Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore, Inilah Pesan Walikota Tidore Capt. H. Ali Ibrahim

DETIKINDONESIA.CO.ID, TIDORE  –  Walikota Tidore Kepulauan, Capt H. Ali Ibrahim menyampaikan tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2023 serta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna ke 6 Masa Persidangan 1 Tahun 2023 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (5/9/2023).

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ratna Namsa dan diikuti oleh 17 dari 25 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Forkopimda Kota Tidore Kepulauan, Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota, Pimpinan OPD, Camat, Lurah dan Insan Pers.

Mengawali pidatonya, Walikota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD yang disampaikan melalui sidang Paripurna sebelumnya.

Baca Juga :  RUU KHUP Dikebut, LKHPI; Bisa Picu Aksi Protes Besar-Besaran

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini adalah bentuk kepedulian dan keseriusan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan atas saran dan masukan terhadap penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,” Tutur Ali Ibrahim.

Lebih lanjut, Walikota Tidore Kepulauan Dua Periode ini menyampaikan tanggapan atau jawaban terkait pandangan umum dari Fraksi Nasdem, yaitu; Pemerintah Daerah akan secara serius memperhatikan target pencapaian pendapatan Daerah, khususnya Retribusi Daerah melalui Evaluasi Pengelolaan Retribusi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peningkatan Kesejahteraan Petugas.

Peningkatan kinerja Aparatur telah lama menjadi fokus Pemerintah Daerah melalui pemberian TTP dan pembayaraan gaji tepat waktu yang telah diperhitungkan secara akurat. Adapun terkait pembayaran hutang kepada pihak ketiga telah disesuaikan dengan laporan keuangan, sedangkan kenaikan 14% belanja tidak terduga diperuntukkan untuk mengantisipasi penanganan keadaan darurat.

Untuk pelaksanaan Hari Nusantara, Pemerintah telah menyediakan dukungan anggaran sehingga diharapkan dapat menggerakkan Perekonomian Daerah, sedangkan terkait dengan pengelolaan SPAM Sofifi Pemerintah Daerah berkomitmen memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar kepada Masyarakat dengan mengalokasikan anggaran operasional untuk 3 bulan ke depan.

“Tantangan penyelenggaraan pemerintah daerah akan semakin kompleks dan variative, untuk itu diperlukan kerjasama, sinergitas dan kolaborasi antar pihak, terutama dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam pencapaian visi Tidore Jang Foloi,” Ungkap Ali Ibrahim.