Polemik Pembangunan Sekolah ala Rusia di Halsel: DPRD Didesak Tindak Tegas Anggaran yang Bermasalah

Sabtu, 15 Februari 2025 - 19:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Indonesia Anti-Corruption Network (IACN), Igrissa Majid (Detik Indonesia/Makiano Post

Direktur Indonesia Anti-Corruption Network (IACN), Igrissa Majid (Detik Indonesia/Makiano Post

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALMAHERA SELATAN– Polemik pembangunan sekolah ala Rusia di Halmahera Selatan (Halsel) kembali mencuat. Proyek bernilai puluhan miliar rupiah yang digadang-gadang menjadi ikon pendidikan di daerah ini justru menuai kritik tajam karena tak kunjung rampung. Direktur Indonesia Anti-Corruption Network (IACN), Igrissa Majid, menyoroti peran DPRD Halsel dalam mengawasi anggaran proyek tersebut.

“Ini menjadi tantangan bagi DPRD Halsel dalam aspek kontrol terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan sekolah ala Rusia. Apakah mereka berani memanggil semua pihak, mulai dari Bupati, Kepala Dinas terkait, hingga kontraktor?” kata Igrissa. (15/2).

Menurutnya, pemanggilan para pihak tersebut sangat penting karena menyangkut penggunaan anggaran daerah yang tidak sedikit. DPRD Halsel harus mengoptimalkan fungsi pengawasan, memastikan kebijakan anggaran sesuai dengan tata kelola fiskal daerah serta tepat sasaran.

Proyek Miliaran Rupiah yang Tak Kunjung Rampung

Proyek yang telah berjalan sejak 2023 ini hingga kini belum menunjukkan progres signifikan. DPRD Halsel memiliki kewenangan regulatif untuk meminta laporan pelaksanaan proyek guna memastikan tidak ada pelanggaran dalam penggunaannya.

“Jika ditemukan kejanggalan dalam penganggaran dan pengerjaan proyek yang tidak sesuai perencanaan awal dalam dokumen kontrak, maka ini bisa dibawa ke ranah hukum,” tegas Igrissa.

Ia menambahkan bahwa sejak awal seharusnya DPRD melakukan pengawasan secara preventif agar tidak muncul masalah di kemudian hari. Ketidaktepatan penggunaan anggaran dalam proyek ini berpotensi merugikan keuangan daerah dan masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber : Makiano Post

Berita Terkait

Gubernur Malut Lepas Mudik Bersubsidi, 11.008 Penumpang Dapat Fasilitas Khusus
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Ajak Warga Kelola Sampah untuk Cegah Banjir
Gubernur Malut Sherly Tjoanda: ASN Harus Jadi Pelayan Masyarakat, Bukan Sebaliknya
Harita Nickel Gelar Buka Puasa Bersama Jurnalis Maluku Utara di Ternate
BPBD Update Data, Korban Terdampak Banjir Beberapa Desa di Halsel 
Curah Hujan Tinggi, Enam Desa di Halsel Terendam Banjir 
Praktisi Hukum Desak: KPK Ambil Alih Kasus BPRS Saruma
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos: Antara Kesibukan dan Kecintaannya pada Keluarga

Berita Terkait

Senin, 24 Maret 2025 - 11:29 WIB

Afriansyah Noor Resmi Bergabung dengan Partai Demokrat, Ditunjuk Sebagai Wasekjen

Senin, 24 Maret 2025 - 11:21 WIB

Dukung UMKM, Maman Abdurrahman Apresiasi Kolaborasi Sampoerna di The Big Idea Forum

Senin, 24 Maret 2025 - 00:40 WIB

Garuda Asta Cita Nusantara Puji 130 Hari Kinerja Presiden Prabowo: Komitmen Nyata untuk Rakyat

Minggu, 23 Maret 2025 - 13:27 WIB

Forum Alumni Muda Trisakti Deklarasi Dukung Maman Abdurrahman untuk Pimpin IKA Trisakti

Minggu, 23 Maret 2025 - 13:19 WIB

IKATIF Usakti: Menteri UMKM RI Harus Pimpin Alumni untuk Membangun Trisakti

Minggu, 23 Maret 2025 - 12:09 WIB

Perdokmil DKI Jakarta Gelar Simposium dan Workshop, Pengurus Resmi Dilantik

Sabtu, 22 Maret 2025 - 19:18 WIB

BPN Gesid Gelar Buka Puasa Bersama dan Talk Show, Bahas Peran Organisasi dalam Sukseskan Koperasi Merah Putih

Sabtu, 22 Maret 2025 - 13:53 WIB

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih dan Mendag Bahas Temuan Pelanggaran Distribusi MINYAKITA

Berita Terbaru

Wakil Bupati Tanah Bumbu H Bahsanudin saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu di Gedung DPRD setempat, Senin (24/03/2025). (Ist)

KALIMANTAN SELATAN

Wabup Tanah Bumbu Sampaikan LKPJ Pemerintah Daerah 2024

Senin, 24 Mar 2025 - 17:49 WIB