Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Fakultas Hukum Unkhair Sosialisasi money Politic 

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALSEL – Fakultas Hukum Unkhair bekerjasama dengan pihak sekolah SMA Negeri 4 Kota Ternate dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang preferensi hukum pemilih pemula dalam menekan praktik money politics di SMA N 4 Kota Ternate, Selasa (14/05/2024).

Kegiatan sosialisasi hukum diawali dengan pembukaan oleh Wakil Kepala Sekolah SMA N.4 Kota Ternate Bapak Drs. Latu Tarabubun, S.Pd dalam menyambut penyelenggaraan kegiatan ini. Beliau menyampaikan bahwa sosialisasi ini diperlukan untuk memberikan pemahaman hukum kepada siswa-siswi selaku generasi penerus bangsa, serta untuk mengetahui implikasi hukum dari money politic.

Sambutan juga disampaikan oleh Bapak Faisal, S.,M.H selaku Wakil Dekan II mengawali pengantarnya mengungkapkan bahwa salah satu persoalan demokrasi yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pilkada diantarnya adalah maraknya praktik politik uang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politik uang (money politic) dianggap sebagai suatu tindakan yang mencederai dan merusak demokrasi, bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu maupun pemilihan kepala daerah, seakan menjadi syarat wajib, bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat.

Tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini seolah menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu maupun pilkada itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya hendak diwujudkan, sehingga sangat penting kegiatan pengabdian ini diketahui oleh pemilih pemula. (pungkasnya dalam sosialisasi hukum).

Robert Lengkong Weku, S.H., M.H membuka presentasi dengan mengungkapkan bahwa Pemilihan kepala daerah adalah suatu pemilihan kepala pemerintahan wilayah di tingkat Provinsi, Kab/Kota oleh masyarakat sebagai sarana menyalurkan aspirasi demi perubahan pada suatu daerah dan juga untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemilihan Kepala Daerah, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud dari negara yang demokratis.

Pungkasnya lebih lanjut, Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilukada merupakan sarana yang ditempuh Pemerintah dalam upaya penegakan proses demokratisasi di Indonesia.

Warga secara langsung memilih dan menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan Kepala Daerah di wilayahnya.

Implikasi yang ditimbulkan dari politik uang ini, merupakan dampak yang

terjadi jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua

orang, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena praktek politik uang ini.dampak politik uang ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu Negara.

Selanjutnya Mahmud Hi. Umar, S.H.,M.H, selaku akademisi dan pemantik dalam kegiatan pengabdian ini juga mengungkapkan makna preferensi adalah pilihan atau kecenderungan terhadap pemimpin elektoral lokal. Lebih lanjut, pemilih pemula adalah pengaturan mengenai kecenderungan Pemilih Pemula dalam menggunakan hak suaranya dalam Pemilu dan Pemilukada.

Isu politik uang (money politic) dalam Pemilu terjadi di hampir semua proses pemilu (pemilu legislative di pusat maupun di daerah, pemilu presiden dan pemilu kepala daerah, bahkan sering dengan dalam Pilkades).

Sosialisasi hukum ini ditutup oleh penyampaian Bapak Dr. Rusdin Alauddin, S.H,,M,H bahwa salah satu isu politik dalam Pemilu itu sering menyasar Pemilih Pemula. Dengan demikian, Pemilih Pemula itu belum terafiliasi dengan ideologi partai tertentu dan belum menentukan pilihan sehingga mudah pengaruhi.

Cara mempengaruhi dengan memberikan sejumlah uang dan mengajak atau meminta untuk memilih partai atau kandidat tertentu.Poltik uang dalam Pemilu hampir terjadi di semua pihak terutama pihak yang rentan secara ekonomi disamping sosial lainnya. Akhirnya, pemahaman hukum kecenderungan (preferensi) pemilih pemula dalam menekan praktik money politic yang dimulai dari generasi penerus bangsa.