PKS Tolak IKN, PSI: Itu Amanat UU, Anggota DPRD dari Partainya Juga Terlibat di Pansus

DETIKINDONESIA.CO.ID Jakarta (27/11/2023) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menolak ibu kota negara pindah ke IKN Nusantara. Alasan penolakan itu karena tiga hal. Yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengaku heran dengan pernyataan tersebut. Pasalnya persiapan IKN sudah rampung, bahkan hampir 80 persen. Pernyataan Presiden PKS juga dinilai tidak sesuai dengan aspirasi kadernya yang ada di dalam Pansus IKN.

“Persiapan IKN ini bisa dibilang rampung 80 persen. Selain itu, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ikutan Pansus IKN yang bertujuan untuk sumbang saran tentang nasib DKI Jakarta setelah tidak lagi jadi ibu kota. Seolah ini telmi (telat mikir), tidak ada koordinasi atau cuek dengan aspirasi kadernya sendiri,” ucapnya.

Baca Juga :  Presiden Joko Widodo Melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X Sebagai Gubernur DIY Periode 2022 - 2027

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

August juga mengatakan IKN Nusantara merupakan amanat UU yang telah disahkan dan tentunya harus dilaksanakan. Jika tidak, maka harus ada upaya untuk mengubah UU tersebut.

“UU yang dibahas di DPR bukan produk asal, bahkan UU IKN telah disetujui mayoritas fraksi di DPR RI. Jadi, siapapun pemimpin indonesia nantinya, maka harus melasanakan amanat UU IKN,” ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai jik setiap pergantian presiden harus mengubah UU yang telah dibuat oleh presiden sebelumnya, maka itu merupakan suatu kemunduran.

“IKN Nusantara merupakan program berkelanjutan yang harus kita dukung dan terus dilanjutkan pembangunannya,” tegas August.