Teraju

UU Desa, Tersandera Kepentingan Elit Daerah (Secarik catatan kritis 8 tahun lahirnya UU Desa)

Rekomendasi Perbaikan

Sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk membebaskan desa dari sandera pemangku kepentingan dan para elit daerah dan demi menyempurnakan cita – cita luhur negara yang ingin menjadikan desa yang mandiri dan bermartabat sebagaimana semanagat dan landasan filosofi pembentukan UU Desa. Penulis menawarkan langkah – langkah ikhtiar agar kedepan model pengelolaan dana desa menjadi lebih baik lagi sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari dana desa dapat merasakan sepenuhnya manfaat dana desa sebagai buah manis dari UU Desa. Adapun bentuk ikhtiar yang hendak Penulis tawarakan antara lain: a). Kementerian Dalam Negeri harus lebih intensive melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap elit birokrasi daerah yang sengaja memanfaatkan kelemahan kepala desa untuk mendapatkan keuntungan yang secara langsung mengebiri otoritas desa dalam mengelola dana desa, b). Adanya komitmen yang tinggi bagi seluruh kepala daerah untuk tidak terlalu jauh masuk melakukan “intervensi berlebihan” diluar batas kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, hal ini dimaksudkan agar tidak mencederai azas rokognisi dan subsidiaritas yang di miliki desa, c). Memperpendek alur administrasi guna menutup rapat ruang pungli pada level kabupaten/kota terutama pada instansi teknis terkait dengan model pelayanan satu pintu untuk pengurusan administrasi pengelolaan dana desa, d). Pemerintah daerah perlu memfasilitasi kegiatan yang bersifat capacity building dan integrity building agar semakin memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan moralitas kepala desa, perangkat pemerintah desa dan BPD terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa, hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisir tingkat korupsi dana desa, dan e), Pemerintah daerah perlu membuat kanal khusus yang mudah di akses oleh masyarakat untuk bisa melaporkan kepada bupati/walikota bila terdapat kejanggalan terkait pengelolaan dana desa, hal ini di maksudkan untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat agar bersama – sama melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Semoga!!

Baca Juga :  Menakar Peran Badan Intelijen Negara (BIN) Dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penulis : Ms Nijar
Editor : Harris
Sumber :
Laman sebelumnya 1 2 3 4 5 6Laman berikutnya
Tetap terhubung dengan kami:
Rekomendasi untuk Anda
Komentar:

Komentar menjadi tanggung jawab Anda sesuai UU ITE

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Rekomendasi untuk Anda
Check Also
Close