Resilensi Demokrasi Kita

Oleh: Nasarudin Sili Luli

Penulis Adalah: Pegiat Kebangsaan dan Kenegaraan

Baru – baru inI publik kembali di hebohkan dengan berita dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang menolak rapat  koordinasi penundaan pemilu tahun 2024 dari pemerintah.Adapun rapat membahas penundaan Pemilu 2024 itu dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).Dihimpun dari berbagai sumber, anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan sikap itu merupakan keputusan rapat pleno Bawaslu RI.Fritz Edward mengungkapkan bahwa Bawaslu Balikpapan diminta tidak menghadiri undangan baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Persoalan sebelumnya juga ,banayak Orang-orang dekat dengan presiden Jokowi sangat masif mewacanakan penundaan Pemilu 2024.Penundaan Pemilu  sama saja dengan memperpanjang masa jabatan presiden, masa jabatan DPR, masa jabatan DPD, dan masa jabatan DPRD.Manuver itu membelah publik, manuver itu tidak saja melawan konstitusiakan tetapi juga mengorbankan daulat rakyat atas pesta demokrasi lima tahunan,hal ini bnayak pengamat dan akademisi menilai persoalan dengan memperpanjang ataupun menunda pemilu adalah bentuk lain dari pembegalan dan pengkhianatan terhadap konstitusi.  

10 januari 2022, menteri investasi Bahlil Lahadalia, yang juga mantan tim pemenangan Jokowi-Maruf, mengatasnamakan  pengusaha meminta Pemilu ditunda karena masalah ekonomi.Siapa pengusaha yang dimaksud, tidak pernah jelas sosoknya.Menyusul kemudian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang juga wakil ketua DPR,  juga menyuarakan Pemilu ditunda satu atau dua tahun.

Muhaimin yang sering berkampanye sebagai capres 2024 dari PKB itu, mengaku menyuarakan aspirasi usaha UMKM, tidak jelas juga siapa pelaku usaha UMKM yang meminta penundaan Pemilu.Menko perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga ketua umum Partai Golkar, juga menyuarakan aspirasi petani sawit di Siak, Riau. menurut calon presiden 2024 partai Golkar itu petani sawit menyampaikan aspirasi Pemilu ditunda. Bahlil, Muhaimin, Airlangga adalah barisan koalisi pendukung pemerintahan presiden Jokowi, mengapa mereka mengusulkan penundaan Pemilu 2024

Pertanyaannya apa sebenarnanya sedang terjadi akhir-akhir ini?,kenapa begitu masif isu penundaan pemilu di gaungkan oleh elit politik yang berkuasa saat ini?apakah kinerja demokrasi kita lagi sedang dalam pelapukan?.

Demokrasi Kita

Demokrasi di Tanah Air dikonfirmasi oleh data Indeks demokrasi Indonesia (IDI). Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir (2010-2020), tren capaian kinerja demokrasi di Indonesia secara konstan berada pada kategori sedang (63-73). Selain dari itu, data indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh the Economist Intelligence Unit (EIU) pada 9 Februari 2022, juga menyodorkan informasi yang memprihatan. Kendati skor Indonesia mengalami kenaikan dari 6,30 pada 2020 menjadi 6,71 pada 2021, the EIU tetap mengategorikan Indonesia ke dalam kelompok flawed democracy (demokrasi yang cacat). 

Di antara poin penting yang menarik untuk dicatat ialah indeks budaya politik Indonesia mengalami penurunan dari 5,63 pada 2020 menjadi 4,38 di 2021. Mengurai faktor penyebab dari terjadinya stagnasi demokrasi di Tanah Air memang cukup kompleks. Selain terkait dengan budaya politik masyarakat, sistem pemilu, dan partai politik, juga tidak terlepas dari keberadaan relasi bisnis dan politik. Pada pasca-Orde Baru, kendati karakteristik relasi bisnis dan politik cenderung bertransformasi dari pola korporasi yang bersifat eksklusif menuju korporasi inklusif, secara esensial arena bisnis dan politik di Indonesia masih tetap diwarnai oleh keberlanjutan dari dominasi penguasaan sumber daya politik dan ekonomi oleh segelintir elite, atau apa yang kemudian dikenal dengan terminologi oligarki (Robison dan Hadiz, 2004; Winters 2013). 

Pada sisi lain, maraknya praktik politik transaksional sulit dimungkiri telah membuka peluang lebih besar bagi oligarki partai politik dan kapitalis untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mengontrol reformasi pasca-Orde Baru dan membangun kolaborasi yang solid. Kecenderungan ini mengisyaratkan bahwa transisi demokrasi pasca-Soeharto memang telah berhasil melepaskan Indonesia dari otoritarianisme Orde Baru. Akan tetapi, kemudian masuk ke dalam pelukan oligarki parpol dan kapitalis, yang selanjutnya berperan sebagai shadow state (Hidayat, Kompas, 27/8/2021) .

Dengan demikian, secara umum dapat dikemukakan, di antara faktor penyebab terjadinya resilensi  demokrasi di Indonesia ialah: a) adanya xenofobia politik populis, yang selanjutnya telah berimplikasi pada pelapukan demokrasi oleh pemerintahan sipil hasil pemilihan umum, b) adanya penyimpangan regulasi terkait kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, c) terjadinya manipulasi lembaga negara oleh pemerintah untuk kepentingan kekuasaan, d) maraknya praktik politik transaksional pada pemilu, e) dominasi oligarki partai politik dan kapitalis, dan f) adanya praktik shadow state pascapemilu (Warburton and Aspinall, 2019: 256; Hidayat, Kompas, 27/8/2021).

Resilensi Demokrasi 

Halaman : 1 2 Selanjutnya