Rapat Kerja Dengan Menkopolhukam, DPD RI Mempertanyakan Indikasi Kerugian Negara Lebih 1000 Triliun Dalam Kasus BLBI

Jumat, 3 Desember 2021 - 07:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA- Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi memimpin Rapat DPD RI bersama Menkopolhukam dalam rangka membahas Penuntasan Penanganan Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Ruang Rapat DPD RI, Kamis (2/12).

Fachrul Razi mengatakan bahwa adanya indikasi kucuran dana BLBI oleh bank penerima dana didasarkan atas kebijakan pemerintah akibat adanya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997/1998 yang bertujuan untuk memulihkan atau menyelamatkan stabilitas perekonomian negara yang diselewengkan, dan terindikasi tidak dipergunakan sesuai tujuan dan tidak dikembalikan dalam tempo yang ditentukan.

“Terkait Penuntasan BLBI Gate, DPD RI turut mempertanyakan adanya dugaan dana kerugian negara lebih dari 1000 Triliun, tetapi mengapa hanya di tagih sebesar 110 Triliun” ujar Fachrul Razi.

Senator Fachrul Razi menambahkan, DPD RI mengundang Menkopolhukam sebagai Ketua Pengarah dalam rangka mendengarkan penjelasan dari pihak Pemerintah terkait langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah. “Oleh karena itu, pada kesempatan ini DPD RI ingin mendapatkan penjelasan yabg konprehensif dari Menkopolhukam selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI terkait penuntasan penanganan kasus BLBI” pungkas Fachrul Razi.

DPD RI menilai agar tim Satgas BLBI seharusnya dengan cermat memeriksa kembali, dalam laporan keuangan Bank-Bank penerima obligasi rekapitasisasi pemerintah, sebagai indikasi terjadinya pengaburan penerimaan bunga subsidi obligasi rekapitulasi tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

RDP di DPRD Langkat Soal Ratusan PPPK Guru yang Gagal Seleksi Diwarnai Aksi Saling Pukul Meja
Terkesan Carut Marut Seleksi PPPK di Langkat, Wakil Ketua LPK Minta Kapolres dan Kajari Periksa BKD Langkat dan Dinas Terkait
Pada Refleksi Akhir Tahun, Mahkamah Agung Paparkan Capaian Selama 2023
Ratusan Guru Honorer di Langkat Lulus Passing Grade PPPK Unjuk Rasa di Kantor Bupati
Pengukuhan 138 Pejabat di Pemkab Langkat Menuai Kritikan dan Munculkan “Bau Tak Sedap”
Jelang Akhir Tahun 2023 dan di Akhir Masa Jabatan Plt Bupati, Pemkab Langkat “Bongkar Pasang” 138 Pejabat
Dinas PUPR Langkat Akan Terbitkan SKK dan Dilimpahkan ke Kejaksaaan
Pagar Kantor DPRD Langkat Roboh, Massa Mahasiswa Tuntut Bukti Fisik Perjalanan Dinas dan Temuan BPK di Dinas PUPR

Berita Terkait

Jumat, 29 Maret 2024 - 01:02 WIB

Nama Agusti Talib Menguat Dampingi Hj Eka Dahliani di Pilkada Halsel

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:57 WIB

Tinjau SD Pulau Adi, Bupati Freddy Thie Janji Bangun Ruang Kepala Sekolah

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:51 WIB

Safari Ramadhan di Kampung Kambala, Bupati Freddy Thie Janjikan Bangun Laboratorium Komputer

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:33 WIB

Safari Ramadan Ke Kampung Karawawi, Bupati Freddy Thie Bicara Pembangunan Dan Kawasan Konservasi

Rabu, 27 Maret 2024 - 23:17 WIB

Bupati Freddy Thie Ungkap Masjid Kampung Nusaulan akan Dapat Bantuan Sebesar 250 Juta

Selasa, 26 Maret 2024 - 21:55 WIB

Kejari Langkat Dinilai Kurang Optimal Tangani Kasus Korupsi

Selasa, 26 Maret 2024 - 21:07 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Resmi Sampaikan Laporan LPPD Tahun 2023 Kepada Gubernur Maluku Utara

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:52 WIB

Puluhan Ton BBM Milik Ditpulairud Polda Malut Ditahan AL, Kepala KSOP ll Ternate Diduga Terlibat

Berita Terbaru