Pj. Gubernur Ali Baham Tegaskan Akan Perketat 7 Area Rawan Korupsi

Rabu, 5 Juni 2024 - 16:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, MANOKWARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memastikan untuk memperketat pengawasan terhadap tujuh area pelayanan publik yang dinilai sangat rawan terjadi praktik tindak pidana korupsi.

“Tujuh area itu sesuai hasil pemetaan Inspektorat Papua Barat meliputi perizinan, pemberian hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, serta pengadaan barang jasa,” ujar Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere di Manokwari, Selasa.

Dia mengatakan optimalisasi pengawasan untuk mencegah praktik korupsi perlu ditopang dengan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mumpuni.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah provinsi dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah menandatangani nota kerja sama untuk mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi tindak pidana korupsi.

Baca Juga :  Anda Perlu Tahu, Korupsi TSM Diduga Kuat Tengah Terjadi di Industri Musik Indonesia

“Makanya kami bekerja sama dengan kejaksaan untuk memberikan pendampingan kepada APIP. Kemampuan APIP perlu ditingkatkan,” kata Ali Baham.

Menurut dia, komitmen kepala daerah terkait pencegahan korupsi harus mampu diterjemahkan dan diaplikasikan oleh semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terutama yang memberikan pelayanan pada tujuh area dimaksud.

Kesamaan persepsi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan integritas seluruh aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga program pembangunan tidak mengalami hambatan.

“Jika masih ditemukan ada oknum aparatur pemerintah daerah yang terlibat korupsi, maka wajib diproses hukum,” tegas Ali Baham.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar menuturkan bahwa pihaknya senantiasa memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah, namun perlu dituangkan melalui kerja sama dengan semua OPD lingkup pemerintah provinsi.

Baca Juga :  Bupati Freddy Thie Siap Bantu Mahasiswa Asal Kaimana Buka Usaha di Sorong

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama antara Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Provinsi Papua Barat guna mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran.

“Belum semua OPD melakukan kerja sama dimaksud, tapi kami senantiasa terus berkomunikasi agar bisa dilakukan MoU,” ucap Harli Siregar.

Menurut dia jaksa sebagai pengacara negara memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal semua program pembangunan melalui pendampingan hukum bagi aparatur pemerintah daerah.

Hal itu sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga dapat mereduksi potensi penyimpangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis :
Editor : MUFIK
Sumber : ANTARA PAPUA BARAT

Berita Terkait

Punya Kualifikasi, Ardiansyah Fauji Dipercaya Jadi Ketua Pemenang MasiAman
Silaturahmi dengan Kepala Dinas PMD Langkat, DPD LPM: Ucapkan Terimaksih
GPM Halsel, Desak Bupati Bassam Kasuba Copot Irvan Zam -Zam
Logo Dua Partai Koalisi, Hanura Dan Nasdem Dilakban
Suhu Politik Memanas, Sejumlah Baliho Bacalon Bupati Padang lawas Dirusak OTK
Serius Nyalon Bupati Halsel, Asmar Bani Sambangi Dua Desa Di Pulau Makian
Emak – Emak Desa Foya Tobaru siap Dukung Hj Eka Dahliani Usman Sebagai Calon Bupati 
Rapat Paripurna Ke 6, Walikota Tidore Kepulauan Menyampaikan RPD Tentang LPP 2023

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 00:54 WIB

Punya Kualifikasi, Ardiansyah Fauji Dipercaya Jadi Ketua Pemenang MasiAman

Senin, 24 Juni 2024 - 09:25 WIB

Setelah Didukung Raja Atiati, Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik Konfrensi Pers Hari Ini Dengan Jargon SANTUN

Senin, 24 Juni 2024 - 06:35 WIB

Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore

Senin, 24 Juni 2024 - 06:19 WIB

Fachrul Razi : Pilkada 2024 Mendatang Potensi Tinggi Politik Uang, Masyarakat Harus Lawan

Senin, 24 Juni 2024 - 06:08 WIB

Ada Apa Ni?, Pasar Rakyat Thumburuni Fakfak Belum Bisa Dimanfaatkan

Minggu, 23 Juni 2024 - 10:38 WIB

Forum Adat Terima Samaun Dahlan Gandeng Donatus Nimbitkendik Maju Pilkada Fakfak 2024

Sabtu, 22 Juni 2024 - 11:41 WIB

KPU Fakfak Sosialisasikan PKPU 2/2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada

Sabtu, 22 Juni 2024 - 11:28 WIB

Pasca Pemilu Legislatif dan Presiden, DPW PSI Jakarta Silaturahmi Dengan DPW PKS Jakarta

Berita Terbaru

Nasional

Fachrul Razi Kembali Dipercaya Pimpin Ketua Pansus RUU Pemda

Senin, 24 Jun 2024 - 07:00 WIB