Dibidang politik hubungan AGK dengan PDIP Malut kurang harmonis, akibatnya kurang mendapat dukungan di DPRD Malut. Padahal AGK-YA sangat mengharapkan dukungan DPRD Malut untuk menggolkan kebijakan pemerintah provinsi. Jika tidak mendapatkan dukungan riil dari fraksi yang ada di DPRD Malut, maka sebagian kebijakan gubernur pasti mendapatkan penolakan atau dianulir oleh DPRD Malut, apalagi jika kebijakan tersebut dianggap tidak populis atau tidak menguntungkan para konstituen anggota DPRD. Hubungi anggota DPRD dengan Kepala Daerah adalah “saling menyeimbangi” kedua-duanya adalah pemerintah daerah oleh karena itu agar kebijakan kepala daerah dapat terealisasi dengan baik maka perlu menjaga hubungan baik antara kedua institusi tersebut)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : Amanah Upara |
| Editor | : Admin |
| Sumber | : |
