Pilkada Serentak 2024 di Sultra; Merajut Keberagaman Etnisitas

Oleh: Ridwan La Ode Bona (Direktur Eksekutif The Sunan Institute) “Kita tidak boleh berdiam diri menghadapi kefanatikan. Kita harus mengutuk mereka yang berusaha memecah belah kita. Di semua tempat dan di setiap saat, kita harus mengajarkan toleransi dan mencela rasisme, anti semitisme dan semua kefanatikan etnis atau agama dimanapun mereka berada sebagai kejahatan yang tidak dapat diterima. Kami tidak punya tempat untuk pembenci etnis/agama di Amerika dan tidak ada sama sekali”. (Ronald Reagan/Presiden Amerika Serikat 1981-1989) Di alam demokrasi, keragaman etnis, agama, budaya, warna kulit dan sejenisnya adalah keniscayaan. Hidup dalam bingkai keragaman adalah miniatur alam demokrasi. Dengan keragaman, nilai-nilai demokrasi tumbuh sebagai pengingat dan penopang interaksi sosial kemasyarakatan kita sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keseteraan dan keadilan tanpa perbedaan dimata Hukum. Indonesia yang menganut demokrasi pancasila pun tidak jauh berbeda dengan demokrasi yang dilahirkan dinegara-negara penganut paham demokrasi. Ada banyak titik temu antara konsepsi demokrasi Negara penganut demokrasi seperti amerika misalnya dengan bangsa kita yang menganut prinsip demokrasi pancasila. Dan salah satu yang bisa kita lihat dan rasakan yakni sama-sama menjunjung tinggi nilai hak-hak warga negaranya dimata hukum sama tanpa ada rasa diskriminasi. Walaupun masih ada kita temukan pelanggaran-pelanggaran warga Negara tentang suara-suara minor terkait dengan eksploitasi hak-hak sipil tentang kaum minoritas dinegara penganut paham demokrasi. Namun paling tidak demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negaranya setara dimata hukum dan keadilan. Pasca pemerintahan orde baru, sistem politik di indonesia berubah bentuk yang semula desainnya adalah sentralistik kemudian bergeser pada desentralisasi. Hal ini terbangun dengan adanya gumpalan persoalan masa lalu (orde baru) yang menimbulkan banyaknya kecemburuan elit politik lokal/regional yang merasakan ada Ketidak-adilan dalam membangun tata kelola pemerintahan sebagai sebuah bangsa dan negara, dan puncaknya gumpalan kekecewaan itu terwadahi dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah di era reformasi dan di lanjutkan dengan lahirnya undang-undang pilkada yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Undang-Undang Pilkada No.10 tahun 2016 telah membuka ruang yang sama bagi siapapun untuk tampil mencalonkan diri menjadi kepala daerah dimanapun dia berada dan juga membuka ruang lebar bagi tokoh-tokoh daerah untuk tampil memimpin daerah dengan harapan semangat untuk memajukan daerahnya dimiliki oleh setiap calon yang berkostestasi. Keteladanan dan Penyadaran Politik Dalam Politik kekuasaan, Politik adalah seni meyakinkan atau membuat orang percaya bahwa ia bisa memerintah atau menggunakan kekuasaannya dengan baik. (Kutipan kata Lous Latzarus), atau dalam pandangan Warren Bennis bahwa kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan pemikiran/gagasan menjadi kenyataan. Berkaca pada hasil Pilkada yang ada di seluruh Indonesia dan telah melahirkan begitu banyak kepala daerah hasil dari pemilihan secara langsung, kita hampir tidak menemukan ada tokoh atau pemimpin yang lahir dengan kapasitas kepemimpinan yang memadai yang sesuai dengan harapan rakyat. Penguasaan terhadap akar persoalan daerah yang di pimpinnya cukup rendah, dan gagasan untuk membangun daerah cenderung normatif dan tanpa terobosan. Minusnya pengalaman dan pengetahuan politik yang ada pada setiap kepala daerah yang terpilih membuat daerah yang dipimpinya tidak mengalami loncatan kemajuan dan lebih tragisnya lagi banyak kita temukan daerah-daerah baru di era otonomi daerah mengalami “Kebangkrutan” ekonomi (Minus APBD) dan hilangnya “Trush” masyarakat kepada pemimpinya (Bupati atau Walikota) terpilih. Memang ironis dikala pemerintah pusat memberikan porsi lebih untuk mengatur dan menentukan arah kebijakan daerah untuk kemajuan daerah akan tetapi kapasitas kepemimpinan yang dilahirkan tidak berbarengan dengan keinginan dan agenda pembangunan nasional. Bahkan tidak jarang kita menemukan kebijakan nasional bertolak belakang dengan kebijakan kepala daerah. Disinilah Keteladanan politik dibutuhkan oleh rakyat dalam memimpin daerah tersebut. Pentingnya keteladanan politik membuka ruang bagi setiap masyarakat untuk saling percaya dan saling bekerjasama dalam membangun daerah yang mereka diami. Kurangnya keteladanan politik membuat rakyat pesimis bahwa kepemimpinan defenitif yang lahir dari keterpilihan melalui pemilihan langsung (pilkada) menjadi tidak berarti tanpa dukungan rakyatnya pasca pilkada. Pembangunan hanya bisa berjalan dengan baik jika ada keteladanan dari seorang pemimpin terpilih. Dibutuhkan konsepsi yang membumi, kerja keras, kerja kongkrit, dan komunikasi yang baik bagi seorang pemimpin daerah yang telah dipilih dalam merancang program-program pro-rakyat. Sehingga terbangun cumestri saling percaya antara rakyat dan seorang pemimpin dalam menjalankan program-program keuamatanya secara kontinyu dan tepat sasaran. Di Provinsi Sulawesi tenggara khususnya, hampir setiap jelang pilkada dan pilgub kita sering