Pakar Hukum Kritik Pengaruh Ormas dalam Persidangan Kasus Kepala Desa di Kalimantan Barat

Jakarta-Kasus dugaan tindak pidana asusila di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang melibatkan seorang kepala desa berinisial BS, menjadi sorotan setelah pihak keluarga melaporkan BS atas dugaan pelecehan terhadap keponakannya.

Menurut keterangan keluarga korban, BS memberikan hadiah berupa telepon genggam, yang diduga dianggap sebagai bentuk pelecehan. Namun, pemberian tersebut sebenarnya dilakukan atas permintaan ibu korban kepada pamannya, BS.

Dr. Fetrus, SH., MH., CTA., C. Med., pakar hukum dari Wawasan Hukum Nusantara (WHN) dan Perisai Kalimantan Bersatu (PERKASA), menjelaskan bahwa berdasarkan fakta yang ada, tindakan BS tidak memenuhi unsur tindak pidana asusila.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam proses persidangan, bukti-bukti menunjukkan bahwa tidak ada niat buruk dari BS saat memberikan hadiah atau saat merangkul keponakannya. Unsur Mens Rea atau niat jahat, yang diperlukan dalam kasus pidana, tidak terpenuhi,” ujar Dr. Fetrus.

Pendekatan Hukum dalam Kasus BS

Dalam kajian hukum pidana, terdapat beberapa unsur penting yang perlu dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana:

1. Unsur Perbuatan Pidana: Actus Reus dan Mens Rea

Dalam hukum pidana, tindakan fisik yang melanggar hukum (Actus Reus) harus dibarengi dengan niat jahat atau maksud tertentu (Mens Rea).

Pengadilan mendapati bahwa tindakan BS saat merangkul dan mencium kepala keponakannya dilakukan tanpa maksud seksual atau niat jahat, sehingga unsur Mens Rea tidak terpenuhi. Ini menjadi alasan utama mengapa BS dianggap tidak melakukan pelanggaran asusila.

2. Pasal 184 KUHAP – Alat Bukti yang Sah

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan pengakuan terdakwa.

Berdasarkan keterangan dari para saksi dan ahli, termasuk ahli hukum pidana Aturkian Laila, tidak ditemukan cukup bukti yang mendukung dugaan tindak asusila terhadap BS.

3. Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan

Halaman : 1 2 Selanjutnya