PM PNG James Marape Di Forum Melanesia Tegas Papua Barat Dan Papua Bagian Dari NKRI

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAYAPURA – Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah menarik kembali komentarnya sebelumnya tentang PNG tidak punya hak untuk mengomentari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Papua atau West Papua dan telah menawarkan klarifikasi untuk “menjernihkan kesalahpahaman dan kekhawatiran”.

“Pekan lalu, Marape bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di sela-sela KTT ASEAN ke-43 di Jakarta,” demikian dikutip detikindonesia.co.id Selasa (12/9/2023)

Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Marape, ia mengungkapkan bahwa ia abstain dalam mendukung upaya West Papua untuk bergabung dalam KTT Pemimpin Kelompok Melanesian Spearhead (MSG) yang diadakan pada 23-24 Agustus di Port Villa, Vanuatu, karena Gerakan Pembebasan Bersatu West Papua “tidak memenuhi persyaratan dari sebuah organisasi yang utuh. negara yang berdaulat”.

Baca Juga :  Apresiasi Tokoh Indonesia 2023, Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa Mendapat Penghargaan Dari Tempo

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, pada Sabtu (9/9/2023), kantornya kembali mengeluarkan pernyataan, mengatakan bahwa pernyataan yang dirilis dua hari sebelumnya “dikeluarkan tanpa persetujuan” dan “secara salah” menyatakan bahwa dia abstain dalam masalah Papua Barat.

“Papua Nugini tidak pernah abstain dalam urusan Papua Barat pada pertemuan MSG,” ujarnya.

Dia mengatakan PNG “menawarkan solusi yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayahnya”, dan menambahkan “pada saat yang sama [PNG] mendukung posisi kolektif MSG untuk mendukung Resolusi Forum Kepulauan Pasifik tahun 2019 tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menilai apakah ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Di provinsi Papua Barat dan Papua di Indonesia.”

Marape mengatakan PNG menekankan kepada Widodo bahwa mereka menghormati kedaulatan Indonesia dan hak teritorial mereka.

“Tetapi mengenai masalah hak asasi manusia, saya menunjukkan resolusi kolektif Melanesia dan Pasifik yang memungkinkan PBB untuk memastikan tuduhan [hak asasi manusia].” katanya.

Menurut Marape, keempat pemimpin MSG telah sepakat untuk mengunjungi Presiden Indonesia “untuk membahas masalah ini”.

Presiden Widodo menjawab bahwa para pemimpin MSG dipersilakan untuk bertemu dengannya dan mengundang mereka ke pertemuan Oktober tergantung ketersediaan semua pemimpin.” Dia meyakinkan saya bahwa semuanya baik-baik saja di kedua provinsi Papua dan mengundang para pemimpin PNG lainnya untuk mengunjungi provinsi-provinsi tersebut. “katanya.

Marape juga mengatakan bahwa wakilnya John Rosso juga diperkirakan akan memimpin delegasi ke Papua Barat untuk “menyelidiki masalah hak asasi manusia (HAM)”.

Sementara itu, ia meyakini kehadiran Indonesia di MSG sebagai associate member dan ULMWP sebagai pengamat di MSG “sudah cukup untuk saat ini”.