Putusan MA Terkait Korupsi Rp39,5 Miliar: Apresiasi dan Efek Jera

Jumat, 5 Januari 2024 - 15:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID MEDAN | Pusat Studi Hukum Pembaharuan dan Peradilan (PUSHPA) Sumut memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas keputusannya yang mengubah vonis terdakwa kasus korupsi senilai Rp39,5 miliar. Muslim Muis SH dari PUSHPA Sumut menyambut baik langkah MA yang memberikan hukuman lebih berat terhadap terdakwa.

Menurut Muslim Muis, putusan MA menunjukkan keseriusan pemerintah, khususnya MA, dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Ia menyebut bahwa perubahan vonis terhadap Mujianto dan Notaris Elviera menjadi contoh bagi potensi pelaku korupsi, serta mengapresiasi integritas tinggi MA dalam menangani perkara korupsi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hukuman yang diberikan dapat menjadi efek jera, baik bagi terdakwa maupun potensi pelaku korupsi lainnya. Ini merupakan contoh baik dan langkah tegas yang patut diapresiasi,” ujar Muslim Muis dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).

Baca Juga :  Menpora: Tidore Memiliki Pemimpin Yang Hebat

Muslim Muis mengungkapkan, ditingkat Pengadilan Negeri (PN) Medan Mujianto divonis bebas. Namun, MA menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara.

Begitu juga dengan Notaris Elviera yang dihukum 1 tahun 6 bulan di tingkat PN Medan dan 2 tahun di tingkat Pengadilan Tinggi Medan, sedangkan ditingkat MA dihukum 8 tahun penjara.

“Ini bisa menjadi contoh yang baik. Jadi, mafia-mafia tanah itu takut untuk melakukan perbuatan seperti ini lagi, karena ada hukum yang tegas dan adil,” ucapnya.

Sebelumnya, di tingkat PN Medan Konglomerat asal Medan itu divonis bebas. Tak terima dengan vonis bebas hakim, jaksa penuntut umum mengajukan banding. Alhasil, Mujianto alias Anam divonis 9 tahun penjara.

Sedangkan Notaris Elviera divonis ringan oleh hakim PN Medan dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Jaksa pun mengajukan banding, dan PT Medan mengubah vonis PN Medan itu menjadi 2 tahun penjara.

Baca Juga :  Masyarakat dan Pemkab Kaimana Mengibarkan 10.000 Bendera Merah di Tanah Papua

Masih tidak terima dengan vonis PT Medan yang dianggap jauh berbeda dari tuntutan 6 tahun penjara, jaksapun melanjutkan upaya hukum ke MA. Alhasil, MA menjatuhkan vonis 8 tahun penjara.

Sementara dalam kasus ini sendiri berawal dari, Mujianto melakukan pengikatan perjanjian jual beli tanah kepada Canakya Suman seluas 13.680 m2 yang terletak di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang.

Seiring waktu berjalan, PT KAYA dengan Direkturnya Canakya Suman mengajukan kredit Modal Kerja Kredit Konstruksi Kredit Yasa Griya di bank plat merah tersebut dengan plafon Rp39,5 milyar guna pengembangan perumahan Takapuna Residence di Jalan Kapten Sumarsono dan menjadi kredit macet serta diduga terdapat Peristiwa Pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Baca Juga :  47 Kelompok Tani Kota Tidore Kepulauan Terima Bantuan Cultivator Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan

Kemudian, dalam proses pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku dalam penyetujuan kredit di perbankan, akibatnya ditemukan peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp39,5 M.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI
Sumber :

Berita Terkait

Pengguna Jalan Keluhkan Jalan Lintas Kabupaten yang Bergelombang, ini Kata Pj Bupati Langkat
HUT Ke 916 Kota Tidore Kepulauan, Walikota Ali Ibrahim Janjikan Bangun Tempat Pelestarian Budaya
Pasien Asal Desa Moloku Keluhkan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Saketa
HIMBARA Usulkan Tradisi Lebaran Betawi Antar Kampung Perlu Masuk Warisan Budaya Tak Benda
Tim Relawan Hj Eka Dahliani Usman Sudah Bentuk Simpul-Simpul Di 30 Kecamatan
Walikota Tidore Kepulauan Terima Kunjungan Sekjen Kemendes dan PDTT
Poros Muda Golkar Indonesia Apresiasi dan Dukung Kader Terbaik Partai Golkar Banten Untuk Pilkada 2024
Ketua Umum DPP Surosowan Indonesia Bersatu Minta Pemerintah Segera Mekarkan Kab. Bogor Barat

Berita Terkait

Senin, 15 April 2024 - 22:03 WIB

Pengguna Jalan Keluhkan Jalan Lintas Kabupaten yang Bergelombang, ini Kata Pj Bupati Langkat

Senin, 15 April 2024 - 19:53 WIB

HUT Ke 916 Kota Tidore Kepulauan, Walikota Ali Ibrahim Janjikan Bangun Tempat Pelestarian Budaya

Senin, 15 April 2024 - 19:46 WIB

Pasien Asal Desa Moloku Keluhkan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Saketa

Senin, 15 April 2024 - 19:30 WIB

Tim Relawan Hj Eka Dahliani Usman Sudah Bentuk Simpul-Simpul Di 30 Kecamatan

Senin, 15 April 2024 - 16:13 WIB

Poros Muda Golkar Indonesia Apresiasi dan Dukung Kader Terbaik Partai Golkar Banten Untuk Pilkada 2024

Senin, 15 April 2024 - 10:33 WIB

Ketua Umum DPP Surosowan Indonesia Bersatu Minta Pemerintah Segera Mekarkan Kab. Bogor Barat

Minggu, 14 April 2024 - 15:20 WIB

Pengendara Keluhkan Jalan Kabupaten yang Bergelombang Menujuh Wisata Tangkahan di Langkat

Sabtu, 13 April 2024 - 20:23 WIB

Ketika Mengikuti Hadrah, Bupati Freddy Thie Disambut Remaja Gereja Rehobot

Berita Terbaru