregar didampingi Sekretaris Umum Ahmad Maisyar kepada wartawan lewat rilisnya, Rabu (20/12/2023).

Menurut Aki, Hakim PTUN Medan yang memeriksa perkara tersebut harus adil dan lebih berhati-hati dalam memutus gugatan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aki menjelaskan, awalnya kasus itu merupakan kasus perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang diketahui putusan akhirnya adalah putusan Peninjauan Kembali ke-II yang telah memberikan dasar hukum kepada DT untuk melaksanakan jual beli terhadap tanah yang luasnya mencapai 15 Ha tersebut.

Dijelaskan Aki, sebidang tanah tersebut juga merupakan sita jaminan yang dimohonkan oleh DT di tahun 2002 dan tidak pernah dilakukan pengangkatan sita. Namun ia heran mengapa selama ini BPN Deli Serdang bisa menerbitkan sertifikat di atas tanah sita jaminan, sehingga developer bisa menjual tanah sita jaminan kepada masyarakat luas.

Baca Juga :  Pemkot Tidore Sampaikan LPJ APBD Tahun 2022

Akibatnya, sambung Aki, banyak yang dirugikan akibat developer perumahan itu yang terus menjual rumah-rumah tersebut kepada masyarakat luas, meskipun tanah tersebut masih berperkara di pengadilan.

Sehingga, menurut Aki, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi konsumen yang membeli perumahan dengan nama Rumah Pondok Alam tersebut.

Pihak Gampasu juga mengingatkan kepada Majelis Hakim TUN untuk jeli dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut serta tidak berpihak pada pihak manapun.

“Hakim TUN harus tunduk pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan juga UU PERATUN. Jika hakim dihadapkan dalam suatu permasalahan yang mana yang benar ya benar dan yang mana yang salah ya salah. Semua harus berdasar dengan koridor hukum yang berlaku. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun,” ujarnya.

Baca Juga :  Gunung Api Dukono Maluku Utara Kembali Meletus

Ditambahkannya, jika memang benar BPN selaku instansi pemerintah melakukan penerbitan hak yang bertentangan dengan hukum, berarti secara administratif memang salah.

“Itu tugas dari Hakim TUN untuk memutus sesuai dengan hukumnya. Terlebih lagi kalau objeknya benar merupakan objek yang masih dalam sengketa dan sita jaminan,” katanya.

Aki menjelaskan jika dirinya menerima informasi bahwasanya atas sita jaminan baru-baru ini dilakukan pengangkatan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
Tapi anehnya permohonan angkat sita jaminan tersebut dimohonkan oleh pihak yang tidak ada kedudukan hukum dan kepentingannya.

“Ini jelas penyeludupan hukum atau bagaimana? Jikalau memang benar sudah ada angkat sita jaminan atas objek tanah tersebut pun. Hakim TUN harus jeli dalam menentukan waktu peralihan hak dan penerbitan hak. Kan hukum tidak berlaku surut ya. Jangan sampai ada kerjasama secara diam diam di tubuh Mahkamah Agung untuk membenarkan apa yang salah. Sehingga menurut saya jelas administrasi penerbitan sekitar lebih kurang 936 Sertifikat Hak atas Tanah tersebut cacat hukum,” jelasnya.

Baca Juga :  Hadiri Undangan Pemkot Solo, Bamus Betawi Meriahkan Pembukaan Semarak Budaya Indonesia 2024

Untuk perkara ini, sambungnya, pihaknya juga sudah melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) meminta perlindungan hukum dan minta putusan yang seadil-adilnya.

Selain itu, LSM GEMAPSU juga sudah melaporkan secara dumas ke Mabes Polri di Bareskrim Polri.

“Selain sudah melaporkan lewat Dumas ke Bareskrim Polri, kita juga sudah melaporkan kepada Kapolda Sumut. Untuk di Polda Sumut, saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaan,” tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Teguh
Sumber : topmetro.news

Berita Terkait

Punya Kualifikasi, Ardiansyah Fauji Dipercaya Jadi Ketua Pemenang MasiAman
Silaturahmi dengan Kepala Dinas PMD Langkat, DPD LPM: Ucapkan Terimaksih
GPM Halsel, Desak Bupati Bassam Kasuba Copot Irvan Zam -Zam
Logo Dua Partai Koalisi, Hanura Dan Nasdem Dilakban
Suhu Politik Memanas, Sejumlah Baliho Bacalon Bupati Padang lawas Dirusak OTK
Serius Nyalon Bupati Halsel, Asmar Bani Sambangi Dua Desa Di Pulau Makian
Emak – Emak Desa Foya Tobaru siap Dukung Hj Eka Dahliani Usman Sebagai Calon Bupati 
Rapat Paripurna Ke 6, Walikota Tidore Kepulauan Menyampaikan RPD Tentang LPP 2023

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 00:54 WIB

Punya Kualifikasi, Ardiansyah Fauji Dipercaya Jadi Ketua Pemenang MasiAman

Senin, 24 Juni 2024 - 09:25 WIB

Setelah Didukung Raja Atiati, Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik Konfrensi Pers Hari Ini Dengan Jargon SANTUN

Senin, 24 Juni 2024 - 06:35 WIB

Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore

Senin, 24 Juni 2024 - 06:19 WIB

Fachrul Razi : Pilkada 2024 Mendatang Potensi Tinggi Politik Uang, Masyarakat Harus Lawan

Senin, 24 Juni 2024 - 06:08 WIB

Ada Apa Ni?, Pasar Rakyat Thumburuni Fakfak Belum Bisa Dimanfaatkan

Minggu, 23 Juni 2024 - 10:38 WIB

Forum Adat Terima Samaun Dahlan Gandeng Donatus Nimbitkendik Maju Pilkada Fakfak 2024

Sabtu, 22 Juni 2024 - 11:41 WIB

KPU Fakfak Sosialisasikan PKPU 2/2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada

Sabtu, 22 Juni 2024 - 11:28 WIB

Pasca Pemilu Legislatif dan Presiden, DPW PSI Jakarta Silaturahmi Dengan DPW PKS Jakarta

Berita Terbaru

Nasional

Fachrul Razi Kembali Dipercaya Pimpin Ketua Pansus RUU Pemda

Senin, 24 Jun 2024 - 07:00 WIB