Teraju

UU Desa, Tersandera Kepentingan Elit Daerah (Secarik catatan kritis 8 tahun lahirnya UU Desa)

Praktik busuk pemangku kepentingan dan para elit di daerah sebagaimana yang telah Penulis uraikan diatas sudah cukup membuka mata dan telinga kita bahwa korupsi dana desa bukan peristiwa hukum tunggal, akan tetapi harus di baca sebagai tindakan koruptif yang dilakukan secara berjamaah oleh pemangku kepentingan dan para elit di daerah. Merujuk pada data hasil pemantauan penindakan kasus korupsi tahun 2018 yang dirilis oleh Indonesian Coruption Watch (ICW), dengan melakukan pemetaan korupsi dana desa berdasarkan lembaga terdapat 104 pemerintah desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 1, 2 triliun,  pemetaan penindakan korupsi dana desa berdasarkan aktor/jabatan terdapat 102 kepala desa dan 22 aparatur desa yang menjadi tersangka. Dari data ini kita belum melihat berapa jumlah ASN kabupaten/kota pada dinas teknis terkait yang terjaring kasus korupsi dana desa. Tentunya data penindakan kasus korupsi dana desa versi ICW ini tidak mutlak benar, tapi paling tidak sudah memberikan gambaran umum dan membantu mengantar pikiran publik untuk menarik benang merah pada setiap kasus korupsi dana desa di Indonesia, bahwa masih ada pihak lain yang sangat berpotensi terlibat dalam praktik penyelewengan dana desa yang belum tersentuh tajamnya pedang dewi Themis yang tak pandang buluh untuk memerangi kejahatan.

Baca Juga :  75 Tahun HMI Untuk Indonesia (Pilihan Politik Kanan, Politik Tengah dan Politik Kiri)
Penulis : Ms Nijar
Editor : Harris
Sumber :
Laman sebelumnya 1 2 3 4 5 6Laman berikutnya
Tetap terhubung dengan kami:
Rekomendasi untuk Anda
Komentar:

Komentar menjadi tanggung jawab Anda sesuai UU ITE

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Rekomendasi untuk Anda
Check Also
Close