Teraju

UU Desa, Tersandera Kepentingan Elit Daerah (Secarik catatan kritis 8 tahun lahirnya UU Desa)

Kedok para elit daerah yang tidak kalah masifnya yakni masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang kerap di lakukan oleh oknum – oknum pada dinas terkait seperti DPMD, Bappeda dan Inspektorat kabupaten/kota dengan menggunakan modus penambahan syarat pencairan dana desa di luar dari syarat yang telah di tentukan dalam peraturan teknis penggunaan dana desa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Cara ini sengaja di mainkan dengan dalil sebagai bentuk upaya membangun sistem kontrol terhadap penggunaan dana desa. Padahal tanpa di sadari dengan adanya penambahan syarat pencairan di luar dari syarat yang sudah di atur oleh pemerintah pusat maka akan semakin memperpanjang alur administrasi dan membuat runyam dan sangat mengganggu proses pencairan dana desa yang berakibat langsung pada melambatnya mepenyerapan anggaran desa yang bersumber dari APBN.

Baca Juga :  50 Tahun Mohamad Husin Munir: Sang Komando Satu Kawasan Ancol

Korupsi Dana Desa Menggurita?

Bila kita menelusuk kedalam sendi – sendi hingga sampai pada akar masalah hukum dana desa yang terjadi selama ini, maka kita pasti menemukan fakta bahwa ada rangkaian logika hukum yang terputus disitu. Begitu muncul pemberitaan tentang adanya kasus hukum dana desa, focus kita hanya berhenti pada kepala desa dan perangkatnya saja. Alangkah keroposnya analisis kita jika hanya berhenti disitu dan selalu memposisikan kepala desa sebagai “kambing hitam” atas carut – marutnya proses pembangunan di desa dan masalah hukum dana desa. Padahal kita lupa selain dari itu masih ada peran “kambing putih” yang juga ikut memangsa dana desa dan mengendap pada dinas – dinas teknis terkait yang juga turut berkontribusi besar dalam proses penyelewengan dana desa selama ini. 

Baca Juga :  360 Perwakilan Dari 117 Kampung di Raja Ampat Ikut Bimtek di Kota Sorong
Penulis : Ms Nijar
Editor : Harris
Sumber :
Laman sebelumnya 1 2 3 4 5 6Laman berikutnya
Tetap terhubung dengan kami:
Rekomendasi untuk Anda
Komentar:

Komentar menjadi tanggung jawab Anda sesuai UU ITE

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Rekomendasi untuk Anda
Check Also
Close