RDP Pansus GTKH DPD RI, Guru dan Tendik Honorer: Pak Jokowi, Tolong Angkatlah Kami

DETIKINDONESIA.ID, PANGKALPINANG - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (GTKH) DPD RI yang berlangsung di Sekretariat DPD RI Bangka Belitung, Selasa (21/12/2021), diwarnai curahan hati serta tuntutan para guru dan tenaga kependudukan honorer. Selain puluhan mereka yang hadir langsung di ruang pertemuan, dinas pendidikan se Bangka Belitung turut mengikuti kegiatan yang juga berlangsung virtual tersebut. Dua Senator DPD RI yang juga Pansus GTKH, Darmansyah Husein dan Zuhri Sazali, mendengarkan keluhan dan curhatan para guru serta tenaga kependidikan (tendik) honorer. Keduanya bahkan meminta penjelasan dari para kepala dinas pendidikan setempat, guna mengetahui proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun jumlah mereka. Usai kegiatan, Darmansyah Husein mengatakan pansus sudah melakukan kerja maksimal dan mengawal aspirasi para tenaga honorer. Kesimpulan berupa rekomendasi kepada pemerintah merupakan hasil akhir. Namun pihaknya memastikan akan terus mengawalnya. "Iya, saya kira kerja pansus sudah maksimal, kita sudah panggil pihak terkait dengan ini, tinggal kita kawal eksekusinya. Apa yg perlu disampaikan kesimpulan-kesimpulan itu, itu sudah hasil. Kita sudah simpulkan ini prooblem yang harus diselesaikan," tegasnya. Ia menjelaskan, RDP yang dilaksanakan merupakan bagian dari tahapan kerja pansus guna mendapatkan data lebih konkret. Darmansyah yang juga Pimpinan Komite 4 DPD RI menyebut pihaknya turut mengawal alokasi anggaran yang akan masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Tuntas Sementara Ustadz Zuhri M Syazali menjelaskan dalam RDP tersebut para GTK honorer meminta agar pemerintan memperhatikan pengabdian mereka melalui pengangkatan, baik sebagai P3K maupun PNS. "Harapan ideal mereka agar diberikan kesempatan menjadi PNS. Hanya saja pemerintah meberikan alternatif selain PNS, ada P3K. Sementara sedang berjalan ini P3K. Nah, mereka ikut proses itu semuanya," ujarnya. Bagi yang lulus seleksi P3K, Zuhri meminta untuk segera melengkapi pemberkasan. Sedangkan sisanya yang belum berhasil diharapkan dapat mengikuti tahapan selanjutnya hingga semua bisa terakomodir. Anggota Komite 3 DPD RI ini mengaku proses kerja pansus tidak memiliki kendala berarti dan sudah rampung, serta rekomendasi sudah disampaikan ke pemerintah melalui Sidang Paripurna DPD RI. "Mudah-mudahan apa yang sudah diperjuangkan DPD bisa direspon oleh pemerintah, sehingga permasalahan tenaga kependidikan dan guru honorer ini bisa dituntaskan," harap mantan Bupati Bangka Barat ini. Anak Bangsa Ketua Guru & Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usian 35 Tahun ke atas (GTKHNK35+) Provinsi Bangka Belitung, Dewi Apriani, mengatakan saat ini jumlah guru dan tendik honorer di Babel mencapai seribu orang. Jumlah tersebut tersebar di sekolah-sekolah dalam wilayah kabupaten dan kota. Untuk Kota Pangkalpinang, kata dia, sudah diajukan formasi P3K sebanyak 307 orang. Akan tetapi jumlah pelamar mencapai lebih dari 500 orang, sementara yang lulus sebanyak 118 orang. "Itu baru tahap 1, kalau pun terpenuhi seluruh formasi tetap saja masih kurang. Karena ada juga guru dan tendik PNS yang pensiun," jelasnya. Dewi yang sudah 15 tahun mengabdi sebagai guru honorer ini berharap pemerintah bisa memperhatikan mereka untuk diangkat sebagai P3K maupun PNS. Karena selama ini dinilai sudah mengabdi dengan baik. Awalnya, kata dia, pengangkatan terhambat akibat adanya peraturan pemerintah yang tidak mengizinkan daerah mengangkat honorer. Akan tetapi, tambah Dewi, dalam kenyataannya daerah tetap membutuhkan guru dan tendik honorer untuk dipekerjakan tanpa ada kepastian pengangkatan. "Tolong, angkatlah kami Pak Jokowi, karena kami juga anak bangsa yang berhak menjadi PNS maupun P3K," pinta guru honorer di SDN 14 Pangkalpinang. Guru honorer lainnya, Wigi Sunarti, yang mengajar Pendidikan Agama Budha (PAB) di SMPN 6 Pangkalpinang minta pemerintah mengalokasikan formasi untuk guru pendidikan agama non-Islam. Menurutnya, formasi yang diinput oleh operator sekolah hanya untuk satu guru agama saja dalam data pokok pendidikan (dapodik). Padahal di sekolah tersebut terdapat lebih dari satu guru agama. Sehingga saat ada seleksi penerimaan P3K, cuma terdapat satu formasi guru agama saja. "Saya kan umurnya sudah di atas 35 tahun, jadi peluangnya hanya untuk P3K. Mudah-mudahan tahun depan ada formasi untuk guru Pendidikan Agama Budha," harap Wigi yang mengaku sudah 9 tahun menjadi guru honorer.

Penulis	: Ismail Muridan
Editor	: Harris
Sumber	:

RDP Pansus GTKH DPD RI, Guru dan Tendik Honorer: Pak Jokowi, Tolong Angkatlah Kami

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Ismail

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia

Tetap terhubung dengan kami:

Komentar:

Ismail

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Sengketa Kepemilikan Rumah di Wilayah Menteng Berbuntut Panjang

Penebangan Kayu di Lahan Milik Ali Umasangaji Untuk Bangun Dengan Jembatan

Related Articles

Film Pendek 2023, Kemendikbudristek Kembali Gelar Kompetisi Layar Indonesiana

Ditanya Soal Sekolah Jam 5 Pagi, Gubernur NTT: Kau Pikir Sendiri!

Dies Natalies HMI ke-76, Raihan: Komitmen HMI Meramu Friksi Ideologis Menjadi Solusi Kebangsaan

Menteri PMK Buka Grand Launching Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

PLN Peduli Bantu Perbaikan Infrastruktur Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

Nathalie Holscher Tiba di Rumah Sakit, Jalani Bedah Cesar Minggu 12 Desember 2021

Duta Wisata Shafa Azahra, Dari Program Mengajar Desa Untuk Indonesia