Pemprov Bangka Belitung Berlakukan Transparansi Bagi Hasil Pajak Daerah

Kamis, 25 November 2021 - 16:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Tidak ada permasalahan yg berarti dalam kegiatan rekonsiliasi dikarenakan seluruh data disajikan secara transparan,” jelasnya.

Ditambahkannya, kegiatan pencocokan data pajak daerah milik Pemprov Babel dengan data yang diambil oleh pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya dibagihasilkan berdasarkan persentase sesuai aturan berlaku.

Adapun penerimaan pajak daerah yang direkonsiliasi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga Pajak Air Permukaan (PAP).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bonda berharap rekonsiliasi menjadi agenda rutin Pemprov Babel. Selain pencocokan data tentang bagi hasil pajak daerah, mantan Kabid Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ini mendorong perlunya membahas optimalisasi pendapatan daerah.

Baca Juga :  Gelar Open House Idul Fitri, Masyarakat Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

“Ke depannya tidak hanya membahas bagi hasil pajak daerah saja, akan tetapi membahas permasalahan terkait optimalisasi pendapatan daerah,” pungkas Bondan.

Kegiatan rekonsiliasi DBH pajak daerah tersebut diikuti puluhan peserta, berasal dari tujuh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Ismail
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

PKB Dan PKS Adu Kekuatan Di Pilkada Halmahera Selatan Tahun 2024
Penyelenggara Pemilu 2024 Harus Profesional Dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara
Miris! Alih Fungsi Hutan Mangrove di Langkat Analisis 60%, Walhi Sumut: Lemahnya Penegakan Hukum
PT. GMM Di Halsel Akui Belum Penuhi Hak Masyarakat Di Lingkar Tambang
SBGN Pulau Morotai Gugat PT Halmahera Explores Di Nakertrans dan Pengadilan
Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang
Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang
Praktisi Hukum Soroti Kinerja Polsek Kayoa

Berita Terkait

Minggu, 3 Maret 2024 - 10:18 WIB

PKB Dan PKS Adu Kekuatan Di Pilkada Halmahera Selatan Tahun 2024

Minggu, 3 Maret 2024 - 10:12 WIB

Penyelenggara Pemilu 2024 Harus Profesional Dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara

Sabtu, 2 Maret 2024 - 12:32 WIB

Miris! Alih Fungsi Hutan Mangrove di Langkat Analisis 60%, Walhi Sumut: Lemahnya Penegakan Hukum

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:51 WIB

PT. GMM Di Halsel Akui Belum Penuhi Hak Masyarakat Di Lingkar Tambang

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:42 WIB

SBGN Pulau Morotai Gugat PT Halmahera Explores Di Nakertrans dan Pengadilan

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:55 WIB

Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Terkait Peluang Maju Pilgub DKI Jakarta

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:08 WIB

Caleg PKB Temukan Dugaan Salah Hitung di Kecamatan Botang Lomang

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:03 WIB

Prabowo Ingin Sulap Tebu Hingga Singkong Jadi Bensin Demi Setop Impor BBM

Berita Terbaru