dihadapkan dengan konflik etnis yang seakan-akan tercipta hanya pada saat momentum-momentum politik. Hal ini tidak bisa dibiarkan menjadi sebuah peristiwa yang terus berulang atau dalam pepatah perancis L’Histoire Se Repete. Seharusnya para elit politik lokal dan pemerintah daerah bisa memutus mata rantai konflik etnis yang ada. Bukan terkesan malah “dipelihara” untuk dijadikan peluru politik jika sudah saatnya dibutuhkan dalam menghadapi momentum-momentum pilkada atau Pilgub. “Rendahnya” strategi politik calon kepala daerah dalam merancang skema pemenangan membuat rakyat tak ayal jadi korban. Masyarakat Sulawesi tenggara seakan “terkondisikan” menerima konflik etnis yang dianggap sebagai hal biasa saja dan lumrah terjadi disetiap momen-momen politik. namun jika kita amati lebih jauh dan lebih dalam konflik etnis lahir dari ketidakdewasan tokoh-tokoh elit politik dalam meramu issu-issu politik yang lebih humanis dan pro rakyat. Jika kita berkaca pada Negara besar yang menganut sistem demokrasi seperti Amerika Serikat misalnya, Ronald Reagan Presiden Amerika saja tidak memberikan tempat bagi siapa saja warga Negara yang mencoba mengembangan issu-issu etnis dan sejenisnya sebagai instrumen politik guna memuluskan agenda-agenda tertentu. Harusnya para pemimpin dan calon pemimpin yang ada di Sultra bisa mengambil contoh di Amerika sebagai penyemangat menjaga dan merawat kebinekaan atau keragaman etnis, suku, agama dan bukan menjadikan keragaman sebagai potensi konflik tapi menjadikan modal atau kekayaan daerah dari keberagaman yang ada. Pilkada Partisipatif Dalam sebuah Negara demokrasi institusi politik (parpol) dan lembaga pelaksana pemilu (KPU dan Bawaslu) adalah bagian yang sangat urgen dalam membangun kontestasi politik yang berkualitas dan berintegritas. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah sebuah keniscayaan. Dalam pelibatan partisipasi masyarakat, dibutuhkan kerjasama antar lembaga-lembaga pemilu dan institusi politik serta pemerintah guna terselenggarakannya pemilu yang berdaulat dan adil. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang pemilu No.7 tahun 2017 pasal 4 huruf B bahwa pemilu atau pilkada didesain agar tercipatnya pemilu yang adil dan berintegritas. Menurut anggota KPU RI Periode yang lalu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam webinar pada saat itu menyatakan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berkeadilan sudah tepat. Salah satu program yang direncanakan adalah desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) merupakan sarana pendidikan pemilih bagi masyarakat yang berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap pemilu dan pemilihan demi terciptanya partisipasi masyarakat yang berkeadilan. Salah satu ukuran suksesnya pemilu dan pilkada adalah sejauh mana respon masyarakat melibatkan diri dalam agenda pemilu. Pemilu akan terasa berkeadilan dan dinyatakan sukses jika partisipasi masyarakat dalam memilih calon yang diusung parpol diatas 80% dari jumlah wajib pilih. Disamping partisipasi pemilih yang tinggi dibutuhkan juga partisipasi menjadi tenaga pengawas pemilu dan juga partisipasi panitia pelaksana pemilu seperti PPK, PPS, dan KPPS. Dua unsur ini harus dijaga dan dikuatkan agar pemilu dan pilkada kedepan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Bahwa kesuksesan pemilu dan pilkada terletak pada tingginya animo masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi 5 tahunan dengan riang gembira dan berkeadilan bagi semuanya. KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi, Unsur pemerintah daerah provinsi Sulawesi tenggara dan juga tokoh-tokoh masyarakat jika memiliki tujuan yang sama dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilu maka hampir dipastikan ruang-ruang sentimen etnis bisa di minilimalisir atau bahkan bisa di amputasi untuk tidak berulang, karena pelibatan masyarakat melalui pendidikan pemilih dengan pendekatan DP3 adalah salah satu cara penyadaran politik rakyat tentang pentingnya pemilu dan pilkada bagi setiap warga Negara yakni untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Penulis	: Ridwan La Ode Bona
Editor	: Muhamad Fiqram
Sumber	:

Pilkada Serentak 2024 di Sultra; Merajut Keberagaman Etnisitas

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Muhamad Fiqram

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Muhamad Fiqram

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Refleksi Hut Bhayangkara Ke 76 : Polri, PEN, dan Indonesia Emas 2045

Alumni 97 FPUA Gelar Reuni Perak di Harau

Related Articles

Miras Bukan Budaya Orang Asli Papua

Membangun Diskursus Rasional Demokrasi

Tokoh Srikandi Dari Jawabarat Bu Susi Pudjiastuti Melahirkan Peradaban Wanita & Menjadikan Inspirasi Wanita Indonesia di Era Modernisasi

Tokoh Srikandi Dari Jawabarat Susi Pudjiastuti Figur Potensi Magnet Sentris & Magnet Electoral Meraih Kemenangan Gemilang Suksesi 2024 Menjadi Cawapres Untuk Calon Presiden Prabowo Ataupun Ganjar Pranowo????

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Selamat Jalan Anies Baswedan, Partai Ummat Siap Berlabu di Prabowo

Walikota Tidore Kepulauan Resmi Lepas 54 Peserta RAINAS Ke XII Tahun 2023

Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy