Mengaku Malu Karena Kemiskinan Turun Dua Persen, Inilah Pemimpin Daerah NTT

Rabu, 16 Agustus 2023 - 06:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat (detikindonesia.co.id)

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat (detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID, KUPANG  –  Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengaku malu karena angka kemiskinan di provinsi itu hanya mampu turun dua persen dari satu juta lebih warga miskin di daerah yang dipimpinnya.

“Penurunan angka kemiskinan di NTT hanya mencapai dua persen itu tidak bangga, harusnya merasa malu karena dukungan anggaran maupun beragam program dilakukan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan di NTT sangat besar. Namun hasilnya kemiskinan turun dua persen sangatlah memalukan, seharusnya turun 10 persen. Itu baru bangga,” katanya dalam rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di NTT yang diikuti para bupati dan sekda di Kupang, Selasa, (15/8/2023).

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberikan sanksi bagi warga miskin yang tidak memiliki upaya untuk hidup sejahtera dengan upayanya sendiri, tetapi hanya menunggu bantuan sosial dari pemerintah.

“Apabila hanya menunggu bantuan sosial dari pemerintah dan tidak ada upaya untuk mengubah diri menjadi hidup sejahtera, maka orang seperti itu harus ada hukumnya,” kata Gubernur Viktor Laiskodat.

Ia mengatakan pemberian bantuan secara berulang bisa dilakukan terhadap warga yang terkategori fakir miskin, namun jika penerima bantuan kondisinya sehat dan dinilai mampu secara ekonomi tetapi menerima bantuan secara berulang harus dihukum denda.

Menurut dia, perlu ada evakuasi terhadap pemberian bantun sosial yang menelan anggaran begitu besar bagi warga terkategori miskin dan ternyata kondisi ekonomi mampu.

“Kami berharap pemerintah pusat membuat regulasi untuk memberikan denda kepada penerima bantuan sosial yang berulang kali menerima bantuan, namun memiliki upaya untuk berusaha agar keluar dari lilitan kemiskinan secara mandiri tanpa harus menunggu bantuan sosial pemerintah,” katanya seraya mengatakan akan menyampaikan hal itu secara langsung kepada Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Baca Juga :  DPC PKB Halsel Buka Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Besok

Dia menjelaskan para penerima bantuan sosial pemberdayaan ekonomi apabila tidak berubah secara ekonomi, maka warga itu patut dihukum karena hakekat pemberian bantuan agar warga terbebas dari kemiskinan.

“Bantuan sosial itu tidak bisa diterima secara berulang-ulang dan membuat orang tidak memiliki kemampuan untuk berusaha, berubah menjadi lebih baik,” tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI A
Sumber : ANTARA

Berita Terkait

Digerebek Bersama di Apartemen, Senator SA Kembali Terlibat Skandal Perselingkuhan dengan Anggota TNI
Gotong Royong TNI dan Masyarakat Perbaiki Irigasi Persawahan di Timor Tengah Utara
Kerja Sama Pembangunan Daerah, Gubernur Maluku dan Papua Barat Daya Teken Nota Kesepakatan
Rehabilitasi Lahan Pasca Kebakaran, Dinas Perkebunan Fakfak Tanam 1.000 Pohon Kayu Putih
Muhammad Sinen Kunjungi RSD Kota Tidore Kepulauan, Tegaskan Pentingnya Disiplin dan Pelayanan Kesehatan
Ketegangan di Blok Tanamalia: Warga Hadang Aktivitas Tambang PT Vale Indonesia
Plt Kadisdik Langkat Beri Piagam Guru Penggagas Lapor Bro, Raport Kasek dan Bucin
Meningkatkan Ketahanan Pangan, PT. Wanatiara Gendeng Polres Halsel

Berita Terkait

Kamis, 13 Februari 2025 - 19:03 WIB

Dipecat Jadi Advokat, MA Bekukan SK BAS Razman dan Firdaus Tanpa Batas Waktu

Kamis, 13 Februari 2025 - 15:20 WIB

Presiden Prabowo Subianto Akan Pimpin Pelantikan Kepala Daerah Pilkada 2024 di Istana

Kamis, 13 Februari 2025 - 15:14 WIB

Erick Thohir Usulkan Anggaran BUMN Tidak Turun di Bawah Rp215 Miliar untuk Jaga Operasional

Kamis, 13 Februari 2025 - 15:03 WIB

Kemkomdigi Efisiensi Anggaran 2025, Fokus pada Program Prioritas di Tengah Pemangkasan

Kamis, 13 Februari 2025 - 14:41 WIB

Wamenlu RI Arrmanatha Nasir: Relokasi Palestina dari Gaza Tidak Mendukung Solusi Dua Negara

Kamis, 13 Februari 2025 - 14:35 WIB

Kemenkumham Efisiensi Anggaran Rp60 Miliar, Menteri Pigai Pastikan Tidak Ada Pemotongan Gaji

Kamis, 13 Februari 2025 - 14:28 WIB

Presiden Turkiye Berikan Kendaraan Listrik Canggih Togg T10X untuk Prabowo

Kamis, 13 Februari 2025 - 14:25 WIB

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perberat Vonis Harvey Moeis Menjadi 20 Tahun Penjara

Berita Terbaru

MALUKU UTARA

DPRD Ternate Soroti Jabatan Direktur PAM Ake Gaale yang Masih Plt

Kamis, 13 Feb 2025 - 15:38 WIB