Bahta menjelaskan, kegiatan pembahasan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan, telah memperoleh berbagai kontribusi pemikiran Anggota Dewan sebagai hasil kajian terhadap setiap aitem-aitem laporan penggunaan anggaran di tahun 2023.
Sambungnya, penyampaian Kata Fraksi Akhir nantinya merupakan otoritas lembaga DPRD yang didasarkan pada hasil kajian dan pembahasan dengan menghadirkan jajaran Eksekutif untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap dokumen LPJ Bupati Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai bahan evaluasi.
“Dengan demikian, untuk mengetahui pendapat akhir fraksi dari keempat fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Buru Selatan Tahun Anggaran 2023, jelasnya.
Diketahui, empat Fraksi DPRD Kabupaten Buru Selatan yakni ;
-. Fraksi Nasdem Untuk Perjuangan.
-. Fraksi Partai Golkar.
-. Fraksi Persatuan Nurani Karya (PNK).
-. Fraksi Gempar.
Keempat fraksi dalam sikap politik mereka menyatakan menerima LPJ Bupati Buru Selatan tahun 2023 untuk ditempatkan menjadi Peraturan Daerah.
“Melalui mimbar yang terhormat ini, DPRD meminta pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan sungguh setiap koreksi dan masukan yang disampaikan anggota dewan selama kegiatan pembahasan LPJ Tahun Anggaran 2023 maupun catatan strategis yang tertuang dalam kata akhir fraksi-fraksi sebagai bentuk koreksi dan perbaikan pelaksanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya,” ujar Ketua DPRD.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : TIM |
| Editor | : YULIANA |
| Sumber | : AMBON TODAY |
Halaman : 1 2
