Putusan MA Terkait Korupsi Rp39,5 Miliar: Apresiasi dan Efek Jera

DETIKINDONESIA.CO.ID MEDAN | Pusat Studi Hukum Pembaharuan dan Peradilan (PUSHPA) Sumut memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas keputusannya yang mengubah vonis terdakwa kasus korupsi senilai Rp39,5 miliar. Muslim Muis SH dari PUSHPA Sumut menyambut baik langkah MA yang memberikan hukuman lebih berat terhadap terdakwa.

Menurut Muslim Muis, putusan MA menunjukkan keseriusan pemerintah, khususnya MA, dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Ia menyebut bahwa perubahan vonis terhadap Mujianto dan Notaris Elviera menjadi contoh bagi potensi pelaku korupsi, serta mengapresiasi integritas tinggi MA dalam menangani perkara korupsi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hukuman yang diberikan dapat menjadi efek jera, baik bagi terdakwa maupun potensi pelaku korupsi lainnya. Ini merupakan contoh baik dan langkah tegas yang patut diapresiasi,” ujar Muslim Muis dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).

Muslim Muis mengungkapkan, ditingkat Pengadilan Negeri (PN) Medan Mujianto divonis bebas. Namun, MA menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara.

Begitu juga dengan Notaris Elviera yang dihukum 1 tahun 6 bulan di tingkat PN Medan dan 2 tahun di tingkat Pengadilan Tinggi Medan, sedangkan ditingkat MA dihukum 8 tahun penjara.

“Ini bisa menjadi contoh yang baik. Jadi, mafia-mafia tanah itu takut untuk melakukan perbuatan seperti ini lagi, karena ada hukum yang tegas dan adil,” ucapnya.

Sebelumnya, di tingkat PN Medan Konglomerat asal Medan itu divonis bebas. Tak terima dengan vonis bebas hakim, jaksa penuntut umum mengajukan banding. Alhasil, Mujianto alias Anam divonis 9 tahun penjara.

Sedangkan Notaris Elviera divonis ringan oleh hakim PN Medan dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Jaksa pun mengajukan banding, dan PT Medan mengubah vonis PN Medan itu menjadi 2 tahun penjara.

Masih tidak terima dengan vonis PT Medan yang dianggap jauh berbeda dari tuntutan 6 tahun penjara, jaksapun melanjutkan upaya hukum ke MA. Alhasil, MA menjatuhkan vonis 8 tahun penjara.

Sementara dalam kasus ini sendiri berawal dari, Mujianto melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada Canakya Suman seluas 13.680 m2 yang terletak di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang.

Seiring waktu berjalan, PT KAYA dengan Direkturnya Canakya Suman mengajukan kredit Modal Kerja Kredit Konstruksi Kredit Yasa Griya di bank plat merah tersebut dengan plafon Rp39,5 milyar guna pengembangan perumahan Takapuna Residence di Jalan Kapten Sumarsono dan menjadi kredit macet serta diduga terdapat Peristiwa Pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Kemudian, dalam proses pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku dalam penyetujuan kredit di perbankan, akibatnya ditemukan peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp39,5 M.