RDP Pansus GTKH DPD RI, Guru dan Tendik Honorer: Pak Jokowi, Tolong Angkatlah Kami

DETIKINDONESIA.ID, PANGKALPINANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (GTKH) DPD RI yang berlangsung di Sekretariat DPD RI Bangka Belitung, Selasa (21/12/2021), diwarnai curahan hati serta tuntutan para guru dan tenaga kependudukan honorer.

Selain puluhan mereka yang hadir langsung di ruang pertemuan, dinas pendidikan se Bangka Belitung turut mengikuti kegiatan yang juga berlangsung virtual tersebut.

Dua Senator DPD RI yang juga Pansus GTKH, Darmansyah Husein dan Zuhri Sazali, mendengarkan keluhan dan curhatan para guru serta tenaga kependidikan (tendik) honorer. Keduanya bahkan meminta penjelasan dari para kepala dinas pendidikan setempat, guna mengetahui proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun jumlah mereka.

Baca Juga :  Silvia Agustina, Kader PMII Trenggalek Bicara Loyalitas dan Solidaritas

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usai kegiatan, Darmansyah Husein mengatakan pansus sudah melakukan kerja maksimal dan mengawal aspirasi para tenaga honorer. Kesimpulan berupa rekomendasi kepada pemerintah merupakan hasil akhir. Namun pihaknya memastikan akan terus mengawalnya.

“Iya, saya kira kerja pansus sudah maksimal, kita sudah panggil pihak terkait dengan ini, tinggal kita kawal eksekusinya. Apa yg perlu disampaikan kesimpulan-kesimpulan itu, itu sudah hasil. Kita sudah simpulkan ini prooblem yang harus diselesaikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, RDP yang dilaksanakan merupakan bagian dari tahapan kerja pansus guna mendapatkan data lebih konkret.

Darmansyah yang juga Pimpinan Komite 4 DPD RI menyebut pihaknya turut mengawal alokasi anggaran yang akan masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

Tuntas
Sementara Ustadz Zuhri M Syazali menjelaskan dalam RDP tersebut para GTK honorer meminta agar pemerintan memperhatikan pengabdian mereka melalui pengangkatan, baik sebagai P3K maupun PNS.

“Harapan ideal mereka agar diberikan kesempatan menjadi PNS. Hanya saja pemerintah meberikan alternatif selain PNS, ada P3K. Sementara sedang berjalan ini P3K. Nah, mereka ikut proses itu semuanya,” ujarnya.

Bagi yang lulus seleksi P3K, Zuhri meminta untuk segera melengkapi pemberkasan. Sedangkan sisanya yang belum berhasil diharapkan dapat mengikuti tahapan selanjutnya hingga semua bisa terakomodir.

Halaman : 1 2 Selanjutnya